Indonesia Bergabung Board of Peace Gaza, Pemerintah Tegaskan Dukungan Kemerdekaan Palestina Tetap Teguh

WARTASUNDA -Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace Gaza) menegaskan konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Langkah ini dinilai sebagai strategi diplomasi aktif untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan sekaligus mendorong terciptanya perdamaian jangka panjang di Gaza.

Pengamat politik dan akademisi Efriza menilai keterlibatan Indonesia tidak menunjukkan perubahan arah kebijakan.

Menurut dia, langkah tersebut justru memperkuat posisi Indonesia dalam upaya diplomasi damai bagi Palestina.

“Indonesia tidak sedang mengubah sikap, melainkan mempertegas perannya melalui jalur diplomasi,” ujarnya.

Peran Board of Peace Gaza

Board of Peace Gaza dibentuk sebagai badan internasional yang bertugas mengawal proses perdamaian pascakonflik.

Mandat dewan ini mencakup pengelolaan transisi pemerintahan teknokratis, rekonstruksi wilayah Gaza, hingga mobilisasi dana dan investasi, serta menjaga stabilitas keamanan.

Seluruh agenda tersebut mengacu pada Rencana Komprehensif 20-Point Roadmap yang didukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemerintah Indonesia menilai keikutsertaan dalam dewan ini sebagai langkah konkret untuk mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

“Kami ingin bantuan tidak hanya berhenti pada pernyataan politik, tetapi benar-benar sampai ke lapangan,” ujar sumber di Kementerian Luar Negeri RI.

Alasan Indonesia Bergabung

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pelopor bersama Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.

Inisiatif tersebut bertujuan memperkuat dukungan internasional terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina–Israel.

Pemerintah menegaskan, keputusan bergabungnya Indonesia sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

“Konstitusi mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI.

Menjawab Kritik Publik

Sejumlah kalangan masyarakat sipil dan pengamat hubungan internasional sempat mempertanyakan efektivitas Board of Peace Gaza.

Ada pula kekhawatiran bahwa dewan tersebut tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat Palestina.

Menanggapi hal itu, pemerintah menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten.

Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan keanggotaan Indonesia bertujuan mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil.

“Keanggotaan ini tidak mengurangi dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Justru membuka ruang yang lebih luas untuk membantu secara langsung,” ujarnya, Kamis (22/1).

Klarifikasi Isu Iuran

Isu mengenai kewajiban iuran hingga miliaran dolar Amerika Serikat juga sempat mencuat.

Pemerintah memastikan informasi tersebut tidak benar.

“Iuran bersifat sukarela. Indonesia tetap menjadi anggota tanpa kewajiban pembayaran,” kata Vahd Nabyl.

Terkait kekhawatiran bahwa Board of Peace Gaza merupakan bagian dari kepentingan politik global tertentu, pemerintah menegaskan Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan menjaga independensi sikap diplomatik.

Dampak bagi Diplomasi Indonesia

Pengamat hubungan internasional Fauzan menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace Gaza justru memperkuat peran diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Indonesia dinilai mampu bermanuver secara independen tanpa meninggalkan prinsip dasar kebijakan luar negeri.

“Ini bukan soal keberpihakan politik, melainkan komitmen pada nilai kemanusiaan,” ujar Fauzan.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace Gaza, akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina diharapkan semakin terbuka dan terkoordinasi.

Indonesia juga memiliki posisi strategis untuk mengawal agar proses rekonstruksi Gaza tetap berpihak pada warga sipil.

Pemerintah menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace Gaza tidak mengubah sikap dasar terhadap Palestina.

Indonesia tetap mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan hukum internasional.***