KNMP Doubo Diharapkan Perkuat Akses Pasar dan Efisiensi Logistik Nelayan Supiori

 

 

WARTASUNDA.COM, PAPUA – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua, diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendukung perikanan sekaligus membuka pilihan pemasaran yang lebih dekat bagi nelayan.

Program ini berkaitan dengan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, yakni ketika hasil tangkapan cukup banyak tetapi daya serap pembeli di pasar setempat belum sebanding dengan produksi.

Dalam kondisi tersebut, nelayan dapat membawa hasil tangkapan ke wilayah lain, termasuk Biak, untuk mendapatkan pembeli. Pilihan distribusi itu membutuhkan biaya tambahan yang pada akhirnya menjadi bagian dari perhitungan keuntungan usaha.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai ekonomi hasil tangkapan tidak hanya ditentukan oleh jumlah ikan yang diperoleh.

Akses pasar, fasilitas penanganan dan ongkos distribusi turut memengaruhi hasil akhir yang diterima nelayan.

Hasil Tangkapan Melimpah Belum Menjamin Keuntungan

Bagi nelayan, produksi yang tinggi merupakan peluang ekonomi. Namun, peluang tersebut menghadapi tantangan apabila tidak tersedia pasar yang mampu menyerap seluruh hasil tangkapan.

Kondisi pasar, perubahan harga dan ongkos transportasi menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha perikanan masyarakat di Supiori.

Dalam pemberitaan Kompas.com mengenai pengembangan ekonomi biru berbasis kampung di Supiori, pengelola koperasi Wilson menyoroti persoalan tersebut.

“Persoalan pasar, fluktuasi harga ikan, dan tingginya biaya transportasi membuat usaha perikanan mengalami hambatan.”

Pernyataan itu menggambarkan tantangan yang muncul setelah nelayan menyelesaikan proses penangkapan. Hasil laut masih harus ditangani, disimpan, dikirim dan dipertemukan dengan pembeli.

Setiap tahapan tersebut memiliki konsekuensi biaya. Karena itu, efisiensi rantai pemasaran menjadi salah satu aspek yang penting bagi keberlanjutan ekonomi nelayan.

KNMP Doubo Perkuat Sarana di Kawasan Nelayan

Pembangunan KNMP Doubo diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem perikanan di tingkat kampung.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam proses persiapan pembangunan KNMP di wilayah Indonesia Timur melakukan survei terhadap lokasi yang akan dikembangkan.

Penilaian tersebut mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat, aktivitas nelayan, potensi perikanan dan bisnis, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyatakan proses pembangunan akan dilanjutkan setelah lokasi dinilai memenuhi ketentuan.

“Setelah lokasi dinyatakan layak, kami akan segera menyusun dokumen perencanaan dan melanjutkan ke proses pengadaan.”

Pendekatan KNMP dirancang untuk menghubungkan aktivitas produksi nelayan dengan fasilitas penanganan hasil perikanan dan jaringan pemasaran.

Dengan fasilitas yang lebih dekat, hasil tangkapan dapat dikumpulkan dan ditangani sebelum masuk ke jalur distribusi berikutnya.

Penampungan Bukan Jaminan Harga Ikan Naik

Kehadiran fasilitas penampungan tidak berarti harga ikan akan otomatis meningkat.

Harga hasil perikanan tetap bergantung pada sejumlah faktor, seperti keseimbangan pasokan dan permintaan, kualitas ikan, jenis komoditas, musim, kondisi pasar dan mekanisme perdagangan.

Fungsi fasilitas penampungan lebih berkaitan dengan pengelolaan hasil tangkapan dan penyediaan pilihan sebelum ikan dipasarkan.

Ketika pasokan meningkat sementara pembeli lokal terbatas, fasilitas tersebut dapat memberikan ruang bagi nelayan untuk menangani hasil tangkapan sebelum menentukan jalur pemasaran berikutnya.

Dengan demikian, nelayan tidak selalu berada dalam situasi harus segera membawa seluruh hasil tangkapan keluar wilayah hanya karena pasar setempat belum mampu menyerap produksi.

Namun, manfaat tersebut baru dapat dirasakan apabila fasilitas mempunyai kapasitas yang memadai dan terhubung dengan jaringan pembeli.

Biaya Transportasi Tekan Margin Usaha

Distribusi menjadi persoalan tersendiri bagi kegiatan perikanan di wilayah kepulauan.

Dalam laporan Kompas.com mengenai pengembangan ekonomi biru di Supiori, terdapat pengalaman nelayan yang harus mengirim hasil tangkapan ke Biak.

Salah satu pengalaman yang diberitakan menyebut biaya perjalanan untuk membawa satu atau dua cool box ikan ke Biak sekitar Rp400.000.

Angka tersebut merupakan contoh dari pengalaman yang dilaporkan media dan tidak dapat dijadikan patokan biaya seluruh nelayan di Supiori.

Meski begitu, gambaran tersebut menunjukkan bahwa ongkos transportasi merupakan komponen yang perlu diperhitungkan dalam kegiatan pemasaran ikan.

Ketika biaya pengiriman meningkat dan harga jual tidak berubah, ruang keuntungan yang diterima nelayan dapat ikut menyempit.

Karena itu, fasilitas penanganan hasil tangkapan yang berada lebih dekat dengan lokasi nelayan dapat menjadi salah satu pilihan untuk membangun distribusi yang lebih efisien.

Fasilitas Harus Didukung Pengelolaan

Pembangunan KNMP tidak berhenti pada penyediaan sarana fisik. Pengelolaan setelah fasilitas tersedia menjadi bagian penting dari keberlanjutan program.

Sarana yang dibangun membutuhkan mekanisme pemanfaatan, pengelolaan kualitas ikan, pencatatan hasil, sistem distribusi serta jaringan pembeli.

Pengalaman pengembangan ekonomi biru di Supiori menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat juga mempunyai peran dalam menghubungkan nelayan dengan pasar.

Koperasi dapat membantu mengorganisasi hasil tangkapan melalui proses pengumpulan, penimbangan, pencatatan dan pemasaran.

Dengan model seperti itu, fasilitas dan kelembagaan dapat saling mendukung.

Infrastruktur menyediakan sarana, sementara pengelolaan memastikan sarana tersebut digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasar Menjadi Kunci Pemanfaatan KNMP

Bagi nelayan Doubo, keberadaan KNMP dapat memberikan alternatif dalam menangani hasil tangkapan ketika produksi ikan meningkat.

Sarana yang berada lebih dekat dengan kawasan produksi dapat membantu proses pengumpulan dan penanganan ikan sebelum hasil laut dipasarkan ke wilayah yang memiliki permintaan.

Namun, keberadaan bangunan dan fasilitas saja belum cukup untuk memastikan manfaat ekonomi.

Ketersediaan pembeli, jaringan distribusi, kualitas penanganan, sistem pengelolaan serta kelembagaan masyarakat harus berjalan secara bersamaan.

Karena itu, keberhasilan KNMP Doubo nantinya dapat dilihat dari pemanfaatan fasilitas oleh nelayan dan sejauh mana sarana tersebut terhubung dengan rantai pemasaran.

Jika fasilitas, tata kelola dan akses pasar dapat berjalan secara terintegrasi, KNMP Doubo dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai ekonomi hasil tangkapan masyarakat pesisir.

Pendekatan tersebut juga membuka ruang bagi nelayan untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam memasarkan hasil laut, terutama ketika pasar lokal menghadapi keterbatasan daya serap.***