WARTASUNDA.COM – Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Salah satu gagasan yang muncul adalah menghentikan sementara pelaksanaan MBG selama satu hari untuk menghemat anggaran.

Dana tersebut kemudian disebut dapat dialihkan untuk memperkuat penanganan karhutla, termasuk pengadaan pesawat pemadam.

Namun, membandingkan anggaran MBG untuk satu hari dengan harga satu unit pesawat pemadam belum menggambarkan kompleksitas penanganan karhutla secara utuh.

Penanganan kebakaran membutuhkan banyak instrumen sekaligus, mulai dari armada udara, personel pemadam, peralatan darat, logistik, deteksi dini, pencegahan, koordinasi antarlembaga hingga penegakan hukum.

Di sisi lain, pengalaman pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa layanan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.

Ketika sekolah terdampak asap karhutla dan kegiatan belajar mengajar dihentikan, distribusi MBG dapat disesuaikan atau dihentikan sementara di wilayah tersebut.

Situasi berbeda juga terlihat dalam penanganan gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipertimbangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak.

Kondisi tersebut membuka sudut pandang lain. Perdebatan tidak harus ditempatkan sebagai MBG versus penanganan karhutla, melainkan bagaimana infrastruktur pemenuhan gizi yang sudah tersedia dapat dibuat lebih adaptif ketika terjadi bencana.

Desakan Penghentian Sementara MBG di Tengah Karhutla

Karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan meningkatkan kebutuhan terhadap respons cepat pemerintah.

Terlebih ketika asap mulai mengganggu kesehatan, mobilitas masyarakat hingga kegiatan belajar mengajar.

Dalam situasi tersebut, muncul gagasan agar pelaksanaan MBG diliburkan sementara.

Penghematan anggaran dari penghentian itu kemudian dikaitkan dengan kebutuhan memperkuat penanganan karhutla.

Gagasan tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai prioritas anggaran ketika negara menghadapi kondisi darurat.

Meski demikian, penghentian sementara sebuah program tidak otomatis membuat anggarannya dapat langsung digunakan untuk membeli pesawat pemadam.

Setiap anggaran negara memiliki mekanisme, peruntukan, prosedur pengadaan dan kebutuhan operasional masing-masing.

Karena itu, perbandingan nominal anggaran MBG dengan harga pesawat pemadam perlu dilihat secara proporsional dan dalam konteks keseluruhan kebutuhan penanganan karhutla.

BGN Sesuaikan MBG Saat Sekolah Terdampak Asap

Pelaksanaan MBG pada dasarnya dapat menyesuaikan kondisi lapangan. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerapkan mekanisme penyesuaian ketika sekolah terdampak karhutla dan kegiatan belajar mengajar diliburkan atau dilakukan secara daring.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti aktivitas sekolah.

“Iya, selama itu, jadi selama online, kan tidak masuk sekolah, itu tidak kami berikan MBG,” kata Sudaryono, seperti diberitakan detikFinance.

Artinya, penyesuaian layanan dapat dilakukan berdasarkan kondisi wilayah yang terdampak, bukan harus menghentikan program secara nasional.

Persoalan juga dapat muncul ketika makanan sudah terlanjur diproduksi, sementara sekolah tiba-tiba diliburkan akibat kondisi darurat.

Untuk kondisi tersebut, Sudaryono menyebut makanan yang telah dimasak dapat tetap disalurkan melalui mekanisme yang dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Yang sudah dimasak itu kemudian tetap kita bagikan dengan mekanisme yang kemudian berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” ujarnya.

ANTARA juga melaporkan adanya koordinasi BGN dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk menyesuaikan distribusi MBG ketika sekolah terdampak karhutla.

Pendekatan berbasis wilayah menjadi penting karena daerah yang terdampak bencana memiliki kebutuhan berbeda dengan wilayah yang kondisinya relatif aman.

Dengan pola tersebut, layanan pemenuhan gizi di daerah terdampak dapat disesuaikan tanpa otomatis menghentikan program di seluruh Indonesia.

Anggaran Satu Hari MBG Tidak Setara dengan Satu Pesawat Pemadam

Narasi bahwa penghentian MBG selama satu hari dapat langsung disetarakan dengan pembelian satu pesawat pemadam juga perlu ditempatkan dalam konteks pengadaan armada penanganan karhutla.

