WARTASUNDA.COM – Kenaikan utang pemerintah sebesar Rp282,52 triliun sepanjang tiga bulan pertama tahun 2026 menjadi sorotan publik.

Berdasarkan data terbaru pemerintah, total utang Indonesia hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun atau mendekati angka Rp10.000 triliun.

Meski nominal utang terus meningkat, sejumlah ekonom menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada pada level aman dan terkendali.

Penilaian itu merujuk pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang.

Per Maret 2026, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 40,75 persen terhadap PDB.

Angka tersebut masih jauh di bawah ambang batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Isu kenaikan utang negara belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet membandingkan jumlah utang antarperiode pemerintahan dan menilai kenaikan utang terjadi cukup cepat pada awal pemerintahan baru.

Namun demikian, para pengamat ekonomi menegaskan bahwa besaran nominal utang tidak bisa dilihat secara terpisah.

Menurut mereka, kemampuan negara mengelola pembiayaan, menjaga pertumbuhan ekonomi, hingga kapasitas pembayaran utang juga menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal suatu negara.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur guna menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Dalam laporan resminya, DJPPR menegaskan strategi pembiayaan negara diarahkan untuk menjaga komposisi portofolio utang tetap optimal sekaligus memperkuat pasar keuangan domestik.

“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR Kementerian Keuangan dalam laporan yang dikutip pada Jumat, 8 Mei 2026.

Dari sisi struktur pembiayaan, kondisi utang pemerintah dinilai masih relatif sehat.

Mayoritas utang berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang porsinya mencapai sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah.

Dominasi pembiayaan melalui pasar domestik tersebut dinilai mampu mengurangi risiko akibat tekanan eksternal, termasuk fluktuasi nilai tukar dan gejolak ekonomi global.

Selain itu, peningkatan utang pada awal tahun disebut sebagai pola yang lazim dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah umumnya melakukan penarikan pembiayaan lebih awal untuk menjaga likuiditas negara sekaligus memastikan program belanja berjalan sesuai target.

Di sisi lain, kondisi APBN hingga kuartal I 2026 juga masih tergolong terkendali. Pemerintah mencatat defisit anggaran berada di level sekitar 0,93 persen terhadap PDB, angka yang dinilai masih aman dan sesuai koridor fiskal nasional.

Pengamat menilai perhatian publik terhadap utang negara merupakan hal wajar di tengah tingginya kepedulian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.

Namun, pemahaman fiskal yang utuh dinilai penting agar masyarakat tidak hanya melihat nominal utang semata.

Aspek seperti rasio terhadap PDB, struktur pembiayaan, kemampuan bayar pemerintah, hingga manfaat utang terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menilai kondisi fiskal negara.

Pemerintah sendiri menegaskan pembiayaan melalui utang tetap digunakan untuk mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat berbagai program prioritas di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.***