Rocky Gerung Unggah Video Lama Mualem, Tuai Polemik di Ruang Publik
WARTASUNDA – Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung kembali menjadi sorotan publik setelah mengunggah potongan video lama Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
Unggahan tersebut memicu perdebatan luas karena dinilai membuka kembali isu sensitif terkait hubungan Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam video yang diunggahnya, Rocky menafsirkan pernyataan Mualem seolah mengarah pada wacana pemisahan Aceh dari Indonesia, yang kemudian disandingkan dengan pengalaman Timor Leste.
Narasi itu disampaikan Rocky saat menjadi pembicara dalam forum Spirit of Humanity & Human Solidarity di Surabaya, yang turut dihadiri Tri Rismaharini dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
“Aceh seolah merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat, sehingga muncul wacana referendum,” ujar Rocky Gerung dalam forum tersebut.
Potongan video tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Konteks Video Dipertanyakan
Sejumlah kalangan menilai unggahan Rocky Gerung mengabaikan konteks waktu dan situasi saat pernyataan itu disampaikan. Video tersebut diketahui berasal dari tahun 2019, ketika Muzakir Manaf belum menjabat sebagai Gubernur Aceh.
Pada periode tersebut, Mualem kerap menegaskan bahwa Aceh tetap berkomitmen berada dalam bingkai NKRI. Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Perjanjian Helsinki, khususnya terkait kesejahteraan eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta penguatan ekonomi masyarakat Aceh.
“Aceh ingin damai dan sejahtera. Yang kami minta adalah komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati,” ujar Mualem dalam pernyataan terdahulu.
Tafsir Baru atas Isu Lama
Pernyataan yang kembali mencuat tersebut disebut sebagai ungkapan aspirasi keadilan sosial dan ekonomi, bukan ajakan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan, sejak pertama kali beredar, video itu dinilai kerap ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak.
Kritik pun mengarah kepada Rocky Gerung yang dinilai sebagian pihak tidak lagi sepenuhnya netral sebagai pengamat politik. Kehadirannya dalam forum yang juga dihadiri tokoh PDI Perjuangan memunculkan anggapan adanya muatan kepentingan politik dalam narasi yang disampaikan.
Hubungan Pusat–Aceh Dinilai Harmonis
Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan hubungan pemerintah pusat dan Aceh berjalan relatif harmonis.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Muzakir Manaf, koordinasi pusat–daerah dinilai semakin menguat.
Penanganan bencana di Aceh yang berlangsung cepat dan terkoordinasi sering dijadikan contoh sinergi yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Yang terlihat di lapangan justru kolaborasi, bukan konflik. Pemerintah pusat dan Aceh saling mendukung,” ujar Efriza, pengamat kebijakan publik.
“Hubungan pemerintah pusat dengan Aceh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Muzakir Manaf berjalan harmonis. Keduanya saling mendukung, bekerja sama, serta menunjukkan sikap saling menghormati dan mengapresiasi. Hal ini terlihat jelas dari keberhasilan Gubernur Aceh dalam menangani persoalan bencana di daerahnya secara cepat dan terkoordinasi, yang patut dijadikan contoh sinergi pusat dan daerah yang mengutamakan kepentingan rakyat.”
“Di lapangan, relasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dalam semangat kolaborasi tanpa konflik. Respons cepat terhadap bencana dilakukan secara bersama-sama, dengan dukungan penuh antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo dan Gubernur Aceh sama-sama mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.”
“Ketegasan Presiden Prabowo dalam bekerja untuk rakyat sejalan dengan komitmen Gubernur Aceh.
Pemerintah pusat menjadikan penanganan bencana sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung Aceh. Kondisi ini menjadi contoh terbaik bagaimana hubungan pusat dan daerah dapat berjalan efektif dalam menanggulangi bencana.”
Realisasi sejumlah poin Perjanjian Helsinki, termasuk program pemberdayaan ekonomi bagi eks-kombatan GAM, juga terus berjalan dan dinilai berkontribusi pada stabilitas serta keamanan Aceh.
Tokoh Masyarakat Imbau Publik Lebih Kritis
Sejumlah tokoh masyarakat mengingatkan publik agar tidak terjebak pada narasi lama yang diangkat kembali tanpa konteks utuh.
Mereka menilai isu referendum Aceh sudah lama selesai dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Masyarakat Aceh telah memilih jalan damai. Mengangkat kembali potongan video lama tanpa konteks justru berpotensi memecah belah,” ujar Rizwan seorang tokoh masyarakat.
Dengan situasi Aceh yang relatif stabil dan fokus pada pembangunan, masyarakat diminta lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama narasi yang berpotensi memicu polemik dan mengganggu persatuan nasional.***
