Bencana di Sumatera Uji Ketahanan Pangan Nasional, Stok Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton

WARTASUNDA, ACEH — Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi ujian penting bagi ketahanan pangan nasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Di tengah kondisi darurat dan meningkatnya kebutuhan bantuan, pemerintah memastikan pasokan pangan nasional tetap aman dengan stok beras pemerintah yang mencapai lebih dari 4 juta ton.

Capaian tersebut dinilai sebagai buah dari keberlanjutan program Food Estate yang telah dijalankan lintas pemerintahan dan kini menjadi penopang utama ketersediaan pangan, termasuk untuk kebutuhan bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.

Jejak Panjang Program Food Estate

Program Food Estate pertama kali digagas pada era Presiden Soeharto melalui megaproyek pengembangan lahan gambut pada 1995, yang bertujuan memperluas areal pertanian nasional.

Memasuki era Presiden Joko Widodo, program ini kembali diperkuat dengan target pengembangan satu juta hektare lahan di Kalimantan Tengah, Merauke, Bulungan, dan Ketapang pada periode 2010–2013. Upaya cetak sawah juga dilakukan di 28 provinsi sepanjang 2014–2017.

Kini, di masa pemerintahan Prabowo-Gibran, hasil program tersebut mulai terlihat nyata.

Dalam tahun pertama pemerintahan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG berhasil menembus angka 4 juta ton, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah pengelolaan pangan nasional.

Moratorium Impor Beras Diuji Bencana

Pemerintah baru saja menerapkan moratorium impor beras ketika bencana alam terjadi secara bersamaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Meski demikian, pemerintah menegaskan kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk bantuan darurat, tetap dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Bahkan, stok beras di tiga provinsi terdampak dilaporkan mencapai tiga kali lipat dari kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah menolak tawaran bantuan pangan dari luar negeri.

Stok Beras Aceh Dipastikan Aman

Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra, menyatakan stok beras di Aceh saat ini mencapai 80.000 ton dan diperkirakan mencukupi hingga Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers BNPB pada 13 Desember 2025.

Menurutnya, tantangan utama bukan pada ketersediaan beras, melainkan hambatan distribusi akibat rusaknya infrastruktur.

Untuk mengatasi hal itu, TNI mempercepat pembangunan jembatan bailey, sementara Kementerian Pertanian menyalurkan 153 truk bantuan senilai sekitar Rp1,2 triliun guna mendukung penanganan bencana.

Skala Bencana dan Kebutuhan Logistik

Berdasarkan data BNPB per 13 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.006 orang. Sementara itu, total pengungsi masih berada di angka 654.642 jiwa, menunjukkan besarnya kebutuhan logistik pangan dan bantuan dasar lainnya.

Distribusi Udara Jadi Andalan

Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, distribusi bantuan melalui udara menjadi solusi utama, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara, hingga 13 Desember 2025 pukul 12.00 WIB, telah dilakukan empat sorti penerbangan dengan total bantuan yang didistribusikan mencapai 1,99 ton. Bantuan tersebut diangkut menggunakan helikopter AS365-N2 PK-RTY dan Bell 412 HA-5176.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa bantuan udara mencakup kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan mi instan, hingga peralatan pendukung seperti kompor, alat masak, serta perangkat komunikasi drone dan Starlink.

Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Keberhasilan menjaga pasokan pangan di tengah bencana dinilai memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Dengan stok beras yang memadai, Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi.

Pemerintah menilai strategi ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana alam di masa mendatang.**