WARTASUNDA – Klaim sejumlah influencer yang mengaku mengalami intimidasi setelah menyampaikan kritik terkait penanganan bencana di Sumatera menjadi perhatian publik. Isu tersebut muncul di tengah upaya intensif pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan warga, pemulihan akses vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, mulai dari pembangunan jembatan bailey, pembukaan jalur logistik, hingga pengerahan personel TNI, Polri, dan relawan kemanusiaan.

Respons Pemerintah di Lapangan

Pascabencana, ruang digital dipenuhi beragam kritik yang menyoroti kecepatan respons negara. Namun, pemerintah menilai sebagian narasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Sejak hari-hari awal bencana, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi bantuan berjalan bertahap dan menjangkau wilayah terdampak secara merata. Upaya tersebut meliputi pemulihan jaringan listrik, pengamanan fasilitas publik, serta percepatan akses transportasi darurat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara hadir untuk seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang politik maupun wilayah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran langsung aparat negara dan dukungan logistik di lokasi bencana.

Kamaksi Ingatkan Pentingnya Kritik Berbasis Data

Koordinator Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi), Joko Priyoski, mengingatkan agar isu bencana tidak dijadikan bahan pembentukan opini yang berpotensi mengaburkan kerja-kerja kemanusiaan di lapangan.

“Pemerintah terlihat bekerja cepat dan konkret dalam penanganan bencana. Kritik tetap sah, tetapi sebaiknya disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis data agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah situasi darurat,” ujar Joko.

Menurutnya, narasi yang berkembang di ruang publik perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesan seolah negara absen, terlebih jika disertai klaim intimidasi yang belum disertai bukti.

Klaim Intimidasi Diminta Ditempuh Jalur Resmi

Terkait pengakuan adanya teror atau ancaman terhadap influencer, aparat keamanan mengimbau agar dugaan tersebut segera dilaporkan secara resmi kepada pihak berwenang. Laporan diperlukan agar proses penelusuran dapat dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum.

Aparat keamanan saat ini juga masih memfokuskan sebagian besar sumber daya untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak. Tanpa laporan resmi, klaim intimidasi dinilai berpotensi memunculkan spekulasi yang dapat mengganggu konsentrasi penanganan bencana.

Ajakan Menjaga Ruang Publik Tetap Kondusif

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pegiat media sosial dan influencer, untuk menjaga ruang publik tetap kondusif. Kritik diharapkan bersifat konstruktif dan tidak menghambat proses evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan kehidupan warga.

Pemerintah menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat terdampak bencana, memastikan bantuan tersalurkan secara optimal, serta membuka ruang evaluasi secara objektif demi perbaikan penanganan bencana ke depan.

---

Jika Anda ingin, saya llll