Tata Kelola Haji 2026 Diperkuat, TNI-Polri Dilibatkan untuk Tingkatkan Keselamatan Jemaah
Tata Kelola Haji 2026 Diperkuat, Pelibatan TNI-Polri Dinilai Penting untuk Keselamatan Jemaah
WARTASUNDA – Pemerintah memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan menambah personel dari unsur TNI dan Polri. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan keselamatan jemaah di tengah tantangan kepadatan ekstrem, cuaca panas, serta tingginya jumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi.
Kebijakan tersebut ditegaskan bukan sebagai bentuk militerisasi ibadah haji, melainkan bagian dari upaya penguatan perlindungan jemaah berbasis kebutuhan di lapangan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan pentingnya kesiapsiagaan petugas, terutama pada fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang kerap menjadi titik krusial dalam penyelenggaraan haji.
Pada fase ini, kepadatan jemaah mencapai puncaknya dan membutuhkan pengelolaan yang disiplin, respons cepat, serta koordinasi yang solid antarpetugas.
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Gus Irfan, menyampaikan bahwa jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri akan ditingkatkan secara signifikan pada haji 2026.
“Pada penyelenggaraan haji 2025, jumlah personel TNI dan Polri sekitar 70 orang. Untuk persiapan haji 2026, akan ditambah menjadi sekitar 170 personel,” kata Gus Irfan.
Penambahan tersebut difokuskan pada penguatan aspek pengamanan, perlindungan jemaah, serta penanganan situasi darurat, terutama di lokasi dengan tingkat kepadatan tinggi.
Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, meluruskan anggapan publik terkait pelatihan petugas haji yang disebut menggunakan pendekatan semi-militer. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan membentuk kedisiplinan, ketangguhan mental, serta kemampuan bekerja dalam tim.
“Pendekatan itu untuk membangun kesiapan dan respons cepat, bukan menjadikan pelayanan haji bersifat kaku atau represif,” ujar Dahnil.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, menilai penambahan personel TNI-Polri dapat memperkuat perlindungan jemaah, selama tidak mengurangi porsi pelayanan inti.
“Keamanan penting, tetapi jangan sampai mengurangi jumlah tenaga kesehatan dan pembimbing ibadah. Keseimbangan harus tetap dijaga,” kata Dini.
Ia menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan haji sangat bergantung pada sinergi seluruh unsur. Aparat keamanan berperan menjaga ketertiban dan keselamatan, sementara petugas kesehatan dan pembimbing ibadah tetap fokus pada pelayanan medis dan spiritual jemaah.
Pemerintah menilai isu militerisasi tidak tepat jika kebijakan ini dilihat secara utuh. Pelibatan TNI-Polri merupakan pendekatan profesional berbasis kebutuhan lapangan, terutama untuk meminimalkan risiko insiden selama pelaksanaan ibadah haji.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih aman, tertib, dan berorientasi pada keselamatan jemaah Indonesia di Tanah Suci.
