Indonesia Bergabung Board of Peace Gaza, Pemerintah Tegaskan Dukungan Kemerdekaan Palestina Tetap Teguh

---

WARTASUNDA – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) memunculkan beragam tanggapan. Sejumlah tokoh, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, meminta pemerintah meninjau ulang keikutsertaan tersebut karena dinilai berpotensi tidak sepenuhnya berpihak pada Palestina.

Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam BoP dinilai sebagai langkah diplomasi strategis untuk membuka ruang perlindungan bagi Gaza dan Palestina, yang hingga kini masih terdampak perang berkepanjangan sejak 2022.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, posisi Indonesia terhadap Palestina tidak berubah. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan harga mati, dan keikutsertaan Indonesia di BoP tidak menggeser sikap tersebut.

---

MUI Minta Keanggotaan BoP Dikaji Ulang

Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace perlu dikaji secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi sikap Indonesia dalam membela Palestina.

“Kami berharap pemerintah berhati-hati agar keikutsertaan ini tidak menjauhkan Indonesia dari keberpihakan terhadap Palestina,” kata Cholil.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Prof. Sudarnoto Abdul Hakim juga menyoroti besaran iuran keanggotaan permanen BoP. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan manfaat konkret dari keikutsertaan tersebut.

“Indonesia harus berhitung secara matang, terutama terkait manfaat langsung bagi perjuangan Palestina,” ujarnya.

---

Dino Patti Djalal Dorong Transparansi

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka hak dan kewajiban Indonesia dalam Board of Peace.

“Saya tidak menolak diplomasi, tetapi publik berhak mengetahui untung dan ruginya,” kata Dino.

Ia menambahkan, Indonesia sebaiknya tetap membuka ruang evaluasi, termasuk kemungkinan menarik diri apabila forum tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan dukungan terhadap Palestina.

---

Haidar Nashir: BoP Jadi Jalur Diplomasi Realistis

Pandangan berbeda disampaikan tokoh Muhammadiyah Haidar Nashir. Menurutnya, Board of Peace justru menjadi jalur diplomasi yang realistis di tengah terbatasnya pilihan forum internasional saat ini.

“Dalam situasi perang yang berkepanjangan, Board of Peace adalah ruang yang tersedia untuk menyelamatkan Palestina dan Gaza,” ujar Haidar.

Ia menyebutkan, BoP diisi oleh negara-negara yang selama ini dikenal mendukung Palestina, seperti Turki, Mesir, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Indonesia.

Haidar juga menegaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di BoP bersifat kolektif dan tidak didominasi satu pihak.

“Jika dua pertiga anggota menolak, keputusan bisa dibatalkan. Ini berbeda dengan mekanisme veto di PBB,” katanya.

---

Pemerintah: Diplomasi Aktif, Palestina Tetap Harga Mati

Pemerintah menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bagian dari diplomasi aktif Presiden Prabowo Subianto.

Menurut pemerintah, langkah tersebut tidak mengurangi komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, melainkan memperluas ruang perjuangan melalui jalur diplomasi internasional.

“Indonesia tetap konsisten membela Palestina. Keikutsertaan di Board of Peace justru menjadi upaya memperkuat posisi Indonesia di tingkat global,” ujar sumber pemerintah.

Melalui forum tersebut, Indonesia diharapkan dapat mendorong perlindungan warga sipil Gaza sekaligus membuka peluang terciptanya perdamaian yang lebih berkeadilan.***