Presiden Alokasikan Rp 51,81 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana di Sumatera
BANDA ACEH ā Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Minggu, 7 Desember 2025. Dalam pemaparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 51,81 triliun.
Rincian kebutuhan per provinsi meliputi:
- Aceh: Rp 25,41 triliun
- Sumatera Utara: Rp 12,88 triliun
- Sumatera Barat: Rp 13,52 triliun
Selain itu, pemerintah mengucurkan dana bantuan langsung Rp 4 miliar untuk 52 kepala daerah serta Rp 20 miliar bagi masing-masing provinsi sebagai modal awal pemulihan pascabencana.
Pemulihan Energi Terkendala Kerusakan SUTET
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik belum sepenuhnya normal di seluruh wilayah terdampak. Gangguan ini disebabkan kerusakan parah pada jaringan transmisi SUTET, yang merupakan jalur utama penyaluran listrik dari pembangkit ke gardu induk.
Meskipun sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara mencatat surplus daya hingga 265 MW sejak 2017, kerusakan SUTET membuat distribusi tidak dapat berjalan optimal.
PLN, dibantu TNI dan Polri, mengerahkan pesawat Hercules, helikopter, serta tim lapangan untuk mengirim genset dan material teknis ke lokasi yang membutuhkan percepatan perbaikan jaringan listrik.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan normal. Untuk wilayah yang terisolasi akibat kerusakan akses darat, pengiriman dilakukan melalui udara.
Presiden Ingatkan Soal Larangan Penyalahgunaan Dana Bencana
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi atau penyalahgunaan dana bencana. Ia meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi darurat.
Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) telah menyetujui berbagai permintaan tambahan BBM untuk memastikan ketersediaan energi selama masa tanggap darurat.
Komitmen Pemerintah: Tidak Ada Warga yang Tertinggal
Pemerintah kembali menyampaikan komitmen āNo One Left Behindā dalam penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh warga terdampak, termasuk di wilayah terpencil, harus memperoleh bantuan dan perhatian yang sama.
Dengan dukungan anggaran besar serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menargetkan proses pemulihan yang cepat, efektif, dan merata di seluruh wilayah Sumatera.
.
Berita Terkait
