Proses Izin Usaha CV Tenjo Maju Diduga Bermasalah

Ada Apa di Balik Izin Usaha Tenjo Maju?

Proses penerbitan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) CV. Tenjo Maju yang berlokasi di Kampung Peer, Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dianggap cacat prosedur, Selasa (2/7/2019).

“IUP OP dari CV. Tenjo Maju sebenarnya tidak sesuai prosedur yang diatur baik dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baru, maupun PP No. 23/2010 yang telah diubah menjadi PP No. 1/2017 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara,” jelas Waketum Int. Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI), Nurchalis Patty.

Menurutnya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal) Provinsi Jawa Barat telah melakukan maladministrasi dengan menerbitkan IUP OP bagi CV. Tenjo Maju.

“Untuk mendapatkan IUP OP di Dinas Penanaman Modal Jawa Barat, CV. Tenjo Maju seharusnya wajib melengkapi beberapa persyaratan lebih dahulu. Tapi faktanya, meski belum sepenuhnya melengkapi syarat, rupanya Dinas Penanaman Modal Jawa Barat sudah menerbitkan perpanjangan izin usaha CV. Tenjo Maju. Ini ada apa?” tanyanya.

Nurchalis menduga ada sesuatu di balik terbitnya Surat Keputusan No. 540/Kep.37/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Tenjo Maju yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Jawa Barat.

“Karena itu, kami telah melaporkan keduanya ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat di Bandung. Pertama, Dinas Permodalan Jawa Barat dengan dugaan maladministrasi. Dan kedua, CV. Tenjo Maju mengenai tidak sahnya izin usaha mereka,” tegas Nurchalis.

Izin usaha CV. Tenjo Maju di Jawa Barat dicabut?

Dari laporan ini Nurchalis berharap Ombudsman Perwakilan Jawa Barat bisa merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat izin usaha CV. Tenjo Maju di Jawa Barat dicabut atau digugurkan.

Menurut Chalis sebenarnya pencabutan izin usaha ini bisa lebih mudah andaikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat lebih konsisten.

“Dinas ESDM Jawa Barat sebenarnya kan sudah mengeluarkan Surat Teguran Pertama bernomor 540/1086 – Tambang tertanggal 16 April 2019. Isinya jelas CV. Tenjo Maju tidak melakukan produksi sampai ada bukti jelas penguasaan lahan. Karena merujuk pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat lahan tersebut dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Nurchalis menilai keluarnya surat teguran ini adalah bentuk inkonsistensi sekaligus sikap setengah hati Dinas ESDM.

“Kalau Dinas ESDM mengetahui adanya Putusan Pengadilan Jawa Barat yang terbit Februari 2017 tersebut, kenapa pada waktu CV. Tenjo Maju mengurus izin usaha yang terbit pada Juni 2017 diizinkan?”

Bagi Nurchalis Dinas ESDM Jawa Barat turut bertanggung jawab atas terbitnya izin usaha CV. Tenjo Maju, sebab Dinas Penanaman Modal seharusnya tidak mengeluarkan IUP OP tanpa pertimbangan teknis Dinas ESDM.

“Oleh sebab itu, jika Dinas ESDM Jawa Barat konsisten untuk memperbaiki kesalahannya ketika itu, yang dilakukan bukan hanya mengeluarkan teguran pertama pada CV. Tenjo Maju. Tetapi juga merekomendasikan Dinas Penanaman Modal Jawa Barat untuk mencabut izin usaha perusahaan ini,” pungkasnya.

You might like

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *