Menagih Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana Nasional

---

WARTASUNDA – Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas korban jiwa dan kerusakan akibat bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada seluruh warga terdampak tanpa diskriminasi.

Melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah memastikan proses penanganan darurat berjalan sesuai prosedur.

Dukungan anggaran ratusan miliar rupiah telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, layanan kesehatan, serta pemulihan awal di wilayah terdampak.

Pemerintah mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan keselamatan warga dan tidak mempolitisasi situasi bencana.

Fokus utama saat ini adalah mencegah bertambahnya korban dan memastikan distribusi bantuan berlangsung efektif.

---

Daerah sebagai Ujung Tombak Penanganan

Dalam sistem penanggulangan bencana nasional, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan.

Tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, hingga respons awal bencana menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

Ketidaksiapan di tingkat daerah berpotensi memperbesar dampak bencana, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian sosial dan ekonomi. Padahal, setiap daerah telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didukung anggaran APBD serta bantuan peralatan dari pemerintah pusat melalui BNPB.

Selain itu, pemerintah pusat telah menyediakan berbagai instrumen pemetaan risiko, seperti Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan platform inaRISK, untuk membantu daerah mengidentifikasi potensi ancaman, tingkat kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana. Instrumen ini diharapkan menjadi dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan, bukan sekadar pelengkap administrasi.

---

Perlu Sinergi, Bukan Politisasi

Penanganan bencana menuntut kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Polemik mengenai status bencana nasional atau perdebatan soal bantuan asing dinilai tidak produktif jika mengalihkan perhatian dari kebutuhan nyata di lapangan.

Pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan bahwa koordinasi lintas pemerintahan, pengelolaan anggaran yang efisien, serta mitigasi yang kuat mampu menekan dampak kerusakan dan mempercepat pemulihan.

Ke depan, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan daerah perlu menjadi perhatian bersama.

Setiap bencana menjadi pengingat pentingnya perencanaan matang, koordinasi yang solid, serta kolaborasi antarpemerintah demi melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga ketahanan wilayah.

---