Pesawat pemadam seperti De Havilland DHC-515 merupakan bagian dari pengadaan dengan proses produksi, pengiriman dan dukungan operasional yang kompleks.

Sebagai gambaran, Provinsi Alberta di Kanada mengalokasikan sekitar C$400 juta untuk lima unit DHC-515, dengan pengiriman dijadwalkan mulai 2031.

Nilai tersebut memperlihatkan bahwa pengadaan pesawat pemadam merupakan investasi jangka panjang. Kebutuhannya tidak hanya mencakup harga pesawat, tetapi juga suku cadang, pelatihan, pemeliharaan dan dukungan operasional.

Canadian Commercial Corporation (CCC) dalam informasi mengenai kontrak pengadaan DHC-515 dengan Kroasia juga menjelaskan bahwa pengadaan mencakup pesawat, suku cadang, pelatihan serta dukungan pemeliharaan melalui skema government to government (G2G).

Karena itu, penguatan armada udara memang dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang penanganan karhutla.

Namun, menyederhanakan persoalan menjadi “satu hari MBG sama dengan satu pesawat pemadam” tidak sepenuhnya mencerminkan proses pengadaan maupun kebutuhan operasional sebenarnya.

Korban Bencana Tetap Membutuhkan Pangan

Di tengah perdebatan mengenai anggaran, kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana tetap menjadi perhatian.

Pengalaman penanganan gempa bumi di NTT memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan bantuan pangan selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan.

Sekretariat Negara mencatat bantuan yang disalurkan ke wilayah terdampak di Pulau Flores pada 15–24 Agustus 2026 antara lain 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji dan 10,29 ton air mineral.

Selain pangan, pemerintah juga menyalurkan obat-obatan, tenda, selimut, matras, perangkat komunikasi hingga rumah sakit lapangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden sejak awal telah menginstruksikan agar penanganan dampak darurat gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, terarah dan merata.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap bencana membutuhkan banyak instrumen sekaligus.

Pangan, air bersih, layanan kesehatan, tempat pengungsian, logistik dan pemulihan infrastruktur memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan.

Karena itu, penghentian MBG secara nasional tidak otomatis menjadi solusi terhadap kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana.

Yang lebih penting adalah memastikan kapasitas respons dan distribusi pangan mampu mengikuti kondisi lapangan.

71 SPPG Disiapkan untuk Dukung Pengungsi Gempa NTT

Dalam konteks gempa NTT, keberadaan SPPG menjadi salah satu infrastruktur yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat terdampak.

Sebanyak 71 SPPG disiapkan untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan pengungsi korban gempa NTT.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut SPPG yang selama ini melayani MBG dapat dipertimbangkan untuk membantu kebutuhan pengungsi ketika sekolah terdampak bencana.

“Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” kata Tito dalam konteks koordinasi pemenuhan kebutuhan pangan pengungsi.

Namun, SPPG tidak otomatis dapat diposisikan sebagai fasilitas tanggap bencana permanen.

Pemanfaatannya tetap membutuhkan kajian terhadap kapasitas dapur, lokasi, tenaga pengelola, ketersediaan bahan pangan, keamanan makanan, distribusi serta kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian.

Meski demikian, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa jaringan SPPG memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem infrastruktur pangan yang lebih adaptif terhadap situasi darurat.

Percepatan SPPG 3T di NTT

Pengembangan SPPG juga berkaitan dengan upaya memperluas layanan pemenuhan gizi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Pemerintah melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T yang antara lain diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Khusus di NTT, tercatat 1.123 pengajuan SPPG 3T, dengan 170 SPPG telah tervalidasi siap beroperasi.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan jaringan SPPG tidak hanya diarahkan ke wilayah perkotaan. Wilayah dengan tantangan geografis dan kebutuhan pemenuhan gizi yang besar juga menjadi bagian dari agenda tersebut.

Dalam kunjungan terkait percepatan MBG di wilayah 3T, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya menjaga standar gizi.

“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya,” ujarnya sebagaimana diberitakan ANTARA.

Dengan demikian, pembangunan SPPG di NTT bukan sekadar persoalan menambah jumlah dapur.

Kesiapan tenaga pengelola, standar keamanan pangan, kualitas menu, rantai pasok dan keberlanjutan operasional menjadi faktor penting agar fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal.

