---

WARTASUNDA – Perpanjangan status tanggap darurat banjir dan longsor di beberapa provinsi di Sumatera kembali memunculkan dorongan agar pemerintah pusat menetapkan Status Bencana Nasional. Penetapan ini dinilai dapat mempercepat konsentrasi anggaran dan distribusi bantuan.

Namun di sisi lain, desakan tersebut juga membuat sebagian pihak khawatir. Status darurat kerap membuka celah penyalahgunaan anggaran, terutama jika tidak diikuti pengawasan yang ketat.

---

Dorongan Irman Gusman Tuai Sorotan Publik

Salah satu suara paling menonjol datang dari anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman.
Setelah ajakannya kepada Gubernur Sumbar tidak mendapatkan respons, Irman kini mencoba menggalang dukungan internal DPD untuk mendorong penetapan status bencana secara kelembagaan.

Meski demikian, publik menyoroti rekam jejak Irman yang pernah menjadi terpidana korupsi dalam kasus impor gula. Kondisi ini membuat sebagian pihak mempertanyakan urgensi desakan tersebut dan menilai bahwa setiap usulan harus diawasi secara objektif.

---

Pengalaman Covid-19 Masih Menjadi Pengingat

Pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan bagaimana status darurat dapat membuka peluang terjadinya korupsi, mulai dari pengadaan barang hingga distribusi bantuan sosial.

Beberapa kasus besar pada masa itu menjadi pengingat, termasuk:

• Kasus di Kementerian Sosial yang berujung vonis 12 tahun penjara bagi menteri saat itu.
• Pengadaan APD yang berakhir pada vonis 3–11 tahun bagi sejumlah terdakwa.

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa kondisi darurat rentan dimanfaatkan melalui mark up harga, permainan kontrak, hingga manipulasi data penerima bantuan.

---

DPD RI: Penanganan Lapangan Lebih Mendesak daripada Penetapan Status

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan, bukan semata-mata penetapan status Bencana Nasional.

Menurutnya, Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri tanpa harus membuka akses bantuan internasional. Sultan menilai proses administratif untuk menetapkan status justru berpotensi memperlambat evakuasi, pengiriman logistik, dan pemulihan awal.

---

ICW Temukan 20 Kasus Korupsi Anggaran Bencana Sepanjang 2024

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya 20 kasus korupsi anggaran bencana sepanjang 2024, dengan kerugian negara mencapai Rp 14,2 miliar.

ICW mengidentifikasi tiga titik rawan utama dalam pengelolaan anggaran bencana:

• Mark up harga bantuan dan logistik
• Gratifikasi serta permainan kontrak dengan pihak ketiga
• Data penerima bantuan yang tidak sesuai atau fiktif

Peneliti ICW, Erma Nuzulia Syifa, menjelaskan bahwa korupsi tersebut mencakup pengadaan alat meteorologi, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga relokasi mandiri warga terdampak.

---

Peringatan Presiden Prabowo: Jangan Manfaatkan Situasi Bencana

Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan jajarannya agar tidak memanfaatkan kondisi darurat sebagai peluang penyimpangan anggaran. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan di seluruh tahapan penanganan bencana.

---

Kesimpulan

Dorongan penetapan Status Bencana Nasional untuk bencana di Sumatera memang terkait kebutuhan percepatan anggaran dan koordinasi. Namun pemerintah juga harus memastikan bahwa tata kelola dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Temuan ICW, pengalaman masa Covid-19, serta peringatan pemerintah menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan darurat perlu disertai pengawasan yang ketat agar tidak merugikan masyarakat terdampak.

---