
Prabowo Dikritik soal Karhutla, Ini Fakta Penanganan Gempa NTT
WARTASUNDA.COM – Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto muncul setelah Kepala Negara meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan ketika masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi dampak gempa.
Kritik tersebut mempertanyakan prioritas Presiden dengan membandingkan kunjungan ke Kalimantan dan kondisi korban gempa di Flores. Namun, untuk menilai apakah pemerintah mengabaikan masyarakat NTT, rangkaian penanganan bencana perlu dilihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan lokasi Presiden berada pada satu waktu.
Sejumlah data menunjukkan bahwa penanganan gempa NTT dan karhutla Kalimantan berjalan secara bersamaan. Pada 24 Agustus 2026, misalnya, enam pesawat TNI Angkatan Udara (TNI AU) diberangkatkan serentak untuk membawa dukungan ke dua wilayah tersebut. (Setkab)
Kritik soal Prabowo Tinjau Karhutla Saat Gempa NTT
Kritik yang disampaikan Ir. Herbert Subur P.S. mempertanyakan keputusan Presiden Prabowo meninjau karhutla di Kalimantan di tengah kondisi masyarakat NTT yang masih berada dalam situasi pascagempa.
Pertanyaan mengenai prioritas pemerintah merupakan bagian dari ruang kritik publik. Namun, kesimpulan bahwa perhatian Presiden terhadap karhutla berarti korban gempa NTT ditinggalkan perlu diuji dengan melihat tindakan pemerintah secara keseluruhan.
Salah satu faktanya terlihat pada 24 Agustus 2026.
Pemerintah memberangkatkan enam pesawat TNI AU dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Tiga pesawat membawa bantuan ke NTT, sementara tiga lainnya membawa peralatan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. (Setkab)
Artinya, agenda Presiden di satu wilayah tidak otomatis menggambarkan seluruh aktivitas negara dalam menangani bencana di wilayah lain.
Enam Pesawat TNI AU Bergerak Bersamaan
Sekretariat Kabinet mencatat tiga pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik. Bantuan tersebut terdiri dari makanan siap makan, biskuit, wafer, protein bar, roti, dan berbagai kebutuhan pangan lainnya.
Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga mengirim perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak terdampak gempa.
Pada waktu yang sama, tiga pesawat lainnya membawa 500 unit mesin pompa air menuju Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Pompa tersebut digunakan untuk memperkuat penanganan karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut. (Setkab)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pengerahan enam pesawat tersebut dilakukan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Pagi ini, Senin 24 Agustus 2026 pukul 04.30, kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Tiga pesawat menuju NTT akan mendarat di Labuan Bajo dan Maumere. Tiga pesawat akan mendarat di Kalimantan, tepatnya di Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin,” ujar Teddy. (Setkab)
Fakta tersebut menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap dua persoalan berlangsung paralel. Ketika Presiden menjalankan agenda di Kalimantan, distribusi bantuan untuk masyarakat NTT tetap bergerak melalui jalur udara.
Prabowo Evaluasi Karhutla dan Pemulihan NTT
Konteks lain yang penting adalah rapat Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan di Hambalang, Bogor, pada 23 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden tidak hanya membahas karhutla Kalimantan, tetapi juga mengevaluasi pemulihan pascagempa NTT. (Setneg)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut dukungan yang diperintahkan Presiden mencakup kedua wilayah.
“Pada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” demikian keterangan Seskab. (Setneg)
Untuk karhutla Kalimantan, pemerintah menambah 17 pesawat water bombing. Sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan juga telah tiba di Kalimantan. Pemerintah turut mengirim 200 pompa beserta pipa untuk membantu menangani kebakaran bawah tanah di lahan gambut. (Setneg)
Dengan demikian, kunjungan Presiden ke Kalimantan dapat dilihat sebagai bagian dari pengambilan keputusan dan penguatan respons lapangan, bukan semata-mata persoalan lokasi kehadiran Kepala Negara.
