WARTASUNDA.COM – Angka 40.759 orang yang disebut menjadi korban dalam kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak 2025 hingga awal Agustus 2026 menjadi perhatian publik.

Angka tersebut merupakan hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), bukan data resmi pemerintah.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut terdapat 28.103 korban yang tercatat sepanjang 2025.

Sementara pada Januari hingga awal Agustus 2026, jumlah korban yang dihimpun mencapai 12.656 orang.

JPPI menyatakan kasus-kasus tersebut tersebar di 36 provinsi.

Berdasarkan pemetaan yang disampaikan, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan proporsi kasus terbesar, yakni 34 persen, disusul Jawa Timur 18 persen dan Jawa Barat 9 persen.

Dengan demikian, angka 40.759 perlu dipahami berdasarkan sumber dan metode pencatatannya.

Angka tersebut merupakan hasil pemantauan JPPI terhadap berbagai kasus yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG dan bukan pernyataan resmi pemerintah bahwa seluruh kasus tersebut telah terbukti disebabkan oleh program MBG.

JPPI Catat 40.759 Korban yang Dikaitkan dengan MBG

JPPI mencatat total 40.759 korban dalam berbagai kasus yang dikaitkan dengan program MBG sejak 2025 hingga awal Agustus 2026.

Rinciannya, sebanyak 28.103 korban dicatat sepanjang 2025.

Kemudian, sebanyak 12.656 korban tercatat pada periode Januari hingga awal Agustus 2026.

Sebaran kasus menurut JPPI mencakup 36 provinsi dengan konsentrasi terbesar berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Data tersebut menjadi perhatian karena menyangkut aspek keamanan pangan dalam program yang menyasar penerima manfaat dalam jumlah besar.

Namun, angka tersebut tetap perlu ditempatkan dalam konteks bahwa sumbernya berasal dari pemantauan JPPI.

Karena itu, angka 40.759 tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai jumlah kasus keracunan MBG yang seluruhnya telah terverifikasi atau terbukti secara hukum disebabkan oleh makanan dari program tersebut.

BGN Copot 137 Kepala SPPG

Di tengah sorotan mengenai keamanan pangan MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah mengambil sejumlah langkah korektif terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.

Pada 3 Agustus 2026, BGN mengumumkan pencopotan 137 Kepala SPPG di berbagai daerah.

Pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang dinilai terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki persoalan yang bertentangan dengan standar operasional dan integritas penyelenggaraan MBG.

Sejumlah wilayah yang disebut dalam penindakan tersebut antara lain Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah.

Salah satu dapur yang mendapat tindakan juga dikaitkan dengan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan lembaganya menerapkan sikap tegas terhadap pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Dalam siaran pers BGN, Sudaryono mengatakan, “Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero toleran, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tapi control is better,”.

Selain penindakan, BGN juga menyatakan sedang memperkuat sistem pengawasan operasional dapur melalui pemanfaatan teknologi digital agar kegiatan SPPG dapat dipantau secara lebih sistematis.

Pelanggaran Bisa Berujung Pencopotan dan Proses Hukum

BGN juga menegaskan bahwa kepala SPPG yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

Dalam pemberitaan detikHealth pada 24 Agustus 2026, Sudaryono menyatakan bahwa pelanggaran akan diperiksa berdasarkan hasil investigasi.

Apabila ditemukan pelanggaran hukum dan terbukti melalui proses pemeriksaan, sanksi dapat berupa pencopotan hingga pemberhentian dari status ASN PPPK.

“Semua pelanggaran ini, kita lihat kadarnya, manakala itu memang melanggar hukum dan terbukti secara investigasi, kita tidak segankan untuk kita copot dan kita berhentikan status ASN P3K,” kata Sudaryono, dikutip detikHealth dari Antara.

Ia juga menyatakan bahwa hasil investigasi dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan insiden membahayakan penerima manfaat MBG.

