Bahasa Portugis Masuk Kurikulum Nasional, Pemerintah Siapkan Generasi Indonesia yang Siap Bersaing Global

WARTASUNDA – Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperluas wawasan generasi muda melalui rencana pengenalan bahasa Portugis dalam kurikulum pendidikan nasional.

Kebijakan ini menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia serta mempererat hubungan diplomatik dan kerja sama internasional, terutama dengan Brasil.

Rencana tersebut dinilai sebagai terobosan baru dalam dunia pendidikan, sekaligus bentuk keseriusan pemerintah untuk menyiapkan generasi muda yang siap berkompetisi di tingkat global.

“Presiden memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau melihat bahasa Portugis sebagai jembatan untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Brasil,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hadrian Irfani, dikutip dari Kompas TV, Kamis (10/10/2025).

Membuka Akses Kerja Sama Internasional

Bahasa Portugis merupakan bahasa resmi di lebih dari 10 negara, di antaranya Brasil, Portugal, Mozambik, Angola, dan Timor Leste.

Dengan jumlah penutur mencapai lebih dari 250 juta orang, bahasa ini memiliki peran penting dalam dunia diplomasi, perdagangan internasional, dan pendidikan.

Pemerintah berharap, pengenalan bahasa Portugis dapat memperluas peluang kerja sama ekonomi, budaya, dan pendidikan Indonesia di kawasan Amerika Latin dan Afrika.

“Langkah ini penting agar anak-anak Indonesia memiliki kemampuan global. Bahasa menjadi kunci membuka kerja sama lintas negara,” kata Hadrian.

Diplomasi Budaya dan Pendidikan Dua Arah

Kementerian Luar Negeri menyebutkan, program pengenalan bahasa Portugis tidak hanya memperkaya kemampuan akademik siswa, tetapi juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia.

“Bahasa adalah alat komunikasi yang mempererat hubungan antarbangsa. Pengenalan bahasa Portugis mencerminkan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono.

Pemerintah juga berencana mendorong agar bahasa Indonesia dapat diajarkan di Brasil dan negara-negara berbahasa Portugis lainnya, sebagai bagian dari pertukaran budaya dua arah.

Penerapan Bertahap dan Persiapan Tenaga Pengajar

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintech) akan menyusun peta jalan (roadmap) untuk penerapan bahasa Portugis di sekolah dan perguruan tinggi.

“Kami memastikan semua persiapan berjalan baik, mulai dari kurikulum, pelatihan guru, hingga metode pembelajaran. Penerapan dilakukan bertahap dan berkelanjutan,” jelas Hadrian.

Pemerintah juga membuka kerja sama dengan universitas di Brasil untuk mempercepat pelatihan calon pengajar bahasa Portugis di Indonesia.

Respon Positif dari Kalangan Pelajar

Kalangan pelajar menyambut baik rencana ini.

Mereka menilai, bahasa Portugis bisa menjadi kesempatan baru untuk menambah kemampuan bahasa asing dan memperluas wawasan internasional.

“Kalau diajarkan di sekolah, saya tertarik belajar. Bisa jadi peluang untuk kuliah atau kerja di luar negeri,” ujar Nadya (17), siswi SMA di Jakarta.

Sementara Fahmi (16) menilai pentingnya menghadirkan guru yang kompeten dan pembelajaran yang interaktif agar siswa lebih semangat mempelajari bahasa baru.

Bahasa Sebagai Sarana Diplomasi Global

Langkah Presiden Prabowo ini sejalan dengan tren global, di mana lebih dari 50 negara kini mengajarkan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan mereka.

Dengan mengenalkan bahasa Portugis di Indonesia, pemerintah ingin menunjukkan komitmen terhadap diplomasi pendidikan dan kebudayaan internasional.

“Generasi muda perlu memiliki wawasan global tanpa meninggalkan nilai-nilai nasional. Bahasa menjadi jembatan antarbangsa,” ujar Menlu Sugiono.

DPR Dukung Langkah Pemerintah

DPR RI menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut, selama pelaksanaannya dilakukan dengan perencanaan matang dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

“Kami mendukung langkah Presiden. Ini bukan hanya soal bahasa, tapi investasi untuk masa depan SDM Indonesia,” kata Hadrian.

Komisi X DPR RI dijadwalkan akan mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada awal November 2025 untuk membahas implementasi program tersebut.(***)