Karhutla Kalimantan Bukan Sekadar Persoalan Lokal
Karhutla di Kalimantan juga memiliki dimensi lintas batas. Asap dari kebakaran berpotensi memengaruhi wilayah negara tetangga sehingga pemerintah Indonesia perlu menangani persoalan tersebut dari sisi domestik sekaligus diplomatik.
Komunikasi dengan negara tetangga menjadi bagian dari upaya mencegah dampak asap berkembang menjadi persoalan regional.
Karena itu, perhatian pemerintah terhadap dampak lintas batas tidak serta-merta berarti Indonesia lebih mengutamakan kepentingan negara lain dibandingkan korban bencana di dalam negeri.
Justru, semakin luas dampak karhutla, semakin penting pemerintah mempercepat pemadaman di wilayah Indonesia sekaligus menjaga komunikasi dengan negara-negara yang terdampak.
Dalam konteks tersebut, penanganan karhutla merupakan bagian dari kepentingan nasional karena menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, kualitas udara, hingga hubungan Indonesia dengan negara tetangga.
Bantuan Gempa NTT Capai 1.954 Ton
Sementara itu, distribusi bantuan bagi korban gempa NTT terus berlangsung.
BNPB melaporkan sebanyak 1.953.849 kilogram atau sekitar 1.954 ton bantuan telah tersalurkan kepada masyarakat terdampak sejak 15 hingga 30 Agustus 2026. Tingkat distribusinya mencapai 98,39 persen. (ANTARA News)
Bantuan tersebut dikirim melalui berbagai jalur. BNPB mencatat distribusi melalui udara TNI AU mencapai 565 ton, Dana Siap Pakai 1.065 ton, kapal laut 179 ton, serta jalur darat atau truk 145 ton. (ANTARA News)
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan sebagian besar bantuan yang masuk telah didistribusikan.
“Hampir seluruh bantuan yang masuk telah didistribusikan. Total bantuan yang masuk sejak 15 hingga 30 Agustus 2026 mencapai 1.953.849 kilogram atau sekitar 1.954 ton,” kata Berton. (ANTARA News)
Data tersebut penting untuk membedakan antara kehadiran Presiden di lokasi bencana dan respons negara secara keseluruhan.
Penanganan gempa tidak hanya dilakukan ketika Presiden datang ke lokasi. Distribusi logistik, pengelolaan pengungsian, pelayanan kesehatan, transportasi bantuan, serta pemulihan infrastruktur dilakukan oleh banyak lembaga secara terus-menerus.
TNI AU Kirim 729 Ton Logistik Selama 15 Hari
Selain angka 1.954 ton dari akumulasi bantuan yang disalurkan melalui berbagai jalur, TNI AU mencatat telah mendistribusikan 729 ton logistik untuk korban gempa NTT selama 15 hari berturut-turut hingga 29 Agustus 2026. (ANTARA News)
Angka tersebut merupakan distribusi melalui jajaran TNI AU dan tidak boleh disamakan dengan total 1.954 ton bantuan BNPB yang mencakup berbagai sumber dan jalur distribusi.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menjelaskan bantuan tersebut dikirim menggunakan sejumlah pesawat angkut, mulai dari Hercules C-130 hingga A400M. (ANTARA News Nusa Tenggara Timur)
Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Ali Gusman juga memastikan pengiriman bantuan masih berlanjut.
“Kami ingin masyarakat NTT tahu bahwa mereka tidak sendiri. TNI AU akan terus berupaya mendukung penyaluran bantuan selama masih dibutuhkan,” ujar Ali. (ANTARA News Nusa Tenggara Timur)
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan untuk masyarakat NTT tetap berjalan bahkan ketika perhatian pemerintah juga diarahkan pada persoalan bencana lain di wilayah Indonesia.
Prabowo Datang ke Nagekeo dan Salurkan Rp200 Miliar
Presiden Prabowo kemudian melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Nagekeo, NTT, pada 26 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden memimpin rapat penanganan gempa di posko bencana dan menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar. (Presiden RI)
Bantuan itu terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT serta Rp20 miliar untuk masing-masing delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores.
