Isu Bencana Sumatera Disorot, Publik Diingatkan Waspadai Pengalihan Narasi Kejahatan Lingkungan

---

WARTASUNDA – Sejumlah kalangan mengingatkan publik untuk lebih kritis menyikapi derasnya narasi bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Isu tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan lama terkait kerusakan lingkungan dan dugaan kejahatan korporasi yang belum sepenuhnya dituntaskan.

Nama Ary Bakrie dan Marcella Santoso kembali menjadi perbincangan setelah sebelumnya dikenal lewat polemik kampanye opini “Indonesia Gelap”.

Kali ini, sejumlah pihak menilai bencana alam di Sumatera berisiko dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi yang menutupi akar persoalan lingkungan.

Belajar dari Penanganan Bencana Global

Sorotan terhadap isu ini mengingatkan publik pada peristiwa kebakaran hutan besar di Korea Selatan pada Maret 2025.

Pemerintah setempat menetapkan status bencana nasional setelah kebakaran melanda Ulsan dan wilayah tenggara, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap dampak lingkungan dan sosial.

Pengalaman tersebut kerap dibandingkan dengan tragedi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada 2015.

Saat itu, sekitar 2,61 juta hektare lahan di 31 provinsi terdampak, dengan 24 korban jiwa serta jutaan warga terdampak kabut asap.

Namun, status bencana nasional tidak diberlakukan.

Salah satu pertimbangannya adalah kekhawatiran bahwa penetapan status tersebut dapat dimanfaatkan sebagai justifikasi terhadap praktik pembakaran lahan oleh korporasi.

Karhutla 2015 dan Dugaan Peran Korporasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pernah menyampaikan bahwa sebagian besar karhutla 2015 disebabkan oleh pembakaran disengaja untuk pembukaan lahan, terutama di sektor perkebunan.

Sejumlah perusahaan sawit besar sempat disorot publik karena diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Dampak sosial dan kesehatan akibat kabut asap kala itu dinilai sangat besar dan dirasakan lintas wilayah.

Penolakan status bencana nasional pada 2015 hingga kini masih menjadi bahan diskusi, terutama terkait efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Narasi Bencana di Tengah Pemerintahan Baru

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu banjir dan longsor di Sumatera kembali mencuat.

Sejumlah pengamat menilai narasi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak mengaburkan persoalan struktural, seperti deforestasi dan alih fungsi hutan.

Nama Marcella Santoso dan Ary Gadun kembali disebut setelah keduanya sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Kejaksaan Agung terkait kampanye opini yang menuai kritik.

Isu tersebut memunculkan kekhawatiran akan adanya upaya mengalihkan fokus pemerintah dari penanganan kejahatan lingkungan yang terjadi dalam satu dekade terakhir.

Banjir bandang di Sumatera juga dinilai tidak bisa dilepaskan dari masifnya pembukaan lahan hutan, terutama untuk kepentingan perkebunan.

Sorotan terhadap Aktivitas Bisnis dan Aktivisme

Perhatian publik turut tertuju pada sosok Virdian Aurelio, yang dikenal aktif menyuarakan isu lingkungan.

Namun, keterlibatannya dalam PT Digdaya Agro Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang survei dan analisis lahan berbasis teknologi drone, memunculkan diskusi tersendiri.

Teknologi pemetaan tersebut umum digunakan di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk untuk pengelolaan dan pembukaan lahan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dari sebagian pihak, terutama karena perusahaan tersebut disebut memiliki kerja sama dengan entitas perkebunan negara di wilayah Sumatera yang terdampak banjir.

Penegakan Hukum dan Harapan Publik

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah dinilai mulai menunjukkan komitmen penegakan hukum.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penanganan dugaan korupsi di PTPN I, terkait penjualan aset negara untuk proyek perumahan, dengan pengembalian dana negara sebesar Rp263 miliar.

Publik diimbau tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang memanfaatkan bencana sebagai alat pembentuk opini.

Transparansi dan penegakan hukum yang menyeluruh, baik terhadap korporasi swasta maupun BUMN, dinilai penting untuk memastikan keadilan lingkungan.

Dorongan untuk Keadilan Lingkungan

Berbagai pihak menegaskan bahwa bencana alam seharusnya menjadi momentum evaluasi tata kelola lingkungan, bukan sekadar komoditas narasi.

Penuntasan kasus-kasus karhutla masa lalu dan pengawasan ketat terhadap praktik alih fungsi lahan dinilai krusial demi mencegah bencana serupa terulang.

Dengan pendekatan yang adil dan berbasis data, diharapkan pembangunan dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

---

Silakan arahkan.