WARTASUNDA.COM – Penanganan gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak berhenti pada fase evakuasi dan pemenuhan kebutuhan darurat.

Sejak awal bencana, pemerintah membangun pola penanganan melalui koordinasi lintas lembaga, penguatan posko, percepatan pencarian dan pertolongan, distribusi logistik, pemulihan layanan dasar hingga persiapan pemulihan tempat tinggal dan infrastruktur masyarakat.

BNPB mencatat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menetapkan delapan langkah strategis dalam penanganan darurat gempa Flores.

Langkah tersebut mencakup penetapan status darurat, pembentukan posko, penguatan komando lapangan, dukungan logistik, operasi SAR, pemulihan layanan dasar, pengerahan alutsista hingga penyediaan informasi melalui media center resmi.

Delapan Langkah Strategis BNPB Tangani Gempa NTT

Rangkaian langkah tersebut menjadi dasar agar penanganan gempa NTT berjalan dalam satu sistem koordinasi.

Enam kabupaten yang terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo dan Sikka, didorong segera menetapkan status darurat.

Status tersebut dibutuhkan agar dukungan BNPB, Kementerian PU dan kementerian/lembaga terkait dapat diberikan secara maksimal.

Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya kepastian status tersebut sejak awal.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.

Selain status darurat, pemerintah memperkuat posko satuan tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri juga dilibatkan dalam pengendalian lapangan untuk memastikan pergerakan personel, pengungsi serta distribusi bantuan berada dalam koordinasi yang terintegrasi.

BNPB kemudian membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.

Pembagian titik operasi ini ditujukan untuk menjangkau wilayah Flores bagian barat dan timur.

Untuk dukungan logistik, Posko Logistik Nasional juga dibuka di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta maupun masyarakat kemudian disalurkan menuju wilayah terdampak melalui jalur yang tersedia.

Operasi SAR dan Pemulihan Layanan Dasar

Keselamatan warga menjadi prioritas berikutnya.

BNPB menginstruksikan Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan dengan melibatkan TNI, Polri serta relawan.

Di saat yang sama, pemerintah mulai melakukan pemulihan layanan dasar seperti listrik, air bersih, BBM dan komunikasi.

Pendataan kerusakan rumah juga diminta berjalan secara paralel dengan masa tanggap darurat.

Langkah ini diperlukan agar pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah dapat segera dilakukan setelah data kerusakan terverifikasi.

Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, pemerintah mengerahkan alutsista berupa helikopter dan kapal laut dari TNI, Basarnas dan BNPB untuk mendukung distribusi logistik.

BNPB juga mengoperasikan media center resmi sebagai saluran informasi perkembangan penanganan bencana.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” kata Suharyanto.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana dirancang bukan sekadar untuk merespons keadaan darurat, tetapi sekaligus mempersiapkan tahapan pemulihan.

Pemerintah Siapkan 500 Hunian Tetap untuk Warga Terdampak

Memasuki fase pemulihan, perhatian pemerintah mulai bergeser pada kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 500 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak gempa NTT.

Selain pembangunan rumah baru, pemerintah menyiapkan dana Rp5 miliar untuk membantu renovasi rumah warga terdampak.

Pembangunan huntap direncanakan melibatkan sektor swasta melalui skema gotong royong.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk menentukan lokasi pembangunan.

“Kami sudah siapkan di NTT, 500 rumah hunian tetap. Dan juga dana 5 miliar rupiah untuk membantu teman-teman NTT,” ucap Maruarar.

Penentuan lokasi menjadi bagian penting karena lahan pembangunan huntap merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Maruarar mengatakan koordinasi dilakukan agar titik pembangunan dapat segera ditentukan dan sektor swasta yang telah siap dapat mulai berkontribusi.

Percepatan penyediaan hunian tersebut menjadi bagian dari upaya agar warga terdampak tidak terlalu lama berada di pengungsian.

Jalan dan Infrastruktur NTT Mulai Dipulihkan

Pemulihan pascagempa juga menyentuh infrastruktur yang menjadi penopang aktivitas masyarakat.

RRI melaporkan kondisi jalan nasional di NTT secara umum telah membaik.

