
PBB Nilai Kerusakan Hutan Aceh Tengah Picu Banjir Bandang, Bukan Sekadar Persoalan Pengungsi
PBB Nilai Kerusakan Hutan Aceh Tengah Picu Banjir Bandang, Bukan Sekadar Persoalan Pengungsi
ACEH TENGAH – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama United Nations Development Programme (UNDP) menilai kerusakan hutan lindung di Aceh Tengah menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir bandang yang berulang dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bencana di wilayah penghasil kopi Gayo tidak bisa dilepaskan dari perubahan tata guna lahan di kawasan hulu.
Penilaian itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap penanganan pengungsi banjir bandang oleh pemerintah daerah. Namun, PBB dan UNDP menegaskan bahwa penanganan darurat tidak akan cukup jika tidak diiringi langkah pencegahan yang menyentuh akar persoalan lingkungan.
Tutupan Hutan Menurun, Risiko Bencana Meningkat
Dalam laporan lingkungan yang dirilis awal 2025, PBB mencatat adanya penurunan tutupan hutan lindung di dataran tinggi Aceh Tengah. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir bandang.
Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini mengalami tekanan akibat perluasan lahan pertanian dan perkebunan. Situasi ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara bertahap.
Data Stasiun Meteorologi Sutan Iskandar Muda menunjukkan tren kenaikan suhu sekitar 0,3 derajat Celsius per dekade dalam 30 tahun terakhir. Kenaikan suhu ini turut memengaruhi produktivitas kopi di ketinggian ideal dan mendorong pergeseran kebun ke wilayah yang lebih tinggi.
Lebih dari Separuh Kebun Kopi Berada di Kawasan Hutan
UNDP bersama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Proyek FOLUR periode 2023–2024 mengungkapkan bahwa sekitar 56 persen kebun kopi Gayo berada di dalam kawasan hutan, termasuk hutan lindung.
Temuan tersebut menunjukkan adanya tekanan serius sistem ekonomi lokal terhadap ekosistem hutan. UNDP menilai, tanpa penataan ulang tata ruang dan rehabilitasi kawasan hutan, potensi bencana hidrometeorologi akan terus berulang.
Pencegahan Dinilai Lebih Mendesak
PBB dan UNDP menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari sekadar penanganan pengungsi menuju upaya pencegahan jangka panjang. Restorasi hutan, pengendalian perluasan kebun di kawasan lindung, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dinilai sebagai langkah mendesak.
Aceh Tengah merupakan salah satu sentra kopi nasional dengan nilai ekonomi tinggi. Namun demikian, kedua lembaga internasional tersebut mengingatkan bahwa keberlanjutan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Kolaborasi Jadi Kunci
UNDP mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha kopi, dan masyarakat lokal untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Rehabilitasi hutan, peningkatan produktivitas di lahan legal, serta penegakan aturan lingkungan disebut sebagai kunci untuk menekan risiko bencana di masa mendatang.
PBB menegaskan, bencana di Aceh Tengah merupakan hasil interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia. Tanpa langkah korektif yang terencana dan berkelanjutan, wilayah ini berpotensi terus menghadapi ancaman bencana serupa.
Jika diperlukan, saya bisa menambahkan judul alternatif khas Pikiran Rakyat, lead lebih singkat, atau meta deskripsi SEO 140 karakter.






