IAW: Swasembada Energi Papua Harus Transparan dan Berbasis Audit Lingkungan
WARTASUNDA – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menegaskan bahwa program swasembada energi di Papua harus dijalankan secara transparan dan mengedepankan audit lingkungan yang ketat. Menurutnya, kebijakan strategis nasional tersebut tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan korporasi yang berpotensi merusak hutan.
Iskandar menyebut polemik mengenai isu “Sumateranisasi Papua” tidak seharusnya mengaburkan tujuan utama program, yakni mewujudkan kemandirian energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
“Swasembada energi merupakan kebutuhan strategis nasional. Yang perlu diawasi adalah tata kelolanya, bukan justru memelintir tujuannya,” kata Iskandar, Rabu, 18 Desember 2025.
Audit Lingkungan Jadi Penentu
Iskandar menilai pengembangan komoditas energi terbarukan seperti sawit, singkong, dan tebu di Papua tidak bisa langsung dikategorikan sebagai eksploitasi. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, mulai dari AMDAL hingga audit lingkungan yang dilakukan secara independen.
“Jika seluruh proses dijalankan sesuai aturan dan diaudit terbuka, maka tidak bisa disebut kebijakan sembrono. Yang berbahaya justru pembangunan tanpa pengawasan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran sertifikasi ISPO yang dinilai harus menjadi alat kontrol negara, bukan sekadar pemenuhan administratif.
Narasi Sumateranisasi Dinilai Politis
Terkait istilah “Sumateranisasi Papua”, Iskandar menilai narasi tersebut lebih bersifat politis dibandingkan berbasis data. Ia menyinggung langkah pemerintah yang saat ini tengah menertibkan ribuan korporasi sawit ilegal di kawasan hutan.
“Jika pemerintah ingin merusak hutan, tidak mungkin di saat yang sama menyita jutaan hektare lahan sawit ilegal dan menjatuhkan sanksi denda besar,” katanya.
Menurut Iskandar, kritik terhadap kebijakan tetap diperlukan, namun harus didasarkan pada data dan niat membangun.
Manfaat Harus Dirasakan Warga Lokal
IAW menekankan bahwa keberhasilan swasembada energi di Papua harus diukur dari dampak langsung terhadap masyarakat setempat. Iskandar mendorong agar skema kemitraan adat dan plasma petani benar-benar dijalankan.
“Masyarakat Papua harus menjadi subjek pembangunan. Dampaknya harus jelas, mulai dari lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan,” ujarnya.
Biodiesel B50 Perlu Pengawasan
Menanggapi rencana penerapan biodiesel B50 pada 2026, Iskandar menilai kebijakan tersebut berpotensi menghemat devisa negara. Namun, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap anggaran dan tata niaga.
“Penghematan besar harus tercermin dalam APBN. Jangan sampai bocor karena rantai pasok yang tidak transparan,” katanya.
Waspadai Buzzer Perusak Hutan
Iskandar juga mengingatkan publik agar waspada terhadap buzzer perusak hutan yang kerap menyusup dalam isu lingkungan. Ia menilai tidak semua narasi hijau murni bertujuan melindungi alam.
“Ada pihak yang sebelumnya diuntungkan dari praktik ilegal, lalu berlindung di balik jargon lingkungan. Ini yang harus diwaspadai,” ucapnya.
Transparansi Kunci Kepercayaan Publik
Iskandar menegaskan keterbukaan data dan audit independen menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap program swasembada energi di Papua.
“Jika negara berani membuka data, berani diaudit, dan tegas menindak pelanggaran, swasembada energi justru menjadi peluang besar bagi Papua,” katanya.
IAW menilai, dengan tata kelola yang baik, program swasembada energi dapat berjalan seiring antara kepentingan ekonomi nasional, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Papua.***
