---

WARTASUNDA – Dinamika internal Nahdlatul Ulama terus memanas setelah Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menggelar pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada 6 Desember 2025.

Pertemuan tersebut awalnya disebut sebagai upaya mediasi terkait pemecatan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Namun, forum itu juga dipandang sebagai langkah untuk menahan pelaksanaan Rapat Pleno PBNU yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 9–10 Desember 2025.

Rapat pleno tersebut memiliki agenda penting, yakni menetapkan ketua umum baru sebagai pengganti Gus Yahya.

Karena itu, forum Tebuireng yang digagas kubu Gus Yahya dianggap sebagai upaya politik untuk mengalihkan arah keputusan organisasi.

Dalam pembahasan bersama para sesepuh, muncul penegasan bahwa terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Gus Yahya dalam proses pengambilan keputusan di PBNU.

Temuan tersebut memperkuat alasan Syuriyah PBNU saat memutuskan pencopotannya.

Sikap Syuriyah PBNU juga terlihat dalam surat resmi yang disampaikan kepada pihak Tebuireng.

Mereka menyatakan tidak dapat hadir dalam forum 6 Desember karena agenda Rapat Pleno telah ditetapkan sejak 2 Desember.

Dengan demikian, forum Tebuireng dinilai tidak berada dalam alur keputusan organisasi yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Syuriyah NU telah memberikan kesempatan islah dengan memberi waktu tiga hari kepada Gus Yahya untuk mundur secara terhormat.

Langkah tersebut dimaksudkan agar polemik tidak semakin melebar. Namun, Gus Yahya menolak dan menyebut rapat Syuriyah tidak memiliki legitimasi.

Penolakan itu dinilai sebagai sikap yang menutup peluang penyelesaian secara damai.

Di sisi lain, dukungan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno PBNU justru semakin kuat.

Sejumlah pesantren besar seperti Krapyak, ulama NU se-Madura, hingga poros muda NU menyatakan dukungan terhadap Syuriyah PBNU.

Mereka menilai pleno perlu dilakukan untuk menjaga marwah dan stabilitas organisasi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa otoritas Syuriyah NU tetap konsisten dalam mengambil keputusan.

Rapat Pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025 menjadi momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan baru serta meredakan ketegangan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir.

---

.