Ketum Muhammadiyah Nilai Desakan Status Bencana Nasional Sarat Politisasi

---

---

JAKARTA, PikiranRakyat.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai desakan penetapan status bencana nasional atas banjir hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh berpotensi sarat kepentingan politik.

Haedar mengingatkan agar seluruh pihak tidak memanfaatkan situasi bencana sebagai alat tekanan politik yang justru dapat mengganggu fokus penanganan korban di lapangan.

“Energi publik seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak, bukan membangun polemik yang berujung politisasi bencana,” kata Haedar, Jumat, 19 Desember 2025.

---

Desakan Muncul Sejak 15 Desember 2025

Isu penetapan status bencana nasional mencuat sejak Senin, 15 Desember 2025. Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menggelar konferensi pers dan menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional, dengan mengatasnamakan Muhammadiyah.

Pernyataan tersebut kemudian menuai kontroversi. Ikhwan Fahrojih diketahui memiliki latar belakang sebagai kuasa hukum sejumlah korporasi di sektor pertambangan dan energi. Hal ini memunculkan dugaan adanya kepentingan tertentu di balik desakan tersebut.

---

Bukan Sikap Resmi Muhammadiyah

Haedar Nashir menegaskan bahwa desakan, ancaman gugatan, maupun wacana class action tersebut bukan merupakan sikap resmi Muhammadiyah. Ia menyebut langkah tersebut tidak sejalan dengan nilai dan karakter Persyarikatan.

“Kebiasaan mendesak, menuntut, atau menekan dengan isu politik bukan ranah Muhammadiyah. Itu bentuk politisasi bencana,” ujarnya.

Menurut Haedar, Muhammadiyah selama ini konsisten mengambil peran kemanusiaan dalam penanggulangan bencana melalui aksi nyata di lapangan.

---

Analisis Media Sosial Soroti Pola Narasi

Analisis Big Data dari Evello turut menyoroti adanya pola narasi di media sosial yang dinilai cenderung melemahkan legitimasi pemerintah dalam penanganan bencana. Percakapan daring tersebut membangun kesan seolah-olah pemerintah lamban merespons, meskipun langkah tanggap darurat telah dilakukan sejak awal bencana.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa desakan status bencana nasional tidak sepenuhnya berbasis kepentingan kemanusiaan.

---

Cek Fakta: Muhammadiyah Tak Akan Gugat Presiden

Sejumlah media nasional juga melakukan verifikasi atas klaim yang beredar. Hasilnya menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak pernah menyatakan akan menggugat Presiden. Pernyataan Ikhwan Fahrojih dipastikan tidak mewakili sikap resmi organisasi.

---

Muhammadiyah Tekankan Fokus Kemanusiaan

Di tengah kondisi darurat bencana, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan kerja-kerja kemanusiaan dan solidaritas sosial. Organisasi ini menilai hiruk-pikuk politik hanya akan mengalihkan perhatian dari kebutuhan utama masyarakat terdampak.

Sementara pemerintah terus memusatkan upaya pada tanggap darurat dan pemulihan, Haedar mengajak semua pihak menjaga suasana kondusif demi keselamatan dan kesejahteraan warga yang terdampak bencana.(***)