Yahya Cholil Staquf Resmi Dicopot, PBNU Jadwalkan Rapat Pleno Tentukan Ketua Umum Baru
JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase penting setelah KH Yahya Cholil Staquf resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum. Keputusan tersebut diambil Pengurus Syuriyah PBNU setelah menilai bahwa langkah Gus Yahya dianggap melanggar peraturan organisasi dan merugikan citra jam’iyah.
Sebelumnya, Pengurus Syuriyah PBNU menggelar rapat pada 20 November 2025 dan meminta Gus Yahya untuk mengundurkan diri. Permintaan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, terutama terkait undangan kepada akademisi Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional PBNU pada Agustus 2025. Kehadiran tokoh yang dikenal memiliki pandangan pro-Israel itu dinilai bertentangan dengan Qanun Asasi dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Karena permintaan pengunduran diri tidak dipenuhi, Pengurus Syuriyah kemudian mengeluarkan surat resmi bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, ditandatangani Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir pada 25 November 2025. Sejak surat itu diterbitkan, kepemimpinan PBNU sementara berada di bawah kendali Rais Aam PBNU.
PBNU selanjutnya menjadwalkan Rapat Pleno pada 9 Desember 2025 untuk menyampaikan hasil rapat harian Syuriyah sekaligus menetapkan pejabat Ketua Umum PBNU yang baru. Undangan rapat pleno tersebut telah diterbitkan pada 2 Desember 2025 melalui surat bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2023, ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir.
Ketua PBNU, Mohammad Mukri, menegaskan bahwa keputusan Syuriyah mengenai pemberhentian Gus Yahya bersifat final dan mengikat sesuai mekanisme organisasi. Ia memastikan rapat pleno nanti akan berjalan sesuai ketentuan AD/ART PBNU.
Di tengah dinamika yang berkembang, PBNU mengimbau warga Nahdliyin tetap menjaga ketenangan dan mengedepankan ukhuwah serta tidak terpancing pada spekulasi. Organisasi meminta masyarakat menunggu informasi resmi demi menjaga soliditas internal.
Rapat pleno mendatang menjadi momentum penting bagi PBNU dalam menentukan arah kepemimpinan selanjutnya dan memastikan roda organisasi berjalan sesuai prinsip ke-NU-an dan amanah jam’iyah.
