WARTASUNDA.COM – Narasi yang mempertanyakan kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan bencana kembali muncul di media sosial.

Salah satu sorotan mengaitkan agenda Presiden dalam forum internasional dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Aktivitas Prabowo dalam agenda KTT BRICS, termasuk kegiatan penanaman pohon, kemudian dibandingkan dengan situasi karhutla di dalam negeri.

Dari perbandingan tersebut muncul anggapan bahwa pemerintah lebih sibuk menjalankan agenda internasional ketimbang menangani bencana.

Namun, penilaian mengenai respons pemerintah terhadap karhutla perlu melihat keseluruhan langkah yang dilakukan, bukan hanya aktivitas Presiden yang terlihat dalam satu agenda.

Operasi penanggulangan bencana tetap berlangsung melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah bersama BNPB, TNI-Polri, kementerian/lembaga serta unsur terkait di lapangan.

Enam Provinsi Jadi Prioritas Penanganan Karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal September 2026 menyebut enam provinsi menjadi prioritas penanganan karhutla.

Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Penanganan dilakukan dengan kombinasi operasi darat dan udara. Strategi yang digunakan antara lain patroli, pemadaman, pendinginan, penyisiran titik api, water bombing hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Perhatian pemerintah terhadap karhutla juga terlihat dari kunjungan Prabowo ke Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Presiden menggelar rapat terbatas bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi kebakaran.

Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta laporan langsung mengenai situasi karhutla di wilayah yang dikunjunginya.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.”

Rapat tersebut membahas penguatan operasi penanganan karhutla, termasuk kebutuhan personel, dukungan helikopter water bombing serta pelaksanaan OMC.

Langkah itu ditujukan untuk memperkuat respons terhadap titik kebakaran sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Operasi Darat dan Udara Terus Berjalan

Penanganan karhutla kemudian dilanjutkan melalui operasi di sejumlah wilayah prioritas. BNPB mengerahkan berbagai sumber daya untuk pemadaman sekaligus mencegah api meluas, khususnya di kawasan yang memiliki kondisi lahan gambut dan tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Di Riau, misalnya, dukungan operasi mencakup helikopter patroli, pesawat patroli sekaligus dukungan OMC serta sejumlah helikopter water bombing. Penggunaan armada udara dilakukan untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani hanya melalui operasi darat.

Penguatan operasi juga dilakukan di wilayah Kalimantan. Pada 10 September 2026, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus diperkuat, terutama untuk menghadapi karhutla di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Di Kalimantan Barat, sebanyak 15.091 personel gabungan dilaporkan dikerahkan untuk mendukung berbagai kegiatan, mulai dari pemadaman dan pembasahan gambut hingga pendinginan serta penyisiran titik api prioritas.

Dukungan udara juga diperkuat dengan kesiapan sembilan helikopter water bombing di Kalimantan Barat.

Dalam salah satu operasi, helikopter Sikorsky EH-60A dan Mi-17-IV melakukan penyiraman udara untuk membantu mengendalikan titik api.

BNPB mencatat sekitar 520.000 liter air dijatuhkan melalui 84 kali penyiraman dalam operasi tersebut.

Angka ini menunjukkan bahwa respons pemerintah tidak hanya dilakukan melalui koordinasi administratif, tetapi juga melalui pengerahan sumber daya teknis di lapangan.

OMC Digunakan untuk Bantu Pengendalian Karhutla

Selain pemadaman langsung, pemerintah menggunakan OMC sebagai salah satu strategi pendukung untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan.

BNPB menyebut tiga pesawat digunakan dalam operasi penyemaian awan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Strategi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kondisi awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan.

Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya memanfaatkan setiap peluang pertumbuhan awan dalam pelaksanaan OMC.

“Sekecil apapun ada peluang pertumbuhan awan maka laksanakan OMC,” kata Suharyanto.

OMC bukan pengganti pemadaman darat maupun water bombing.

Operasi tersebut merupakan salah satu instrumen pendukung yang digunakan ketika kondisi atmosfer memungkinkan untuk membantu membasahi wilayah rawan dan mengurangi potensi penyebaran api.

Prabowo Minta Dugaan Keterlibatan Korporasi Ditelusuri

Penanganan karhutla juga tidak hanya berkaitan dengan pemadaman.

Aspek pencegahan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun.

Dalam rapat terbatas pada 7 September 2026, Prabowo meminta aparat menelusuri dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla.

Presiden juga meminta agar pihak yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ditindak sesuai ketentuan.

Selain penegakan hukum, Prabowo meminta penguatan sarana pencegahan dan pemantauan, termasuk penggunaan pesawat dan drone.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla diarahkan tidak hanya pada api yang sudah muncul, tetapi juga pada upaya mendeteksi dan mencegah potensi kebakaran lebih awal.

Menilai Pemerintah dari Respons di Lapangan

Rangkaian langkah tersebut menjadi konteks penting dalam melihat tudingan bahwa pemerintahan Prabowo bersikap “apatis” terhadap bencana.

Kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan untuk menguji efektivitas penanganan, terutama terkait kecepatan respons, perlindungan masyarakat, pencegahan kebakaran berulang dan penegakan hukum.

Namun, satu aktivitas Presiden dalam agenda internasional tidak dengan sendirinya dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pemerintahan mengabaikan persoalan karhutla.

Agenda kenegaraan di luar negeri dan penanganan bencana di dalam negeri merupakan dua aktivitas yang dapat berlangsung secara bersamaan.

Pemerintahan tetap memiliki jajaran kementerian/lembaga, BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri dan unsur operasional lain yang menjalankan tugas masing-masing.

Karena itu, ukuran kepedulian pemerintah terhadap karhutla lebih relevan dinilai melalui tindakan nyata: seberapa cepat titik api ditangani, berapa sumber daya yang dikerahkan, bagaimana masyarakat terdampak dilindungi, apakah pencegahan dilakukan, serta apakah pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai respons Prabowo terhadap karhutla sebaiknya tidak dibangun hanya dari satu foto, potongan video, atau aktivitas yang berlangsung dalam agenda internasional. Publik berhak mengkritik pemerintah, tetapi penilaian juga perlu mempertimbangkan keseluruhan operasi penanganan yang berlangsung di lapangan.

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih substansial bukan semata apakah Presiden sedang berada di dalam atau luar negeri ketika karhutla terjadi, melainkan apakah seluruh instrumen pemerintah bekerja efektif untuk memadamkan api, melindungi masyarakat, mencegah kebakaran berulang dan memastikan penegakan hukum berjalan.***