
BNI dan BPJS Kesehatan Teken 7 Kerja Sama, Perkuat Layanan Pembayaran Iuran JKN
WARTASUNDA.COM ā PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat dukungan perbankan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kolaborasi ini diarahkan untuk mengintegrasikan layanan keuangan, mempermudah pembayaran iuran peserta, serta mendukung pengelolaan dana program jaminan kesehatan tersebut.
Penguatan sinergi kedua institusi ditandai dengan penandatanganan tujuh Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Grha BNI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dokumen kerja sama ditandatangani Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
Putrama mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen BNI untuk memperluas peran layanan perbankan dalam mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk penyelenggaraan layanan kesehatan nasional.
“Hari ini kita tidak sekadar mempertemukan dua institusi, tetapi menyatukan kekuatan layanan keuangan dan layanan kesehatan untuk satu tujuan luhur, menyejahterakan dan menyehatkan rakyat Indonesia,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.
Melalui tujuh PKS tersebut, BNI menyediakan dukungan layanan keuangan yang berkaitan dengan operasional BPJS Kesehatan.
Ruang lingkupnya meliputi pengelolaan iuran JKN, fasilitas pembayaran otomatis atau autodebit, layanan payment point online bank (PPOB), serta dukungan pengelolaan dana dan transaksi keuangan.
Kemudahan pembayaran iuran menjadi salah satu fokus kolaborasi.
Dengan fasilitas autodebit dan beragam kanal transaksi BNI, peserta JKN diharapkan dapat membayar iuran secara lebih praktis dan teratur.
Di sisi lain, kemudahan tersebut juga diharapkan membantu menjaga kelancaran penerimaan iuran BPJS Kesehatan.
Dukungan pembayaran diperluas melalui jaringan kantor cabang, layanan digital, dan Agen46 BNI yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
Pemanfaatan jaringan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi, termasuk di wilayah dengan akses layanan perbankan yang masih terbatas.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menilai kerja sama tersebut menjadi kelanjutan hubungan antara kedua institusi sekaligus memperkuat ekosistem pendukung Program JKN.
“Penguatan kerja sama ini bukan hanya tentang pengembangan layanan perbankan, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem pendukung yang mampu memperkuat penyelenggaraan Program JKN. Kami berharap kolaborasi dan sinergi ke depan semakin kuat, terutama dalam proses pengelolaan keuangan, pembayaran klaim, serta dukungan pengelolaan investasi BPJS Kesehatan,” ujar Pujo.
Menurut Pujo, besarnya cakupan kepesertaan JKN membutuhkan sistem keuangan dan layanan perbankan yang mampu mendukung operasional program secara optimal.
BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta telah mencapai hampir 284 juta jiwa.
Besarnya jumlah peserta tersebut membuat pengelolaan dana dan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan membutuhkan sistem transaksi yang andal.
Karena itu, dukungan perbankan dinilai penting untuk menunjang keberlangsungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
“Penyelenggaraan Program JKN membutuhkan dukungan layanan perbankan yang berkualitas. Dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai hampir 284 juta jiwa, pengelolaan keuangan dan pembayaran kepada fasilitas kesehatan membutuhkan dukungan sistem perbankan yang optimal,” kata Pujo.
Kerja sama BNI dan BPJS Kesehatan juga sejalan dengan agenda transformasi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia.
Kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat mengoptimalkan kapasitas masing-masing institusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
Bagi BNI, sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kontribusi sektor perbankan dalam mendukung program strategis nasional.
Integrasi layanan keuangan dengan kebutuhan operasional BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peserta sekaligus mendukung pengelolaan Program JKN.
Melalui semangat Melayani Sepenuh Hati dan nilai Swadharma Bhakti Nagara, BNI menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah diakses serta memberikan manfaat bagi masyarakat.***




