WARTASUNDA.COM – Rencana pengembangan kawasan Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules kawasan Asia memunculkan beragam respons di ruang publik.

Sejumlah warganet mengaitkan rencana tersebut dengan isu geopolitik hingga muncul narasi bahwa Indonesia akan menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat.

Namun pemerintah menegaskan proyek yang disiapkan di Kertajati berfokus pada pemeliharaan dan dukungan teknis pesawat, bukan pembangunan basis operasi militer asing.

Wacana itu bermula setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap adanya tawaran agar Indonesia menjadi pusat perawatan pesawat Hercules untuk kawasan Asia.

Dalam rapat bersama DPR, Menhan menyebut Indonesia mendapat peluang strategis untuk mengembangkan fasilitas pemeliharaan armada C-130 Hercules.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto disebut mengarahkan pengembangan fasilitas tersebut ke kawasan Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Lokasi itu dinilai memiliki sejumlah keunggulan mulai dari ketersediaan lahan yang luas, infrastruktur penerbangan yang telah tersedia, hingga peluang pengembangan industri dirgantara.

MRO Hercules dan Pangkalan Militer Punya Fungsi Berbeda

Munculnya polemik di media sosial disebut banyak dipengaruhi oleh penyamaan istilah MRO dengan pangkalan militer.

Padahal, fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul memiliki fungsi utama pada aspek teknis penerbangan, seperti perawatan armada, perbaikan komponen, pemeriksaan kelayakan terbang hingga proses overhaul atau rekondisi besar.

Berbeda dengan pangkalan militer yang umumnya digunakan untuk penempatan pasukan, operasi pertahanan, fasilitas tempur, maupun dukungan misi militer.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa kawasan Kertajati memang dipersiapkan sebagai salah satu pusat MRO pesawat Hercules di kawasan Asia.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri pertahanan sekaligus mendukung Indonesia menjadi pusat layanan pemeliharaan armada Hercules regional.

Berpotensi Dorong Industri Dirgantara Nasional

Selain aspek pertahanan, pengembangan pusat MRO di Kertajati juga dinilai memiliki dampak ekonomi.

Selama ini, aktivitas penerbangan komersial di Bandara Kertajati belum sepenuhnya optimal. Karena itu, pemanfaatan kawasan untuk layanan perawatan pesawat dinilai dapat membuka fungsi baru.

Sejumlah potensi yang muncul dari proyek ini antara lain peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang aviasi, peluang transfer teknologi, penguatan industri dirgantara nasional, hingga pengembangan ekosistem aerospace hub di Indonesia.

Kertajati juga dipandang berpeluang menjadi pusat layanan bagi negara-negara pengguna pesawat Hercules di Asia.

DPR Minta Pemerintah Transparan

Meski dinilai memiliki potensi strategis, DPR meminta pemerintah tetap menjalankan proyek tersebut secara terbuka agar tidak memunculkan persepsi keliru di masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pengembangan pusat MRO perlu dijalankan secara hati-hati dan transparan.

Menurutnya, penjelasan terkait ruang lingkup operasional fasilitas menjadi penting agar publik memahami perbedaan antara pusat pemeliharaan pesawat dengan pangkalan militer.

Ia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar diskusi publik tetap berada pada konteks industri pertahanan dan teknologi penerbangan.

Belum Ada Rencana Pangkalan Militer Asing

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi pemerintah terkait pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat ataupun penempatan pasukan asing secara permanen di Indonesia.

Informasi yang berkembang masih berkaitan dengan pengembangan fasilitas pemeliharaan pesawat Hercules dan penguatan dukungan logistik penerbangan.

Karena itu, sejumlah pihak menilai masyarakat perlu melihat konteks secara utuh agar tidak menyamakan fasilitas MRO dengan basis militer.

Jika direalisasikan, proyek ini diperkirakan tidak hanya mendukung pemeliharaan armada Hercules, tetapi juga membuka peluang penguatan industri dirgantara nasional, optimalisasi Bandara Kertajati, serta memperluas peran Indonesia dalam kerja sama pertahanan kawasan.***