Biaya Sumur Bor Rp150 Juta untuk Bencana Sumatera Dinilai Wajar, Ini Penjelasan Teknis Pemerintah
WARTASUNDA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait biaya pembangunan sumur bor senilai Rp100–150 juta untuk penanganan bencana di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), menuai beragam tanggapan di media sosial.
Sejumlah warganet menilai anggaran tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan biaya sumur bor rumah tangga.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa sumur bor yang dimaksud bukanlah sumur biasa, melainkan infrastruktur air bersih darurat dengan spesifikasi khusus untuk kondisi bencana.
Sumur Bor Bencana untuk Ribuan Warga
Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Rapat tersebut membahas kebutuhan mendesak air bersih bagi warga yang tinggal di hunian sementara akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
Satu unit sumur bor bencana dirancang untuk melayani sekitar 4.200 jiwa atau setara 1.200 kepala keluarga.
Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi solusi cepat dan berkelanjutan di wilayah terdampak.
Spesifikasi Teknis Berbeda dengan Sumur Rumah Tangga
Sumur bor bencana menggunakan sistem sumur artesis dengan kedalaman mencapai 120 hingga 130 meter.
Sumur ini dilengkapi pompa submersible berkapasitas besar yang mampu memproduksi sekitar 5.000 liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam skala massal.
Sebagai perbandingan, sumur bor rumah tangga umumnya memiliki kedalaman 20–50 meter dengan kapasitas terbatas dan tanpa sistem distribusi terintegrasi.
Perbedaan spesifikasi teknis, peralatan, hingga ketahanan jangka panjang menjadi faktor utama yang memengaruhi besaran biaya pembangunan.
Program Air Bersih Sudah Berjalan Sebelum Bencana
BNPB bersama Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) telah lebih dulu membangun sumur bor di sejumlah wilayah rawan krisis air, bahkan sebelum bencana terjadi.
Langkah ini diambil menyusul kondisi sekitar 65 persen wilayah Aceh yang mengalami gangguan pasokan air akibat kerusakan jaringan PDAM dan pencemaran sumber air.
Program tersebut juga melibatkan Polri serta dukungan sektor swasta, dan telah diterapkan di beberapa daerah lain seperti Indramayu dan Bogor dengan dampak langsung bagi ribuan warga.
Imbauan Cek Fakta di Ruang Digital
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam menyikapi informasi di media sosial, khususnya terkait isu anggaran penanganan bencana.
Informasi yang tidak utuh berpotensi memicu disinformasi dan mengganggu kepercayaan publik.
Penyebaran informasi yang akurat dan berimbang dinilai penting untuk mendukung upaya pemulihan serta perlindungan masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera.