Pemerintah kemudian mengarahkan perhatian pada jalan provinsi dan kabupaten, terutama ruas yang menghubungkan antarkabupaten dan jalur alternatif masyarakat.

Sementara itu, laporan RM.id menyebut dampak gempa sebelumnya menjangkau 17 ruas jalan nasional, 88 titik longsor dan tiga titik patahan.

Sebanyak 14 jembatan dan tiga duiker juga terdampak, dengan seluruh akses tersebut telah difungsionalkan kembali berdasarkan pembaruan penanganan yang dikutip media tersebut.

Pemulihan jalan memiliki arti lebih luas daripada sekadar mengembalikan fungsi konstruksi.

Akses jalan dibutuhkan untuk mobilitas warga, distribusi bantuan, perjalanan tenaga kesehatan, aktivitas ekonomi serta konektivitas antardaerah.

Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam kondisi bencana harus berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat.

“Kementerian PU (selama ini) telah hadir, membuka kembali jalan untuk pulang, memulihkan air untuk kehidupan, menyiapkan hunian, membuat sekolah dapat digunakan kembali, dan membantu masyarakat menata hidupnya lagi,” ujar Dody.

Rumah Ibadah Terdampak Gempa Flores Ikut Ditangani

Pemulihan juga diarahkan pada fasilitas sosial dan keagamaan yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Kementerian PU melakukan pemeriksaan terhadap Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus di Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai.

Hasil pemeriksaan menunjukkan gedung peribadatan dan aula Gereja Santo Petrus dan Paulus mengalami kerusakan struktural sehingga dinyatakan tidak aman digunakan.

Sementara rumah pastoran dinyatakan aman untuk digunakan kembali.

Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan NTT menyiapkan penanganan gereja tersebut melalui pendekatan rancang bangun. Pengurus gereja juga akan dilibatkan dalam proses perencanaan.

Untuk Masjid Nurul Huda Reo, struktur utama bangunan masih berdiri, tetapi ditemukan kerusakan pada sejumlah elemen struktur dan nonstruktur.

Gedung utama dikategorikan rusak sedang, sedangkan menara masjid mengalami kerusakan berat dan sebagian telah runtuh.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa proses pembangunan kembali tetap harus memperhatikan karakter masyarakat setempat.

“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi, harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” kata Dody.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascagempa tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan, kebutuhan pengguna dan kearifan lokal.

Aktivitas Warga Mulai Kembali, Pemulihan Terus Berjalan

Tahap berikutnya adalah memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan secara bertahap.

BNPB terus mendorong pemulihan kehidupan masyarakat di Kabupaten Ngada dengan menguatkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi.

Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Untuk kebutuhan tempat tinggal, BNPB menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah.

Rumah rusak ringan mendapatkan dukungan perbaikan Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta.

Untuk rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang.

Bagi warga dengan rumah rusak berat yang masih menunggu pembangunan hunian tetap, BNPB juga menyiapkan pilihan hunian sementara atau dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga.

Seluruh dukungan tersebut diberikan setelah proses pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan dilakukan.

Dengan demikian, pemulihan Gempa NTT tidak berhenti pada distribusi bantuan darurat.

Pemerintah mulai mengarahkan penanganan pada pemulihan rumah, infrastruktur, layanan dasar, fasilitas publik serta aktivitas masyarakat.

Pemulihan NTT Dilakukan Bertahap

Penanganan gempa M7,7 Flores memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana memiliki tahapan yang saling berkaitan.

Pada fase awal, pemerintah memprioritaskan penyelamatan jiwa, pencarian dan pertolongan, evakuasi, kebutuhan dasar serta distribusi logistik.

Setelah kondisi mulai terkendali, perhatian bergeser pada perbaikan rumah, penyediaan hunian tetap, pemulihan jalan, fasilitas publik dan kembalinya aktivitas masyarakat.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa ukuran penanganan bencana tidak hanya berada pada respons hari pertama.

Kesinambungan kerja setelah fase darurat menjadi bagian penting agar masyarakat terdampak dapat kembali hidup dengan lebih aman dan mandiri.

Di Flores, proses tersebut kini bergerak dari penanganan keadaan darurat menuju pemulihan kehidupan masyarakat secara bertahap.***