Dua Program Ikonik Prabowo: Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, Langkah Serius Pemerintah Wujudkan Pemerataan Pendidikan dan Gizi

WARTASUNDA.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menampakkan arah kebijakan sosialnya melalui dua program besar: Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keduanya dirancang sebagai instrumen pemerataan mendorong anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk tetap belajar dan tumbuh sehat, tanpa terkendala biaya maupun gizi.

Program ini menjadi penanda bahwa isu kesejahteraan sosial kembali menjadi poros utama kebijakan negara pasca-pandemi dan perlambatan ekonomi global.

Sekolah Rakyat: Pendidikan untuk yang Tersisih

Pengamat kebijakan publik Martin Aprilindo menyebut, Sekolah Rakyat adalah bentuk redefinisi pendidikan publik di Indonesia.

“Nama ini mungkin mengingatkan pada sekolah pribumi masa kolonial, tapi semangatnya berbeda. Sekolah Rakyat kini hadir untuk membuka akses bagi anak-anak yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan formal,” kata Martin, dalam video yang dikutip redaksi, Selasa (22/10/2025).

Pemerintah mengalokasikan Rp24 triliun untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendidikan di bawah program ini.

Martin menilai, anggaran sebesar itu harus diikuti mekanisme pengawasan ketat agar tidak berhenti pada pembangunan fisik.

“Biayanya besar, tapi hasilnya akan berdampak jangka panjang jika pelaksanaan dan targetnya tepat,” ujarnya.Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak miskin ekstrem, anak jalanan, dan yatim piatu.

Sistemnya berasrama penuh dengan jaminan pendidikan gratis, makanan, dan fasilitas dasar.

Makan Bergizi Gratis: Dari Regulasi ke Implementasi

Di sisi lain, pemerintah juga menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) payung hukum utama yang mengatur distribusi, standar gizi, hingga akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan, regulasi tersebut sudah rampung dan siap diundangkan.

“Perpres ini menjadi tonggak penting dalam memastikan kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG. Semua proses, mulai dari dapur hingga distribusi, kini memiliki standar yang jelas,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Perpres yang memuat lima BAB dan 55 pasal itu mencakup antara lain:Standar operasional waktu memasak dan penyajian,Pengolahan makanan secara batch untuk memudahkan pelacakan, serta Sanksi tegas bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melanggar ketentuan.

Program ini juga memperkuat koordinasi lintas lembaga dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, hingga BPJPH dan melibatkan pemerintah daerah dalam pembangunan SPPG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Menekan Risiko dan Membangun Akuntabilitas

Tenaga Ahli Pimpinan BGN, Luhut Parlinggoman Siahaan, menegaskan bahwa regulasi baru tersebut akan memperkuat sistem pengawasan dan kebersihan pangan di lapangan.

“Dengan aturan baru ini, risiko insiden keracunan bisa ditekan hingga nol. Kami ingin akuntabilitas dijaga di semua lini,” kata Luhut.

Program MBG sebelumnya berjalan tanpa dasar hukum yang memadai. Karena itu, Sekretaris Utama BGN, Sarwono, menyebut Perpres MBG sebagai bentuk legitimasi administratif* sekaligus fondasi menuju gerakan nasional pemerataan gizi anak sekolah.

Amanah yang Tak Boleh Dipermainkan

Ulama dan penceramah Ustaz Das’ad Latif mengingatkan para pelaksana di lapangan agar menjaga amanah program.

“Kau ambil makan gizi gratis itu, mestinya sepuluh ribu tinggal enam ribu lima ratus, karena dipotong kepala dinas, tim sukses, calo. Anak-anak akhirnya makan makanan basi,” ucap Das’ad dalam ceramahnya.

“Kau bisa lolos sekarang, tapi nanti tetap diperiksa. Itu bukan nikmat, itu dosa.”

Pesan keras itu seolah menjadi cermin dari kekhawatiran publik terhadap potensi penyimpangan dalam program besar pemerintah.

Antara Harapan dan Tantangan

Dua program ini menandai ambisi besar pemerintahan Prabowo: menghadirkan negara hingga ke dapur dan ruang kelas rakyat kecil.

Namun, seperti banyak kebijakan populis lain, tantangannya terletak pada eksekusi dan pengawasan.

Keberhasilan Sekolah Rakyat dan MBG bukan hanya diukur dari jumlah bangunan atau porsi makanan, tetapi dari sejauh mana anak-anak miskin benar-benar terbantu dan tumbuh dengan layak.Jika berjalan sesuai rancangan, kedua program ini bisa menjadi fondasi sosial baru bagi Indonesia membentuk generasi cerdas, sehat, dan setara di masa depan.