Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan, DPR dan Pemerintah Perketat Pengawasan Usai Kasus Keracunan Siswa

WARTASUNDA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap dilanjutkan pemerintah sebagai bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Keputusan ini diambil meski muncul desakan penghentian sementara dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) setelah terjadinya sejumlah kasus keracunan siswa di beberapa daerah.

Pemerintah menegaskan, langkah yang ditempuh bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki tata kelola serta memperkuat sistem pengawasan untuk menjamin keamanan pangan di lingkungan sekolah.

MBG Disebut Investasi SDM Jangka Panjang

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa MBG bukan sekadar pemberian makanan gratis, tetapi merupakan investasi negara dalam membangun generasi sehat dan produktif.

Menurutnya, asupan gizi yang cukup berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi belajar dan pembentukan pola makan sehat sejak usia dini.

Berdasarkan survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah periode Mei–Desember 2025 terhadap 1,2 juta siswa, tercatat penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 persen secara nasional. Sementara di wilayah Indonesia Timur, angkanya mencapai 14,85 persen.

Data tersebut dinilai memperkuat korelasi antara program makan sekolah dengan peningkatan fokus belajar dan kualitas pendidikan.

Respons atas Desakan Penghentian

Sebelumnya, JPPI dalam audiensi bersama Komisi IX DPR RI meminta pemerintah menghentikan sementara MBG menyusul insiden keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan keselamatan anak menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia menyatakan insiden yang terjadi harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan alasan untuk menghentikan program strategis nasional.

Sejumlah langkah perbaikan pun dilakukan, di antaranya:

• Penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah
• Evaluasi juru masak dan standar operasional secara nasional
• Kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG
• Penguatan pengawasan sanitasi lintas sektor bersama pemerintah daerah

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh proses sertifikasi SLHS rampung dalam waktu satu bulan guna mencegah kejadian serupa terulang.

Dampak dan Tantangan Implementasi

Secara global, program makan sekolah diakui mampu mengurangi kesenjangan akses pangan serta meningkatkan capaian akademik siswa, selama dijalankan dengan standar keamanan pangan yang ketat.

Di Indonesia, MBG telah menunjukkan dampak positif terhadap konsentrasi belajar.

Namun, insiden keracunan yang muncul menjadi tantangan serius dalam implementasi di lapangan.

Pemerintah menyatakan optimistis bahwa evaluasi menyeluruh, pengawasan berlapis, dan pembenahan sistem distribusi akan membuat program ini berjalan lebih aman dan efektif.

Dengan tetap melanjutkan MBG disertai penguatan kontrol kualitas, pemerintah berharap program ini terus menjadi instrumen strategis dalam memperbaiki gizi anak sekolah sekaligus mendukung pembangunan SDM unggul menuju Indonesia maju.***