Rupiah Menyentuh Rp18.179 per Dolar AS, Purbaya Pastikan Indonesia Tidak Mengalami Krisis Seperti 1998
WARTASUNDA.COM – Pelemahan nilai tukar rupiah yang kembali menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat menjadi perhatian publik.
Pada Selasa (9/6/2026), mata uang Garuda tercatat berada di kisaran Rp18.179 per dolar AS, memicu berbagai spekulasi mengenai kondisi ekonomi nasional.
Di tengah menguatnya kekhawatiran tersebut, pemerintah menegaskan bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis moneter yang melanda Asia pada 1997-1998.
Menurut pemerintah, pelemahan kurs rupiah harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan tidak menjadi satu-satunya indikator kesehatan ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang jauh lebih kuat dibandingkan saat menghadapi krisis lebih dari dua dekade lalu.
“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi.”
Purbaya menjelaskan, kapasitas fiskal pemerintah, ketahanan sektor keuangan, serta koordinasi kebijakan ekonomi saat ini berada pada posisi yang lebih solid dibandingkan masa krisis yang pernah mengguncang Indonesia.
Persepsi Pasar Dinilai Berkontribusi terhadap Tekanan Rupiah
Menurut Purbaya, pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi global, tetapi juga sentimen yang berkembang di pasar keuangan.
Ia menilai sejumlah narasi mengenai kondisi ekonomi yang disebut memburuk telah memengaruhi persepsi investor.
Salah satu contoh yang disorot adalah interpretasi terhadap data defisit fiskal yang dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Kalau kita lihat data bulan Maret, seolah-olah defisitnya besar. 0,9 persen mereka kali empat, 3,6 persen. Itu yang digembar-gemborkan.”
Narasi tersebut, kata Purbaya, kemudian memicu anggapan bahwa kondisi ekonomi nasional sedang tidak sehat sehingga memengaruhi keputusan sebagian investor.
“Jadi orang-orang bilang berarti ekonominya morat-marit nih. Investor akan keluar.”
Padahal, pemerintah menilai kesimpulan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan data dan kondisi fiskal yang ada saat ini.
Pemerintah Akui Komunikasi Ekonomi Perlu Ditingkatkan
Di sisi lain, Purbaya mengakui pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menyampaikan berbagai kebijakan ekonomi kepada masyarakat maupun pelaku pasar.
“Cuma kelemahan kita adalah apa, kita kurang cukup baik menjelaskan ke publik mungkin.”
Ia menilai berbagai langkah yang telah diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal sering kali tidak dipahami secara utuh sehingga menimbulkan persepsi yang kurang tepat.
“Saya pikir adalah miskonsepsi dari market atau analis yang menganggap kita menjalankan fiskal dengan jelek.”
Menurutnya, kesalahpahaman tersebut pada akhirnya memperkuat sentimen negatif yang berdampak pada pergerakan pasar keuangan domestik.
Rumor Penurunan Peringkat Kredit Ikut Memicu Kekhawatiran
Selain faktor sentimen, beredarnya rumor terkait kemungkinan penurunan peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional juga disebut turut memengaruhi psikologi pasar.
Pemerintah menilai isu tersebut berkembang lebih cepat dibandingkan fakta yang tersedia sehingga memunculkan kekhawatiran berlebihan di kalangan investor.
Akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham menjadi semakin besar.
Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak terdapat perubahan mendasar pada fundamental ekonomi nasional yang dapat mengindikasikan terjadinya krisis.
Sinergi Pemerintah dan Bank Indonesia Diperkuat
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Langkah tersebut dilakukan guna menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mempertahankan daya tarik investasi di Indonesia.
Purbaya menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki instrumen yang memadai untuk mengelola stabilitas nilai tukar di tengah dinamika pasar global.
Pelemahan Rupiah Berdampak pada Produk Impor
Pemerintah juga mengakui bahwa depresiasi rupiah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada barang impor atau memiliki transaksi dalam mata uang dolar AS.
Kenaikan biaya pembelian barang dan peralatan dari luar negeri menjadi salah satu konsekuensi yang dirasakan.
Namun para ekonom mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menuju kehancuran.
Penilaian terhadap kesehatan ekonomi nasional harus mengacu pada berbagai indikator makroekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, kinerja APBN, neraca perdagangan, cadangan devisa, hingga stabilitas sektor keuangan.
Karena itu, meskipun pelemahan rupiah perlu mendapat perhatian serius, pemerintah menegaskan bahwa kondisi saat ini masih jauh berbeda dibandingkan krisis ekonomi 1998.
Fundamental ekonomi yang lebih kuat dinilai menjadi modal utama Indonesia dalam menghadapi tekanan global yang tengah berlangsung.***
