Bencana Sumatera Jadi Sorotan, Seruan Utamakan Persatuan Nasional daripada Bantuan Internasional

WARTASUNDA, ACEH – Bencana banjir dan longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan solidaritas nasional. Namun, langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang menyurati lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, justru memunculkan polemik dan menuai kritik dari berbagai kalangan.

Sejumlah pihak menilai, di tengah kondisi darurat, koordinasi dengan pemerintah pusat dan optimalisasi sumber daya nasional seharusnya menjadi prioritas utama.

Aktivis 98, Joko Priyoski, mengingatkan pentingnya ketegasan kepemimpinan daerah dalam menghadapi bencana.

Ia menyebut kepala daerah perlu menunjukkan kemandirian dan tidak terkesan bergantung pada bantuan luar negeri.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah memperkuat persatuan dan kemampuan sendiri, bukan mengeluh atau mencari simpati dari luar,” ujarnya kepada redaksi.

Surat ke PBB Picu Kritik Publik

Surat resmi Pemprov Aceh kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan pascabencana mendapat sorotan tajam.

Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan tafsir sensitif, tidak hanya dalam konteks kemanusiaan, tetapi juga politik.

Sorotan semakin kuat karena daerah lain di Sumatera yang terdampak bencana memilih tetap menggunakan jalur koordinasi nasional melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Keterlibatan pihak asing dalam situasi darurat dinilai perlu mengikuti prosedur resmi pemerintah pusat agar sejalan dengan prinsip kedaulatan negara.

Bantuan Internasional Dinilai Belum Mendesak

Ketergantungan pada bantuan internasional juga dipertanyakan dari sisi efektivitas.

Saat ini, sejumlah lembaga PBB tengah menghadapi tekanan keuangan akibat pemangkasan anggaran besar dari Amerika Serikat sebagai salah satu donatur utama.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya operasional dan pengurangan personel, sehingga dinilai kurang ideal jika penanganan bencana nasional terlalu mengandalkan lembaga internasional.

Negara Hadir dan Sinergi Nasional Berjalan

Di sisi lain, pemerintah menegaskan negara hadir secara penuh dalam penanganan bencana di Sumatera.

Sejumlah organisasi internasional kemanusiaan, seperti Save the Children dan Islamic Relief, telah lama beroperasi di Aceh melalui koordinasi resmi dengan BNPB dan berada di bawah pengawasan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto juga menempatkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.

Presiden telah meninjau langsung wilayah terdampak, memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif, serta menjamin dukungan anggaran negara untuk tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan organisasi masyarakat dinilai telah berjalan cepat dan terukur tanpa harus membuka ruang bagi kepentingan di luar agenda nasional.

Ujian Kepemimpinan Daerah

Bencana alam ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan pemerintah daerah pasca Pilkada 2024.

Ketegasan, konsistensi sikap, dan kemampuan mengelola krisis dinilai lebih penting daripada mencari legitimasi atau dukungan dari pihak luar.

Kepemimpinan yang kuat, menurut sejumlah kalangan, tercermin dari kemampuan membangun kepercayaan publik, memperkuat gotong royong, serta mengoptimalkan seluruh potensi nasional.

Persatuan Nasional Jadi Kunci

Bencana di Sumatera bukan ruang untuk kepentingan politik atau pencitraan internasional.

Peristiwa ini dinilai sebagai ujian kebangsaan yang menuntut soliditas dan persatuan.

Alih-alih mengedepankan jalur internasional, Pemprov Aceh diharapkan memfokuskan langkah pada konsolidasi internal dan sinergi bersama pemerintah pusat.

Dalam situasi darurat, Indonesia dinilai tidak kekurangan solidaritas, melainkan membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan setia pada semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).***