---

WARTASUNDA – Dorongan mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman, agar banjir bandang di Sumatera Barat dinaikkan menjadi status bencana nasional kembali memicu perdebatan. Irman, yang sudah lama dikenal sebagai tokoh politik asal Sumbar, menilai penanganan bencana perlu dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Namun desakan tersebut tak lepas dari sorotan publik. Irman sebelumnya tersandung kasus hukum pada 2016 setelah terjaring OTT KPK terkait kuota impor gula, sebuah peristiwa yang masih melekat dalam rekam jejak politiknya. Setelah upayanya tidak mendapat respons dari BNPB, Irman kini mendorong Gubernur Sumbar untuk memimpin desakan ke pemerintah pusat.

---

Riwayat Hukum Masih Jadi Catatan Publik

Irman diberhentikan dari jabatan Ketua DPD RI oleh Badan Kehormatan pada 5 Oktober 2016 karena pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang.
Ia divonis 4,5 tahun penjara, didenda, dan dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah masa hukuman berakhir.

Meski begitu, Irman kembali terpilih sebagai anggota DPD RI pada pemilu berikutnya. Statusnya sebagai mantan terpidana korupsi memunculkan diskusi publik soal pentingnya transparansi bagi pejabat negara yang pernah tersandung kasus serupa.

---

Desakan Status Bencana Nasional Dinilai Berpotensi Sarat Motif Politik

Status bencana nasional umumnya berkaitan dengan percepatan pendanaan darurat dan koordinasi lintas lembaga. Karena itu, sejumlah pengamat menilai desakan Irman perlu dilihat secara utuh, termasuk dari aspek politik dan regulasi.

Pengamat politik Arifki Chaniago menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah mengerahkan sumber daya nasional ke Sumbar, mulai dari BNPB, TNI, Polri, Kemensos, hingga berbagai kementerian lain.

“Kalau operasi penanganan di lapangan sudah berskala nasional, penetapan status belum tentu mendesak,” ujarnya.

Pemerintah pusat memastikan bantuan untuk Sumatera Barat tidak dibatasi, baik pada masa tanggap darurat maupun rekonstruksi. Pemda diminta menyiapkan RAB yang terukur agar dapat disetujui dan dikoordinasikan melalui Kemendagri dan BNPB.

Kondisi ini membuat sebagian analis menilai bahwa desakan Irman berpotensi memiliki motif politik tertentu, meski anggapan itu perlu dilihat dengan tetap mengutamakan data dan konteks lapangan.

---

Pemerintah Ingatkan Soal Transparansi Penggunaan Anggaran Bencana

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggaran negara, termasuk dana penanganan bencana, harus dikelola secara bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan dana bantuan akan ditindak tegas.

Dengan kondisi Sumbar yang masih fokus pada pemulihan, berbagai pihak menekankan pentingnya memastikan setiap langkah advokasi publik dilakukan tanpa kepentingan pribadi.

Tujuannya agar proses pemulihan masyarakat bisa berjalan cepat dan tepat sasaran.(**)

---