Presiden Prabowo ke India di Tengah Bencana, Penanganan di Dalam Negeri Tetap Berjalan
WARTASUNDA.COM -Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke New Delhi, India, untuk menghadiri KTT BRICS ke-18 memunculkan sorotan di tengah situasi kebencanaan yang masih berlangsung di Indonesia.
Sejumlah narasi di media sosial mempertentangkan agenda Presiden di luar negeri dengan kondisi masyarakat yang terdampak karhutla, gempa, erupsi, dan bencana lainnya.
Narasi tersebut antara lain menyoroti penyambutan Presiden di India yang berlangsung dengan jajar kehormatan dan suasana diplomatik, lalu membandingkannya dengan kondisi warga yang masih menghadapi dampak bencana di sejumlah daerah.
Ada pula penilaian personal yang menggambarkan perjalanan tersebut sebagai tanda kurangnya empati terhadap masyarakat.
Namun, persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas.
Keberadaan Presiden di luar negeri untuk menjalankan agenda diplomatik tidak serta-merta menghentikan kerja pemerintahan di dalam negeri.
Penanganan bencana memiliki mekanisme berlapis yang melibatkan BNPB, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta unsur penanganan lainnya.
Fakta bahwa agenda luar negeri berlangsung bersamaan dengan bencana juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi Presiden sebagai kepala negara.
Presiden Prabowo tiba di New Delhi pada Jumat (11/9/2026) untuk menghadiri KTT BRICS ke-18 yang berlangsung 12-13 September 2026.
Pemerintah menyebut keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama multilateral.
Agenda BRICS 2026 sendiri membahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan multilateralisme, ketahanan, inovasi, kerja sama, keberlanjutan, pangan, energi, pembiayaan pembangunan, dan perdagangan.
Karena itu, kunjungan tersebut memiliki dimensi kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional yang tidak tepat jika hanya dilihat dari sisi seremonial penyambutan Presiden di India.
Di sisi lain, sebelum keberangkatan ke India, Prabowo telah memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana pada 7 September 2026.
Rapat dilakukan dari Istana Merdeka melalui konferensi video dan membahas sejumlah persoalan, termasuk gempa Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, karhutla, serta dampak asap.
Pemerintah juga menekankan pentingnya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Dalam rapat tersebut, perhatian Presiden juga diarahkan pada persoalan karhutla.
Prabowo meminta dugaan keterlibatan korporasi ditelusuri dan meminta aparat melakukan penegakan hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan.
“Saya tertarik juga ya itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat.”
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat rapat terbatas penanganan bencana pada 7 September.
Presiden kemudian meminta dugaan keterlibatan korporasi ditelusuri lebih lanjut.
Penanganan karhutla pun tidak berhenti karena Presiden menjalankan agenda luar negeri. BNPB masih melakukan pemantauan dan penanganan kejadian di berbagai wilayah.
Dalam laporan situasi 7 September, BNPB menyebut karhutla masih menjadi salah satu jenis bencana yang mendominasi kejadian di sejumlah daerah.
Besarnya persoalan kebencanaan di Indonesia memang tidak dapat dipungkiri.
BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana sejak awal tahun hingga 7 September 2026.
Dari jumlah tersebut, karhutla mencapai 627 kejadian, banjir 543 kejadian, cuaca ekstrem 324 kejadian, tanah longsor 105 kejadian, dan kekeringan 101 kejadian.
Untuk bencana geologi tercatat 13 gempa bumi dan tiga erupsi gunung api.
Dampaknya juga cukup besar. BNPB mencatat 111.533 rumah terdampak, dengan 29.143 rumah rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan.
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas pendidikan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, perkantoran, hingga jembatan.
Pada saat yang sama, BNPB memastikan penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi tetap berjalan melalui pengerahan sumber daya nasional dan pendampingan pemerintah daerah.
Sekretaris Utama BNPB Rustian menyatakan data tersebut menggambarkan besarnya tantangan kebencanaan yang dihadapi Indonesia. “Dari kompilasi data BNPB sampai dengan tanggal 7 September 2026, terjadi 1.730 kali kejadian bencana,” kata Rustian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Data tersebut penting dibaca secara utuh.
Tingginya jumlah bencana menunjukkan besarnya kebutuhan penanganan dan mitigasi, tetapi angka kejadian bencana saja tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menyimpulkan negara tidak hadir.
Justru, respons terhadap setiap kejadian melibatkan struktur pemerintahan yang bekerja secara berjenjang dan tidak seluruhnya bergantung pada keberadaan fisik Presiden di lokasi bencana.
Dengan demikian, kritik terhadap keputusan Presiden melakukan perjalanan ke India tetap merupakan bagian dari ruang publik yang sah.
Masyarakat berhak mempertanyakan prioritas pemerintah, termasuk ketika agenda internasional berlangsung bersamaan dengan kondisi darurat di dalam negeri.
Namun, menyimpulkan bahwa kunjungan tersebut otomatis menunjukkan Presiden tidak peduli kepada korban bencana merupakan kesimpulan yang lebih luas daripada fakta yang tersedia.
Pada akhirnya, kunjungan Prabowo ke India dan penanganan bencana di Indonesia merupakan dua fungsi pemerintahan yang berjalan secara bersamaan.
Presiden menjalankan mandat diplomatik di forum internasional, sementara BNPB, kementerian/lembaga, aparat, dan pemerintah daerah tetap menjalankan respons kebencanaan di dalam negeri.
Menilai kinerja pemerintah secara utuh karena itu membutuhkan pembacaan terhadap seluruh rangkaian kebijakan dan respons, bukan semata-mata berdasarkan lokasi fisik Presiden pada suatu waktu.
***
