MUI Tegaskan Kurban Sapi Prabowo dari APBN Tak Bermasalah, Dinilai Bentuk Bantuan untuk Rakyat
WARTASUNDA.COM – Polemik terkait program pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan anggaran negara sekitar Rp100 miliar terus menjadi perhatian publik di media sosial.
Perdebatan mencuat setelah Istana menyampaikan bahwa sumber pendanaan program tersebut berasal dari pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) dalam APBN.
Berbagai potongan video, unggahan media sosial, hingga komentar warganet kemudian memunculkan beragam opini terkait penggunaan APBN untuk program sapi kurban Presiden pada momentum Iduladha 2026.
Meski menuai kontroversi, pemerintah memastikan program tersebut berjalan melalui mekanisme resmi negara dan bukan penggunaan anggaran di luar prosedur pemerintahan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa bantuan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari program bantuan sosial kemasyarakatan yang selama ini rutin dilaksanakan pemerintah untuk masyarakat di berbagai daerah.
Pihak Istana juga menegaskan bahwa pengadaan sapi kurban telah dianggarkan melalui Banmaspres yang memang diperuntukkan bagi kegiatan bantuan sosial dan kemasyarakatan.
MUI Sebut Tidak Bertentangan dengan Syariat
Di tengah polemik yang berkembang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut memberikan penjelasan terkait hukum penggunaan APBN untuk program bantuan sapi kurban Presiden.
MUI menilai penggunaan anggaran negara untuk pengadaan hewan kurban tidak menjadi persoalan selama manfaatnya kembali kepada masyarakat luas.
Menurut pandangan MUI, APBN dalam sistem negara modern dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan Baitul Mal yang digunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk kegiatan sosial keagamaan seperti distribusi hewan kurban.
“Kalau manfaatnya kembali kepada rakyat dan menjadi bagian bantuan sosial keagamaan, itu tidak masalah,” demikian pandangan yang disampaikan dalam sejumlah pemberitaan media nasional.
Penjelasan tersebut sekaligus merespons anggapan sebagian publik yang menilai kurban identik dengan ibadah personal sehingga seharusnya menggunakan dana pribadi.
Polemik Lebih Banyak Berkembang di Media Sosial
Perdebatan mengenai sapi kurban Presiden banyak berkembang di media sosial dengan berbagai sudut pandang.
Sebagian warganet menyoroti aspek etika komunikasi publik karena bantuan yang berasal dari APBN tetap menggunakan penyebutan “kurban Presiden”.
Narasi tersebut memunculkan kritik, sindiran, hingga perdebatan soal pencitraan politik dan penggunaan anggaran negara.
Namun pemerintah menilai fokus utama program seharusnya berada pada manfaat sosial yang diterima masyarakat, bukan pada personalisasi nama program.
Sejumlah pengamat juga melihat polemik lebih dominan berkembang pada aspek simbolik dan persepsi komunikasi politik dibanding substansi bantuan sosial itu sendiri.
Libatkan Peternak Lokal di Berbagai Daerah
Selain bertujuan membantu masyarakat penerima manfaat, program pengadaan sapi kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi bagi peternak lokal nasional.
Pemerintah menjelaskan seluruh sapi berasal dari peternak dalam negeri dengan melibatkan asosiasi peternak, dinas peternakan daerah, hingga kelompok peternak lokal di berbagai wilayah Indonesia.
Bobot sapi yang disiapkan pun bervariasi, mulai dari sekitar 800 kilogram hingga lebih dari 1 ton dengan kategori premium sesuai standar kesehatan hewan dan syariat kurban.
Karena itu, pemerintah menilai nilai anggaran sekitar Rp100 miliar tidak bisa dihitung secara sederhana hanya berdasarkan asumsi harga rata-rata sapi.
Biaya distribusi lintas daerah, logistik nasional, kualitas ternak, hingga perbedaan harga sapi di tiap wilayah juga menjadi faktor dalam keseluruhan anggaran program.
Pemerintah Fokus pada Distribusi Manfaat
Pemerintah menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden tetap difokuskan pada distribusi manfaat kepada masyarakat luas di momentum Hari Raya Iduladha.
Bantuan tersebut disalurkan ke pemerintah daerah, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga kelompok masyarakat di berbagai provinsi.
Selain memperkuat syiar Iduladha, program itu juga diharapkan membantu pemerataan distribusi pangan dan mendukung perputaran ekonomi sektor peternakan nasional.
Polemik yang berkembang di ruang digital dinilai menunjukkan adanya perbedaan cara pandang publik.
Sebagian pihak menyoroti penggunaan APBN untuk kegiatan keagamaan, sementara pihak lain melihat program tersebut sebagai bentuk bantuan sosial negara yang manfaatnya kembali kepada rakyat.***
