WARTASUNDA.COM – Penanganan dampak gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 masih terus berlangsung.

Meski fase tanggap darurat telah berjalan, pekerjaan pemerintah dan tim gabungan belum berhenti. Berbagai kebutuhan masyarakat terdampak masih ditangani, mulai dari bantuan logistik, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur hingga pendataan kerusakan untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penanganan gempa NTT melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian dan lembaga, tenaga kesehatan, relawan serta berbagai unsur kemanusiaan.

Data BNPB pada pembaruan 22 Agustus 2026 mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi setelah gempa utama. Pada saat yang sama, jumlah pengungsi mencapai 150.576 jiwa.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa skala dampak gempa masih membutuhkan penanganan secara bertahap dan lintas sektor.

Ribuan Personel Gabungan Tangani Dampak Gempa NTT

Besarnya dampak gempa membuat penanganan di Flores membutuhkan koordinasi banyak unsur.

Hingga hari kedelapan pascagempa, Pos Pendamping Nasional mencatat 5.832 personel TNI, 238 personel Polri dan 903 relawan dari 104 organisasi ikut terlibat dalam penanganan darurat.

Jumlah tersebut belum termasuk personel dari kementerian dan lembaga lainnya, termasuk BNPB.

Sejak awal penanganan, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat respons terhadap masyarakat terdampak.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” ujar Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan darurat gempa Flores pada 16 Agustus 2026.

BNPB selanjutnya memperkuat koordinasi melalui Posko Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta posko taktis di Maumere.

Keberadaan posko tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan di Flores bagian barat dan timur sekaligus memastikan koordinasi antarinstansi berjalan.

Infrastruktur Vital di Flores Mulai Dipulihkan

Pemulihan infrastruktur menjadi salah satu pekerjaan penting setelah gempa NTT.

Dalam pembaruan BNPB per 21 Agustus 2026, kondisi kelistrikan di wilayah pelayanan Flores bagian timur dan barat dilaporkan telah pulih 100 persen.

Pemulihan tersebut mencakup 11 trafo gardu induk, 59 penyulang dan 3.478 gardu distribusi yang telah kembali beroperasi.

Sektor telekomunikasi juga terus diperbaiki. Sebanyak 735 site provider telah kembali berfungsi, sementara perbaikan jaringan fiber optic bawah laut ruas Ende-Tente masih dilakukan.

Di sektor transportasi, sembilan ruas jalan nasional terdampak gempa yang mencakup 64 titik longsoran dan lima titik patahan dilaporkan telah kembali fungsional.

Salah satu akses penting yang menghubungkan Ende dan Nagekeo juga telah dapat digunakan untuk mendukung mobilitas warga dan distribusi bantuan.

Meski sejumlah infrastruktur vital telah kembali berfungsi, proses pemulihan belum sepenuhnya selesai.

Kerusakan rumah, fasilitas pendidikan dan sejumlah kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan yang harus ditangani pada tahap berikutnya.

Bantuan Logistik Gempa NTT Terus Disalurkan

Distribusi bantuan menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

BNPB melalui Pos Pendukung Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma terus mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak di Flores.

Pada 19 Agustus 2026, sebanyak 198 ton bantuan diberangkatkan melalui 14 sorti penerbangan.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan dan nonpangan, antara lain sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, matras, selimut, genset, hygiene kit hingga alat penjernih air.

Dalam periode 15-19 Agustus 2026, bantuan yang didistribusikan menggunakan pesawat TNI AU mencapai sekitar 251 ton melalui 19 sorti penerbangan.

Sementara bantuan yang bersumber dari Dana Siap Pakai BNPB dan dikirim menggunakan pesawat kargo komersial mencapai 345 ton melalui 23 sorti penerbangan.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa dukungan logistik tetap berjalan setelah fase awal tanggap darurat.

Bantuan dari pusat terus diarahkan menuju wilayah yang membutuhkan di Flores dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak.

Pelayanan Kesehatan untuk Korban Gempa Diperkuat

Selain pangan dan tempat tinggal, kebutuhan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam penanganan gempa NTT.

Pada hari kedelapan pascagempa, KRI dr. Suharso-990 bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai.

Kapal milik TNI Angkatan Laut tersebut memiliki fasilitas untuk tindakan medis besar dengan kapasitas rawat inap hingga 75 pasien.

Pelayanan medis juga diperkuat melalui rumah sakit lapangan di sejumlah lokasi serta Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga yang berada di wilayah Manggarai Timur.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat turut dilakukan melalui dapur umum.

Sekretariat Negara melaporkan tiga dapur umum Kementerian Sosial yang berada di Mano, Pota dan Dampek, Manggarai Timur, mampu memproduksi 6.000 bungkus makanan siap saji setiap hari untuk dua kali makan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar korban menjadi salah satu prioritas dalam penanganan bencana di NTT.

