Pembangunan Wisata Puncak Pancaniti di Sukamakmur Dipersoalkan, Dugaan Intimidasi Dilaporkan ke Polisi

Pembangunan Wisata Puncak Pancaniti di Sukamakmur Dipersoalkan, Dugaan Intimidasi Dilaporkan ke Polisi

WARTASUNDA.COM, BOGOR – Rencana pengembangan kawasan wisata Puncak Pancaniti di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, diwarnai persoalan. Pengelola wisata melalui Koperasi Bogoh Bumi Sunda (BBS) mengaku menghadapi penolakan saat menyiapkan sejumlah fasilitas bagi pengunjung.

Bahkan, seorang perempuan bernama Rosidah telah mengadukan dugaan intimidasi dan pemaksaan terkait aktivitas pembangunan tersebut ke Polres Bogor.

Pengaduan itu disampaikan pada 14 November 2026. Persoalan ini menjadi perhatian karena pengembangan Puncak Pancaniti disebut telah memiliki dasar kerja sama kemitraan kehutanan dengan Perum Perhutani KPH Bogor dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Raharja.

Puncak Pancaniti berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, wilayah Bogor Timur.

Kawasan perbukitan yang tidak jauh dari Hambalang tersebut memiliki potensi wisata alam dengan panorama pegunungan dan hutan pinus. Lokasi ini juga direncanakan menjadi tempat kegiatan wisata seperti trekking dan camping.

Di tengah potensi tersebut, muncul perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan pengelolaan kawasan. Persoalan yang semula berkaitan dengan penataan fasilitas wisata kemudian berkembang menjadi laporan dugaan intimidasi terhadap pihak yang bekerja di lokasi.

PKS Perhutani mencakup lahan 19,60 hektare

Wakil Ketua Koperasi BBS, Moh. Gunawan Abdilla, menjelaskan bahwa pengembangan wisata Puncak Pancaniti mengacu pada perjanjian kerja sama kemitraan kehutanan yang ditandatangani pada 2 Oktober 2026 di Kantor Perhutani KPH Bogor, Cibinong.

Perjanjian tersebut mencakup kawasan seluas 19,60 hektare.

Pemanfaatannya meliputi jasa lingkungan wisata alam, termasuk trekking dan camping, serta kegiatan agroforestri kopi yang telah berlangsung di kawasan tersebut.

Dalam pembagian peran, Perhutani bertindak sebagai pengelola kawasan hutan.

Pokdarwis Raharja menjadi mitra masyarakat, sedangkan Koperasi BBS bertanggung jawab pada pembiayaan dan pengembangan kegiatan usaha wisata.

Gunawan mengatakan kerja sama tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kawasan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

Namun, kegiatan pengembangan tetap harus memperhatikan fungsi ekologis dan ketentuan pengelolaan kawasan hutan.

Dalam pemberitaan mengenai penandatanganan perjanjian, Administratur Perhutani KPH Bogor Eris Mulyana sebelumnya menekankan pentingnya menjaga lingkungan, memperkuat koordinasi antarpihak, serta melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan.

Pengelola mengaku pembangunan fasilitas mendapat penolakan

Manajer Wisata Puncak Pancaniti Koperasi BBS, Nahrul Sanusi, menyampaikan bahwa persoalan mulai muncul ketika pihaknya melakukan persiapan penataan kawasan.

Sejumlah fasilitas yang hendak dibangun antara lain gerbang masuk, loket atau sistem tiket, tempat parkir, area istirahat, musala, toilet, dan sarana pendukung pelayanan wisata.

Menurut Nahrul, pembangunan tersebut ditujukan untuk memperbaiki fasilitas dasar sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Ia juga menyebut pihak koperasi telah berkomunikasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Perhutani mengenai rencana pekerjaan di lapangan.

Namun, pelaksanaan kegiatan itu disebut mendapat penolakan dari sejumlah orang.

Nahrul mengklaim situasi kemudian berkembang menjadi dugaan intimidasi terhadap Rosidah dan pihak yang terlibat dalam pekerjaan penataan kawasan.

Dalam dokumen pengaduan, Rosidah menyebut kejadian berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 13.30 WIB, di kawasan wisata Pancaniti, Kampung Gunung Batu, Desa Sukaharja.

Ia mengadukan dugaan pemaksaan agar pekerjaan pembangunan sejumlah fasilitas, termasuk gerbang, toilet, musala, dan area parkir, dihentikan.

Rosidah juga menyampaikan perkiraan kerugian material sekitar Rp10 juta serta mengaku mengalami dampak psikologis akibat kejadian tersebut.

Keterangan mengenai kerugian dan dugaan intimidasi itu masih merupakan versi pelapor yang perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan.

Selain pengaduan tertulis, disebutkan terdapat rekaman video yang diserahkan sebagai bahan pendukung.

Rekaman tersebut perlu diteliti untuk memastikan konteks kejadian, identitas orang-orang yang muncul, dan rangkaian peristiwa secara lengkap.

Kelompok tani pernah meminta PKS ditinjau ulang

Di luar laporan dugaan intimidasi, pengelolaan kawasan Puncak Pancaniti juga menghadapi keberatan dari pihak lain.

