WARTASUNDA.COM – Narasi bahwa anggaran mitigasi bencana harus diwujudkan dan tidak berhenti pada pernyataan kembali menjadi perhatian publik.

Perdebatan tersebut muncul di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir hingga cuaca ekstrem.

Kritik mengenai pentingnya memastikan anggaran mitigasi benar-benar diterjemahkan menjadi program dan kesiapsiagaan di lapangan merupakan bagian dari pengawasan publik.

Namun, melihat kebijakan pemerintah secara utuh menunjukkan bahwa ketahanan bencana telah ditempatkan dalam agenda pembangunan dan penganggaran nasional, sekaligus diterjemahkan melalui berbagai program lintas kementerian dan lembaga.

Salah satu indikatornya terlihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, dengan belanja tersebut difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional. Salah satunya adalah infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana.

Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2027 di DPR pada 14 Agustus 2026 menyebut delapan prioritas tersebut sebagai fokus belanja pemerintah.

“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Prabowo.

Penempatan ketahanan bencana dalam prioritas tersebut menjadi konteks penting dalam melihat kritik bahwa mitigasi hanya sebatas wacana.

Meski demikian, keberadaan prioritas dalam RAPBN tentu tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan mitigasi telah terpenuhi. Efektivitasnya tetap bergantung pada pengalokasian, pelaksanaan program, pengawasan, koordinasi, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Mitigasi Bencana Tidak Hanya Bergantung pada BNPB

Mitigasi bencana juga tidak dapat dilihat semata-mata dari besaran anggaran satu lembaga seperti BNPB.

Pengurangan risiko bencana dilakukan lintas sektor sesuai karakter ancamannya, termasuk melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menghadapi potensi kemarau panjang dan fenomena El Niño 2026, Kementerian PU sejak April telah menyiapkan strategi mitigasi terpadu.

Strategi tersebut mencakup optimalisasi tampungan air, penguatan jaringan irigasi, kesiapan sarana dan prasarana, penyesuaian pola tanam, percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air serta optimalisasi bangunan air.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa mitigasi dirancang sebelum dampak kekeringan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Dalam penjelasannya, Kementerian PU juga menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor.

“Kita tidak dapat menghindari musim kemarau, namun kita dapat memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Antisipasi, kecepatan, dan koordinasi adalah kunci yang harus kita jaga bersama,” ujar Plh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Adenan Rasyid.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa anggaran mitigasi tidak selalu hadir dalam satu pos dengan label “mitigasi bencana”.

Sebagian upaya pengurangan risiko diwujudkan melalui infrastruktur air, irigasi, bendungan, pengelolaan sumber daya air, kesiapan peralatan hingga dukungan terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air masyarakat.

Kesiapsiagaan Karhutla Dilakukan Sebelum Risiko Membesar

Hal serupa terlihat dalam menghadapi potensi kekeringan dan karhutla di Kalimantan Barat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melakukan penguatan kesiapsiagaan dengan menyiapkan posko siaga dan memperbarui pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun rawan karhutla.

Posko tersebut digunakan untuk memantau kondisi sumber daya air, menerima laporan dari lapangan dan mempercepat respons ketika kondisi darurat terjadi.

Langkah itu diperkuat melalui koordinasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari antisipasi terhadap dampak El Niño.

Artinya, terdapat mekanisme yang bekerja pada tahap sebelum ancaman berkembang menjadi keadaan darurat.

Bahkan, BWS Kalimantan I pada Mei telah membahas potensi dampak fenomena El Niño terhadap kekeringan dan karhutla di Kalimantan Barat melalui koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Penanganan Kekeringan Menunjukkan Implementasi di Lapangan

Ukuran mitigasi juga dapat dilihat dari apa yang terjadi ketika risiko mulai berdampak kepada masyarakat.

Data Kementerian PU menunjukkan hingga 21 Agustus 2026 pukul 13.00 WIB, sebanyak 1.064 dari 1.216 kejadian kekeringan yang dilaporkan telah ditangani atau sekitar 88 persen.

Dari jumlah tersebut, 141 kejadian berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan tersebut mencakup berbagai intervensi, antara lain normalisasi saluran irigasi, pemompaan air dari sungai ke sawah, pembuatan saluran darurat serta kegiatan lain untuk menjaga pasokan air bagi pertanian.

Kementerian PU mencatat upaya tersebut telah menyelamatkan sekitar 41.000 hektare sawah dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 614.000 jiwa berdasarkan rekapitulasi penanganan hingga 21 Agustus.

Sebelumnya, hingga 5 Agustus 2026, pemerintah melalui Kementerian PU juga mencatat penanganan kekeringan di 492 lokasi.

Dari jumlah tersebut, 105 lokasi merupakan kawasan persawahan dengan luas 22.210 hektare, sementara 387 lokasi merupakan kawasan permukiman untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 155.228 jiwa.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa penanganan kekeringan harus dilakukan secara terukur.

“Air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan sehingga penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” kata Dody, sebagaimana dikutip dalam publikasi resmi pemerintah.

Anggaran Penting, tetapi Bukan Satu-Satunya Ukuran

Rangkaian data tersebut memberi konteks bahwa pembahasan mengenai anggaran mitigasi tidak cukup hanya melihat nominal belanja.

Yang juga penting adalah bagaimana anggaran diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur, pemetaan risiko, koordinasi lintas lembaga, pengerahan sumber daya serta perlindungan masyarakat ketika ancaman muncul.

Dalam konteks El Niño dan musim kemarau, keberhasilan mitigasi juga tidak selalu berarti tidak ada kekeringan atau karhutla sama sekali.

Kondisi cuaca dan iklim tetap dapat memunculkan risiko.

Ukuran lainnya adalah kemampuan pemerintah membatasi dampak, menjaga ketersediaan air, mempertahankan produktivitas pertanian dan mencegah kondisi berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Karena itu, kritik agar anggaran mitigasi tidak berhenti pada perencanaan tetap relevan sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Namun, kritik tersebut perlu ditempatkan berdampingan dengan fakta bahwa ketahanan bencana telah masuk dalam prioritas RAPBN 2027 dan sejumlah program antisipasi maupun penanganan telah berjalan sepanjang 2026.

Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan anggaran mitigasi tersedia, melainkan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan menghasilkan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko yang terukur.

Transparansi, pengawasan, koordinasi lintas sektor dan evaluasi hasil menjadi faktor penting agar agenda ketahanan bencana tidak berhenti pada dokumen anggaran, tetapi benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Dengan demikian, perdebatan mengenai “anggaran mitigasi bencana” sebaiknya tidak berhenti pada dikotomi antara ada atau tidak ada anggaran.

Pertanyaan yang lebih substantif adalah berapa besar anggaran yang dialokasikan, untuk program apa, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang mengawasi, dan seberapa besar dampaknya dalam mengurangi risiko bencana di lapangan.***