PT Danantara Sumberdaya Indonesia Disorot, Skema Ekspor Satu Pintu Diklaim Perkuat Devisa dan Tutup Kebocoran SDA

WARTASUNDA.COM – Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai entitas khusus yang akan mengelola ekspor komoditas strategis nasional memunculkan perhatian luas dari publik.

Kebijakan ini menjadi perbincangan setelah muncul sejumlah narasi yang menilai skema ekspor satu pintu berpotensi memusatkan perdagangan sumber daya alam melalui satu lembaga negara.

Di berbagai platform digital dan media sosial, kebijakan tersebut bahkan dikaitkan dengan isu monopoli ekspor, sentralisasi perdagangan, hingga kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap pasar dan stabilitas ekonomi nasional.

Namun pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan tersebut bukan untuk membatasi aktivitas perdagangan, melainkan memperkuat tata kelola sumber daya alam, meningkatkan transparansi ekspor, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor strategis.

Ekspor Satu Pintu Dinilai Jadi Instrumen Penguatan Pengelolaan SDA

Pemerintah menempatkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan komoditas strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan penguatan tata kelola ekspor untuk sejumlah komoditas utama seperti kelapa sawit, batu bara, hingga ferro alloy.

Menurut Presiden, pengelolaan penjualan hasil sumber daya alam melalui mekanisme yang lebih terintegrasi diharapkan dapat memperbesar manfaat ekonomi bagi negara sekaligus meningkatkan kontrol terhadap sektor strategis.

Kebijakan ini juga dipandang sebagai langkah untuk memperkuat peran negara dalam memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kepentingan nasional.

Model Pengawasan Ekspor Komoditas Sudah Diterapkan Sejumlah Negara

Konsep penguatan kontrol ekspor komoditas strategis bukan hal baru di tingkat global. Beberapa negara produsen sumber daya alam diketahui menerapkan model pengawasan atau pengelolaan terpusat terhadap komoditas tertentu.

Negara seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, hingga Malaysia disebut menerapkan kontrol tertentu untuk menjaga stabilitas pasar, mengamankan pendapatan negara, dan mengelola nilai strategis komoditas ekspor.

Pendekatan tersebut menjadi salah satu referensi dalam pembahasan penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam di Indonesia.

Pemerintah Fokus Menutup Kebocoran Devisa dan Praktik Under-Invoicing

Salah satu sasaran utama pembentukan DSI adalah memperbaiki sistem pengawasan perdagangan luar negeri sekaligus menutup potensi kebocoran devisa.

Pemerintah menyoroti sejumlah praktik yang selama ini dinilai dapat mengurangi penerimaan negara, mulai dari under-invoicing, ketidaksesuaian harga transaksi, hingga mekanisme transfer pricing.

CEO Danantara, Rosan Roeslani menegaskan bahwa kontrak ekspor yang telah berjalan tetap akan dihormati. Namun evaluasi dimungkinkan apabila ditemukan indikasi harga jual berada di bawah acuan pasar internasional.

Menurut Rosan, langkah pengawasan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi pencatatan perdagangan, memperkuat devisa hasil ekspor, serta mendorong transparansi transaksi komoditas strategis.

Isu Rupiah Melemah hingga Rp25.000 Dinilai Tidak Sejalan dengan Tujuan Kebijakan

Di tengah pembahasan publik, muncul pula spekulasi bahwa kebijakan ekspor satu pintu dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Meski demikian, pemerintah menilai narasi tersebut belum mencerminkan tujuan utama pembentukan DSI. Fokus kebijakan disebut lebih diarahkan pada penguatan fundamental ekonomi melalui optimalisasi devisa hasil ekspor, peningkatan pengawasan transaksi, serta penguatan data perdagangan nasional.

Dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap arus devisa dapat tercatat lebih optimal sehingga cadangan devisa dan stabilitas ekonomi nasional ikut terdorong.

Ekonom Nilai Konsolidasi Ekspor Bisa Dorong Hilirisasi

Di sisi lain, sejumlah pengamat ekonomi melihat peluang positif dari kebijakan tersebut apabila dikaitkan dengan agenda hilirisasi industri nasional.

Ekonom Didik J. Rachbini menilai pengelolaan ekspor sumber daya alam yang terintegrasi dapat menjadi instrumen untuk mempercepat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam skema tersebut, ekspor tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas perdagangan semata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung investasi industri, pengembangan sektor hilir, serta penciptaan lapangan kerja.

Meski demikian, implementasi kebijakan tetap dinilai memerlukan tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel agar efektivitasnya dapat terjaga serta meminimalkan risiko inefisiensi.

Transparansi dan Kepastian Regulasi Jadi Kunci

Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap arah kebijakan ekspor komoditas strategis Indonesia.

Di tengah munculnya pro dan kontra mengenai sentralisasi perdagangan, pemerintah menegaskan fokus utama kebijakan berada pada penguatan peran negara, penutupan kebocoran devisa, peningkatan transparansi ekspor, serta dukungan terhadap industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Ke depan, efektivitas implementasi kebijakan diperkirakan akan sangat bergantung pada aspek tata kelola, kepastian regulasi, sistem pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.***