Menurut Sudaryono, pembenahan tata kelola dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) terus dilakukan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan oknum pengelola SPPG yang tidak menjalankan SOP secara optimal, termasuk tidak berada di lokasi dapur.

Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya persoalan dalam pengolahan makanan.

BGN Proses Pemberhentian 66 Kepala SPPG Berstatus ASN PPPK

Penegakan disiplin juga dilakukan terhadap kepala SPPG yang berstatus ASN PPPK.

Dalam siaran pers BGN tertanggal 7 Agustus 2026, lembaga tersebut menyatakan sedang memproses pemberhentian secara tidak hormat terhadap 66 Kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Sudaryono mengatakan, “Per hari ini kami telah memproses pemberhentian 66 kepala dapur sebagai ASN PPPK. Mereka terbukti melakukan tindakan indisipliner. Ada pula kasus keracunan yang berulang sehingga menjadi dasar bagi kami untuk mengusulkan pemberhentian,”.

Selain 66 kepala SPPG tersebut, BGN menyebut sekitar 60 kasus lainnya masih dalam proses pembinaan internal.

Sebagian persoalan berkaitan dengan konflik antara kepala dapur dan mitra penyelenggara SPPG.

Kasus-kasus tersebut masih diperiksa untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa status ASN PPPK tidak menghapus kewajiban kepala SPPG untuk menjalankan ketentuan dan SOP penyelenggaraan MBG.

Jika pelanggaran terbukti melalui mekanisme pemeriksaan, sanksi disiplin maupun kepegawaian dapat tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional SPPG

Selain melakukan penindakan, BGN memperkuat upaya pencegahan melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dalam siaran pers 7 Agustus 2026, BGN menegaskan SLHS menjadi salah satu persyaratan mutlak bagi SPPG untuk menjalankan operasional MBG.

Sertifikat tersebut tidak sekadar diposisikan sebagai persyaratan administratif. SLHS menjadi instrumen untuk memastikan dapur memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum makanan diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Sudaryono menegaskan, “SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak,”.

BGN memberikan kesempatan kepada SPPG yang telah beroperasi tetapi belum memiliki SLHS untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sementara itu, dapur yang dinilai tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi dapat dihentikan operasionalnya.

Pada saat pengumuman tersebut, BGN menyebut menerima laporan sekitar 950 dapur yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi untuk menentukan dapur yang perlu mendapatkan pembinaan maupun penghentian operasional.

Keamanan Pangan MBG dan Langkah Pengawasan Pemerintah

Data 40.759 korban yang dihimpun JPPI menjadi sorotan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam aspek keamanan pangan.

Namun, angka tersebut perlu dibaca secara utuh dengan memperhatikan sumber data, proses verifikasi kasus, serta langkah korektif yang dilakukan pemerintah.

JPPI mencatat 28.103 korban sepanjang 2025 dan 12.656 korban pada Januari hingga awal Agustus 2026. Data tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.

Di sisi lain, BGN menyatakan telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari pemeriksaan SPPG, pencopotan kepala dapur, pemberian sanksi disiplin, hingga kemungkinan membawa dugaan pelanggaran ke aparat penegak hukum.

Penguatan standar higiene dan sanitasi melalui SLHS juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.

Dengan persyaratan tersebut, kelayakan dapur diharapkan dapat dipastikan sebelum makanan diproduksi dan diberikan kepada penerima manfaat.

Karena itu, pembahasan mengenai keamanan pangan dalam program MBG tidak cukup hanya berfokus pada angka 40.759.

Publik juga perlu melihat sumber dan metode pencatatan, status verifikasi masing-masing kasus, serta langkah pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan.

Dengan melihat kedua aspek tersebut secara bersamaan, evaluasi terhadap program MBG dapat dilakukan secara kritis sekaligus berbasis data.

Persoalan keamanan pangan tetap perlu mendapat pengawasan publik, sementara langkah korektif dan penguatan sistem yang dilakukan BGN menjadi bagian penting dalam pembenahan pelaksanaan program.***