Pada 28 Oktober 2026, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Daun Sejati Jaya, Andi Marjoko, disebut mengajukan permohonan agar perjanjian kerja sama kemitraan kehutanan di kawasan Pancaniti ditinjau kembali.

Menanggapi permohonan tersebut, Perhutani KPH Bogor mengeluarkan surat Nomor 0526/059.1/BGR/2026 tertanggal 14 November 2026.

Dalam surat itu, Perhutani menjelaskan bahwa area kerja sama seluas 19,60 hektare berada di Kawasan Hutan Kelola Perhutani berdasarkan keputusan penetapan kawasan yang dirujuk dalam dokumen tersebut.

Perhutani juga menyebut terdapat total area 20,01 hektare pada petak yang dibahas.

Dari jumlah tersebut, 19,60 hektare menjadi objek kerja sama, sedangkan 0,41 hektare lainnya tetap dikelola sepenuhnya oleh Perhutani.

Surat tersebut turut menjelaskan keberadaan kawasan hutan berstatus Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di wilayah Desa Sukaharja.

Status kawasan itu perlu dibedakan dari lokasi yang menjadi objek kerja sama wisata Puncak Pancaniti.

Keterangan tertulis Perhutani menjadi salah satu dokumen penting untuk memahami dasar pengelolaan kawasan.

Meski demikian, keberatan terhadap PKS dan dugaan intimidasi merupakan dua persoalan berbeda yang harus ditelusuri berdasarkan bukti masing-masing.

Belum dapat disimpulkan bahwa pihak yang meminta peninjauan ulang PKS memiliki keterlibatan dalam peristiwa yang dilaporkan Rosidah.

Hal tersebut harus dipastikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Polres Bogor menerima pengaduan Rosidah

Nahrul Sanusi menjelaskan, pihak pengelola akhirnya membawa persoalan tersebut ke kepolisian setelah berkonsultasi dengan kepolisian sektor setempat.

Rosidah kemudian diarahkan untuk menyampaikan pengaduan ke Polres Bogor.

Pada 14 November 2026, Polres Bogor menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan atas nama Rosidah.

Dalam dokumen tersebut, pengaduan dikaitkan dengan Pasal 488 KUHP mengenai pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Rosidah turut menyebut nama Ma’mun Husaeri alias Heri, beberapa nama lain, serta seseorang yang belum diketahui identitasnya sebagai pihak yang menurut keterangannya terlibat dalam peristiwa tersebut.

Penyebutan nama dalam dokumen pengaduan tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Penentuan fakta dan tanggung jawab hukum tetap menjadi kewenangan aparat setelah memeriksa seluruh keterangan dan alat bukti.

Karena itu, kepolisian perlu meminta keterangan pelapor, saksi, pihak yang diadukan, serta meneliti rekaman video dan dokumen kerja sama kehutanan yang berkaitan dengan lokasi tersebut.

Perbedaan pengelolaan harus diselesaikan sesuai prosedur

Gunawan Abdilla berharap laporan Rosidah memperoleh penanganan yang objektif dan transparan.

Ia menilai masyarakat maupun kelompok tani memiliki hak untuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas pengelolaan kawasan hutan.

Menurutnya, apabila terdapat persoalan mengenai batas lahan, status kawasan, atau pelaksanaan perjanjian kerja sama, penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui jalur administratif dan mekanisme hukum yang berlaku.

Perhutani, para pihak yang menandatangani PKS, pemerintah desa, serta instansi kehutanan terkait dapat dilibatkan untuk memperjelas ruang lingkup pemanfaatan kawasan dan kegiatan yang diperbolehkan.

Namun, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya ancaman, pemaksaan, atau kekerasan, dugaan tersebut harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga perlu menjadi perhatian agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan selama proses penanganan berlangsung.

Kepastian hukum menjadi kunci pengembangan wisata

Persoalan Puncak Pancaniti memperlihatkan bahwa pengembangan wisata berbasis kemitraan kehutanan tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam dan dukungan investasi.

Kejelasan status kawasan, batas kewenangan, kepatuhan terhadap aturan lingkungan, serta hubungan antarmitra juga menentukan keberlangsungan kegiatan.

Perjanjian kerja sama bukan berarti seluruh bentuk pembangunan dapat dilakukan tanpa persyaratan.

Setiap fasilitas harus mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan lingkungan, keselamatan, dan persetujuan teknis yang diperlukan.

Pada saat yang sama, keberatan dari kelompok masyarakat juga perlu memperoleh ruang penyelesaian yang jelas.

Perhutani diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai batas kawasan, ketentuan pembangunan, serta prosedur penyampaian keberatan.

Gunawan berharap Kapolres Bogor memastikan pengaduan Rosidah ditangani secara profesional.

Ia juga mendorong Kapolda Jawa Barat dan Kapolri memberikan perhatian melalui mekanisme pengawasan apabila diperlukan.

Pada akhirnya, masa depan wisata Puncak Pancaniti di Sukamakmur tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gerbang, tempat parkir, atau fasilitas pengunjung.

Kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kelestarian kawasan hutan menjadi faktor penting agar pengembangan wisata dapat berjalan tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pihak lain.***

IKLAN KONTEN
728 x 90 atau 336 x 280