Awal Tahun 2026, Presiden Prabowo Tetap Bertugas di Wilayah Bencana Sumatera, Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat

WARTASUNDA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengawali Tahun Baru 2026 dengan tetap menjalankan tugas kenegaraan di wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera.

Kepala Negara memilih berada di lokasi bencana guna memastikan proses transisi dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi berjalan efektif dan terukur.

Langkah tersebut dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) serta memastikan pemulihan wilayah terdampak dilakukan secara sistematis, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Meski kondisi cuaca ekstrem membatasi agenda lapangan di Aceh, Presiden Prabowo tetap menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan doa bersama warga terdampak.

Kehadiran Presiden di tengah situasi darurat tersebut menegaskan peran negara dalam mendampingi masyarakat saat menghadapi bencana.

---

Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat hingga 8 Januari 2026

Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 8 Januari 2026.

Perpanjangan ini mencakup 11 dari 18 kabupaten dan kota yang masih terdampak banjir bandang sejak akhir Desember 2025.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengakhiri status tanggap darurat pada 31 Desember 2025 dan kini memasuki fase pemulihan.

Fokus penanganan diarahkan pada pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara, serta pemulihan infrastruktur dasar.

Adapun Sumatera Barat lebih dahulu mengakhiri masa tanggap darurat pada 23 Desember 2025, dengan prioritas pada pendataan kerusakan dan pemulihan layanan publik pascabencana.

---

Apresiasi terhadap Kepemimpinan Presiden

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo yang tetap berada di wilayah bencana pada malam pergantian tahun.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab, terutama di tengah situasi darurat yang membutuhkan kehadiran langsung pemerintah pusat.

Meski agenda lapangan harus disesuaikan dengan kondisi cuaca, Presiden tetap memimpin koordinasi dan berinteraksi dengan masyarakat terdampak.

---

Percepatan Rehabilitasi Pascabencana

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada hasil nyata.

Prinsip tersebut diwujudkan melalui percepatan rehabilitasi pascabencana di sejumlah wilayah terdampak.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi, antara lain melalui pemasangan jembatan Bailey untuk membuka akses transportasi serta pembangunan hunian sementara bagi warga.

Salah satu capaian yang telah direalisasikan adalah pembangunan 600 unit hunian sementara oleh Danantara untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang.

Pembangunan tersebut dilakukan dalam waktu singkat guna mendukung pemulihan kehidupan warga.

---

Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi bencana pada awal Tahun 2026 dinilai menjadi penegasan arah kepemimpinan yang mengedepankan kerja nyata, empati, dan akuntabilitas.

Pemerintah memastikan proses pemulihan wilayah terdampak bencana terus berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.***