WARTASUNDA.COM – Status purnatugas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ketika mengakhiri masa dinasnya di lingkungan TNI kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya potongan video dan dokumen lama di media sosial.

Perbincangan tersebut memunculkan berbagai narasi mengenai status pemberhentian Prabowo dari dinas keprajuritan.

Berdasarkan dokumen administrasi negara, penetapan status kedinasan Prabowo tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, pada 20 November 1998.

Dalam keputusan tersebut dinyatakan:

“Memberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto … disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.”

Keppres itu juga menetapkan bahwa Prabowo memperoleh hak-hak sebagai purnawirawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi DKP Menjadi Bagian dari Proses Administrasi

Sebelum Keppres diterbitkan, Markas Besar ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998 untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap sejumlah perwira tinggi terkait dinamika keamanan pascareformasi.

Salah satu perwira yang menjalani pemeriksaan adalah Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI.

Hasil pemeriksaan DKP kemudian disampaikan sebagai rekomendasi kepada pimpinan ABRI dan Presiden selaku pemegang kewenangan tertinggi atas angkatan bersenjata.

Dalam mekanisme administrasi negara, rekomendasi DKP merupakan bagian dari proses internal yang menjadi bahan pertimbangan.

Adapun penetapan status kedinasan dilakukan melalui keputusan Presiden sebagai keputusan administrasi negara yang bersifat final.

Perbedaan Rekomendasi DKP dan Keputusan Presiden

Dalam berbagai diskusi publik, istilah “dipecat” kerap digunakan untuk menggambarkan berakhirnya masa dinas seorang prajurit.

Namun, secara administrasi negara terdapat perbedaan antara rekomendasi hasil pemeriksaan internal dengan keputusan hukum yang menetapkan status kedinasan.

Rekomendasi DKP merupakan hasil pemeriksaan etik internal terhadap seorang perwira, sedangkan Keputusan Presiden menjadi dasar hukum yang menetapkan status administrasi keprajuritan.

Berdasarkan Keppres Nomor 62/ABRI/1998, status administrasi Prabowo ditetapkan sebagai diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ABRI.

Wiranto Pernah Menjelaskan Dasar Pemberhentian

Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto pernah menjelaskan bahwa pemberhentian Prabowo dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden yang diterbitkan oleh Presiden B.J. Habibie.

“Pemberhentian Pak Prabowo dilakukan secara hormat sesuai dengan Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie.”

Pernyataan tersebut pernah dimuat dalam pemberitaan Tempo.

Prabowo Menerima Pangkat Jenderal Kehormatan pada 2024

Perkembangan lain terkait karier militer Prabowo terjadi pada 28 Februari 2024, ketika Presiden Joko Widodo menganugerahkan Pangkat Jenderal TNI Kehormatan (Hor) kepada Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

Penganugerahan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/2024 atas usulan Panglima TNI sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan:

“Pemberian penganugerahan tersebut adalah bentuk penghormatan dan penegasan untuk mengabdi sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara.”

Mabes TNI sebelumnya menjelaskan bahwa usulan pemberian pangkat kehormatan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kontribusi penerima di bidang pertahanan.

Pentingnya Merujuk Dokumen Resmi

Kembali mencuatnya pembahasan mengenai status keprajuritan Prabowo menunjukkan pentingnya menelusuri informasi berdasarkan dokumen resmi negara dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks administrasi negara, Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998 menjadi dasar hukum yang menetapkan status pemberhentian Prabowo dari dinas keprajuritan ABRI, sedangkan rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) merupakan bagian dari proses pemeriksaan internal yang mendahului penerbitan keputusan tersebut.

Dengan merujuk pada dokumen resmi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perbedaan antara mekanisme pemeriksaan internal dan penetapan status administrasi kedinasan berdasarkan keputusan Presiden.***