“Pada penanganan bencana di NTT, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak menjadi salah satu hal yang penting. Tim terus bergerak memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan menyalurkan bantuan logistik dan membangun dapur umum,” kata Gus Ipul.

Pemulihan Gempa NTT Masuk Tahap Pendataan

Penanganan gempa tidak berhenti pada evakuasi, distribusi bantuan dan pemulihan fasilitas vital.

Pemerintah juga mulai memperkuat proses pendataan kerusakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BNPB pada 21 Agustus 2026 mencatat sebanyak 45.006 unit rumah terdampak gempa. Rinciannya terdiri atas 17.175 rumah rusak berat, 9.818 rumah rusak sedang dan 18.013 rumah rusak ringan.

Dampak juga dirasakan sektor pendidikan. Sebanyak 1.378 sekolah, 177.678 siswa dan 21.166 guru tercatat terdampak.

Besarnya jumlah kerusakan membuat proses pendataan membutuhkan waktu dan akurasi agar program pemulihan dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Pemerintah Provinsi NTT kemudian memperkuat pengumpulan data melalui integrasi data kerusakan sektoral dan kewilayahan ke dalam basis data geospasial.

Teknologi Drone Digunakan untuk Percepat Pemulihan

BPBD NTT pada 3 September 2026 melaporkan koordinasi pengumpulan dan konsolidasi data menggunakan teknologi spasial dan udara, termasuk drone.

Pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk membantu mempercepat proses pemetaan kerusakan sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung pemulihan pascabencana.

Area Manager SIAP SIAGA NTT Silvia Fanggidae menilai proses penilaian kerusakan dalam skala besar bukan pekerjaan sederhana.

“Melakukan penilaian, verifikasi, dan validasi kerusakan untuk skala dampak seperti di Flores dalam waktu 90 hari itu tidak mudah,” ujarnya.

Menurut Silvia, penggunaan teknologi spasial darat dan udara dapat membantu pemerintah memperoleh basis data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan rencana pemulihan.

Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Capai Rp2,59 Triliun

Tahap pemulihan pascagempa membutuhkan perencanaan yang matang karena kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga, tetapi juga fasilitas publik dan infrastruktur.

Plt Kepala BAPPERIDA Provinsi NTT Teresia M. Florensia menekankan pentingnya data dalam mengawal proses pemulihan.

“Kita harus mengawal agar pemulihan berjalan baik, dan di sinilah data menjadi sangat penting,” katanya.

Data kerusakan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan kembali serta kebutuhan pembiayaan pemulihan.

BPBD NTT mencatat estimasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai sekitar Rp2,59 triliun berdasarkan data yang tersedia pada awal September 2026.

Besarnya kebutuhan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa pemulihan NTT membutuhkan proses panjang setelah fase tanggap darurat berakhir.

Kritik Penanganan Gempa Tetap Diperlukan

Kritik terhadap penanganan gempa NTT tetap menjadi bagian penting dalam pengawasan publik.

Kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya terpenuhi, rumah yang masih rusak, fasilitas umum yang terdampak maupun persoalan pengungsi harus terus menjadi perhatian pemerintah.

Namun, kondisi tersebut juga perlu dilihat secara utuh.

Di tengah proses pemulihan, ribuan personel masih bekerja menangani dampak bencana. Mereka terlibat dalam distribusi logistik, pelayanan kesehatan, evakuasi, pendataan, pemulihan infrastruktur hingga koordinasi penanganan di daerah terdampak.

Karena itu, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya dapat diukur dari apakah seluruh persoalan telah selesai atau belum.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesinambungan respons pemerintah, distribusi bantuan, pemulihan layanan dasar serta kemampuan pemerintah memperbaiki kekurangan yang ditemukan di lapangan.

Pemulihan Gempa NTT Membutuhkan Waktu

Gempa Magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores meninggalkan dampak besar bagi masyarakat NTT.

Pemulihan karenanya tidak dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari. Setelah bantuan darurat disalurkan, pemerintah masih harus menghadapi pekerjaan panjang berupa perbaikan rumah, fasilitas publik, infrastruktur, layanan sosial hingga pemulihan kehidupan masyarakat.

Penguatan basis data spasial yang dilakukan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Dukungan masyarakat juga tetap dibutuhkan, baik untuk warga terdampak maupun para petugas yang bekerja dalam proses penanganan dan pemulihan.

Mengawal pemerintah melalui kritik dan evaluasi tetap penting. Namun, memberikan ruang bagi apresiasi, empati dan solidaritas juga menjadi bagian dari dukungan terhadap masyarakat NTT yang masih menghadapi dampak gempa.***