SPPG Berpotensi Menjadi Infrastruktur Pangan Darurat

Rangkaian kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan MBG dengan bencana dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas.

Ketika sekolah terdampak asap karhutla dan kegiatan belajar mengajar dihentikan, distribusi MBG dapat disesuaikan berdasarkan kondisi wilayah.

Apabila makanan sudah terlanjur diproduksi, distribusinya juga dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan unsur kebencanaan.

Sementara dalam situasi seperti gempa NTT, sejumlah SPPG disiapkan untuk mendukung kebutuhan pangan pengungsi.

Pola tersebut membuka peluang agar SPPG tidak hanya dipandang sebagai dapur pemenuhan gizi dalam kondisi normal, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur pangan yang adaptif.

Konsepnya bukan menjadikan seluruh SPPG sebagai dapur bencana secara otomatis. Sebaliknya, diperlukan sistem yang memungkinkan sebagian SPPG yang memenuhi persyaratan dapat diaktifkan untuk mendukung masyarakat ketika terjadi keadaan darurat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan aturan yang jelas, koordinasi lintas lembaga, kesiapan sumber daya manusia, standar keamanan pangan, kapasitas produksi dan kepastian rantai pasok.

Jika sistem tersebut dibangun, jaringan SPPG berpotensi menjadi salah satu instrumen pendukung dalam respons pangan saat bencana.

Penanganan Karhutla Membutuhkan Sistem, Bukan Hanya Pesawat

Pengadaan pesawat pemadam tetap menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kemampuan pemadaman karhutla dari udara.

Namun, operasi karhutla tidak hanya mengandalkan water bombing.

Penanganan membutuhkan personel pemadam darat, pompa, peralatan, logistik, sistem deteksi dini, pencegahan, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, modifikasi cuaca bila diperlukan serta penegakan hukum.

Dalam penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah juga memperkuat operasi dengan berbagai perangkat.

Sekretariat Negara melaporkan adanya penambahan 17 pesawat water bombing, 1.500 personel beserta perlengkapannya, serta 200 pompa dan pipa.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kombinasi berbagai instrumen.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan apresiasi Presiden terhadap personel TNI-Polri yang terlibat dalam penanganan karhutla dan gempa.

“Apresiasi terhadap gerak cepat personel TNI-Polri di berbagai sektor dan wilayah seluruh Indonesia,” kata Teddy sebagaimana dimuat Sekretariat Negara.

Dengan demikian, kebutuhan memperkuat armada pemadam tidak harus dipertentangkan dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat.

Keduanya memiliki fungsi berbeda dalam kerangka perlindungan masyarakat dan penanganan bencana.

Memperkuat SPPG Lebih Adaptif daripada Menghentikan MBG Nasional

Karhutla dan bencana memang dapat memerlukan penyesuaian terhadap pelaksanaan MBG. Namun, mekanisme yang telah diterapkan menunjukkan bahwa penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan kondisi wilayah.

Daerah yang sekolahnya diliburkan karena kabut asap dapat menghentikan distribusi sementara, sementara daerah yang aman tetap menjalankan layanan pemenuhan gizi.

Di sisi lain, pengalaman NTT menunjukkan bahwa jaringan SPPG memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi tertentu.

Sebanyak 71 SPPG disiapkan untuk mendukung kebutuhan pengungsi, sementara pemerintah terus mempercepat pembangunan dan validasi SPPG di wilayah 3T, termasuk NTT.

Karena itu, perdebatan mengenai MBG dan karhutla sebaiknya tidak hanya berhenti pada pertanyaan apakah program tersebut perlu diliburkan atau tidak.

Pertanyaan yang lebih konstruktif adalah bagaimana membuat jaringan SPPG semakin fleksibel, aman, memenuhi standar gizi dan dapat terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana.

Pendekatan berbasis wilayah memungkinkan respons terhadap bencana diperkuat tanpa harus menghentikan layanan pemenuhan gizi di daerah yang tidak terdampak.

Pada akhirnya, karhutla membutuhkan sistem penanganan yang lengkap, sementara masyarakat terdampak bencana tetap membutuhkan pangan.

Memperkuat kapasitas respons bencana sekaligus mengoptimalkan infrastruktur pangan yang sudah tersedia dapat menjadi pendekatan yang lebih adaptif dibandingkan mempertentangkan MBG dengan penanganan karhutla.***