WARTASUNDA.COM – Program Sekolah Rakyat kembali menjadi perhatian publik setelah anggaran pengadaan bingkai foto Presiden dan Wakil Presiden senilai Rp4,14 miliar ramai diperbincangkan di media sosial.

Nilai tersebut memicu beragam tanggapan, mulai dari dugaan mark-up hingga desakan agar proses pengadaan diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum.

Perdebatan bermula dari unggahan yang menampilkan total nilai pengadaan dan membandingkannya dengan harga bingkai foto di pasaran.

Narasi tersebut kemudian berkembang luas dan memunculkan persepsi bahwa anggaran miliaran rupiah digunakan hanya untuk kebutuhan satu sekolah atau wilayah tertentu.

Padahal, pengadaan tersebut dilakukan dalam skala nasional untuk mendukung kebutuhan Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia.

Karena mencakup volume besar dan distribusi lintas wilayah, total anggaran yang muncul merupakan nilai agregat keseluruhan proyek, bukan harga satuan untuk satu institusi pendidikan.

Dalam proyek nasional berskala besar, anggaran umumnya mencakup banyak komponen, mulai dari produksi massal, distribusi ke berbagai daerah, biaya logistik, administrasi, hingga kebutuhan operasional lainnya.

Karena itu, sejumlah pihak menilai narasi yang hanya menyoroti angka Rp4,14 miliar tanpa menjelaskan konteks skala nasional berpotensi memunculkan persepsi yang tidak utuh di ruang publik.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program sosial pendidikan pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem.

Konsep yang diusung berbasis pendidikan gratis dengan fasilitas asrama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah menempatkan fokus utama program pada pembangunan fasilitas belajar, penyediaan tempat tinggal siswa, konsumsi harian, pembinaan karakter, hingga dukungan pendidikan bagi anak-anak rentan.

Karena itu, sebagian kalangan menilai polemik yang hanya berfokus pada pengadaan bingkai foto berpotensi mengaburkan tujuan besar program dalam mendukung pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Keberadaan foto Presiden dan Wakil Presiden di sekolah juga bukan kebijakan baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemasangan foto kepala negara telah lama menjadi bagian dari atribut resmi di sekolah, kantor pemerintahan, hingga fasilitas publik sebagai simbol kenegaraan.

Pergantian foto Presiden dan Wakil Presiden setelah pelantikan pemerintahan baru juga merupakan prosedur administratif yang rutin dilakukan setiap pergantian kepemimpinan nasional.

Karena itu, pengadaan bingkai dan foto kepala negara disebut sebagai kebutuhan administratif yang sudah berlangsung sejak lama di berbagai institusi negara.

Sebelumnya, isu dugaan mark-up dalam pengadaan Sekolah Rakyat juga sempat mencuat saat polemik pengadaan sepatu sekolah viral di media sosial.

Pemerintah melalui kementerian terkait kala itu menjelaskan bahwa angka besar yang beredar merupakan total pagu anggaran keseluruhan proyek, bukan harga satuan barang per item.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya menjaga transparansi dalam proses pengadaan kebutuhan Sekolah Rakyat.

Klarifikasi dan investigasi internal disebut terus dilakukan untuk memastikan informasi yang berkembang di masyarakat tidak berubah menjadi disinformasi.

Di tengah polemik tersebut, sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya literasi publik dalam membaca informasi anggaran pemerintah, terutama untuk proyek nasional berskala besar.

Pemahaman mengenai volume pengadaan, cakupan distribusi, serta tujuan program dinilai penting agar diskursus publik tetap proporsional dan tidak hanya terpaku pada potongan informasi tanpa konteks menyeluruh.

Dalam kesempatan terpisah, Yuhronur Efendi menyambut positif program Sekolah Rakyat dan menyebutnya sebagai langkah untuk membangkitkan martabat masyarakat.

“Ini bukan hanya soal pelajaran. Ini tentang menumbuhkan kembali martabat dan daya juang anak-anak kami,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat saat ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas pemerataan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan dan miskin ekstrem di berbagai daerah Indonesia.***