Delapan kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur. (Presiden RI)
Kepala BNPB Letjen Suharyanto memastikan bantuan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten telah diterima pemerintah daerah.
“Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” ujar Suharyanto. (Presiden RI)
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan gempa NTT tidak berhenti pada distribusi kebutuhan darurat, tetapi mulai memasuki tahapan pemulihan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan pusat.
Pengungsi NTT Berkurang, tetapi Pemulihan Masih Panjang
BNPB mencatat jumlah pengungsi gempa NTT per 30 Agustus 2026 sebanyak 188.161 orang, atau berkurang 4.142 orang dibandingkan hari sebelumnya. Konsentrasi pengungsi terbesar berada di Nagekeo sebanyak 50.574 orang dan Manggarai 50.556 orang. (Antara News Yogyakarta)
Namun, berkurangnya jumlah pengungsi tidak berarti persoalan telah selesai.
BNPB masih mencatat 95.567 rumah rusak, terdiri atas 46.161 rumah rusak ringan, 21.992 rusak sedang, dan 27.414 rusak berat. Kondisi tersebut membuat kebutuhan hunian sementara atau relokasi masih mendesak bagi keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. (Antara News Yogyakarta)
Karena itu, agenda pemulihan NTT masih membutuhkan perhatian dalam waktu panjang, mulai dari tempat tinggal, infrastruktur, layanan dasar, pendidikan, kesehatan hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat Flores tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek pemberitaan mengenai penderitaan. Ketangguhan warga, gotong royong, dan proses kembali menjalankan kehidupan sehari-hari juga menjadi bagian penting dari cerita pemulihan NTT.
Melihat Respons Pemerintah Secara Utuh
Kritik terhadap Presiden Prabowo terkait kunjungan ke Kalimantan saat gempa NTT merupakan bagian dari ruang demokrasi. Pemerintah tentu tetap dapat dievaluasi, termasuk mengenai kecepatan distribusi bantuan, kondisi pengungsi, pemulihan rumah dan infrastruktur, serta efektivitas penanganan karhutla.
Namun, ukuran evaluasi tersebut akan lebih lengkap jika tidak hanya didasarkan pada di mana Presiden berada, melainkan juga pada apa yang dikerjakan pemerintah pada saat yang sama.
Pada 24 Agustus, enam pesawat TNI AU bergerak bersamaan. Tiga pesawat membawa sekitar 31 ton bantuan ke NTT, sedangkan tiga lainnya membawa 500 pompa air ke sejumlah wilayah Kalimantan. (Setkab)
Di Kalimantan, pemerintah menambah 17 pesawat water bombing dan 1.500 personel. Sementara di NTT, distribusi bantuan terus berjalan hingga mencapai sekitar 1.954 ton melalui berbagai jalur sampai 30 Agustus. (Setneg)
Presiden juga akhirnya datang langsung ke Nagekeo pada 26 Agustus dan menyalurkan bantuan Rp200 miliar untuk pemerintah provinsi serta delapan kabupaten terdampak di Flores. (Presiden RI)
Dengan rangkaian fakta tersebut, membandingkan “Prabowo di Kalimantan” dengan “korban gempa NTT” saja belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan respons pemerintah.
Begitu pula pernyataan politik seperti klaim bahwa “demokrasi kita hancur” perlu ditempatkan sebagai pendapat atau penilaian politik, bukan sebagai fakta yang dengan sendirinya membuktikan gagalnya penanganan bencana.
Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah memenangkan perdebatan narasi, melainkan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat.
Bagi warga Flores, ukuran keberhasilan pemulihan adalah kebutuhan dasar yang terpenuhi, pengungsian yang tertangani, rumah dan fasilitas publik yang kembali dibangun, serta kehidupan masyarakat yang perlahan pulih.
NTT bangkit bukan karena satu kunjungan atau satu kebijakan, tetapi karena bantuan, kerja pemerintah, gotong royong, dan ketangguhan masyarakat terus berjalan bersama.***




