Pihak Prabowo Serukan Boikot Hasil Pemiu Lalu Membentuk Pemerintahan Baru. Makar?

Prabowo Subiyanto. Foto: Istimewa.

Warta Sunda – Wakil Ketum Gerindra Arief Poyuono menyerukan supaya warga yang tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019. Arif menyerukan warga tidak membayar pajak dan membentuk pemerintahan baru.

Baca juga: Guru besar Cirebon Pembuat Hoaks ‘Ultah PKI 22 Mei’ Merengek Minta Maaf Secara Terbuka

“Tolak bayar pajak ke pemerintahan hasil Pemilihan presiden 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” kata Arief, Rabu (15/05/2019).

“Itu ialah hak warga sebab tidak mengakui pemerintahan hasil Pemilihan presiden 2019,” sambungnya.

Ajakan Arif disampaikan secara spesial ke penyokong Prabowo. “Kalau terus dipaksakan hasil pemilihan presiden 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka warga tidak Penting lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pemilihan presiden 2019,” katanya.

Dengan itu, kata Arif, warga tidak Penting menyampaikan kritik apapun ke pemerintah. Arif menyamakan hal itu dengan tindakan Megawati waktu melawan Suharto yang disebutnya mirip dengan era Presiden Jokowi.

“Kita lakukan gerakan boycott pemerintahan hasil Pemilihan presiden 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati saat melawan rezim Suharto yang mirip dengan rezim waktu ini,” ucap Arif.

Baca juga: Polisi Gondrong Jelaskan Beda Perkara “Anak Cina” Hina Presiden Jokowi dan Ancam “Penggal Kepala” Presiden Jokowi

Arif meneruskan, dengan Tidak mau membayar pajak warga artinya tidak mengakui pemerintahan hasil Pemilihan presiden 2019. Arif kemudian menyerukan supaya DPR RI Partai Gerindra tidak Penting ikut membentuk DPR RI 5 tahun yang akan datang.

“Member DPR RI Gerindra dan partai politik gabungan tidak Penting  ikut membentuk DPR RI 2019-2024, ialah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pemilihan presiden 2019,” katanya.

Pernyataan Arif dianggap selaku hal konyol dan berbahaya. alasannya, ada prosedur penyelesaian sengketa Pemilihan Umum yang telah diatur Undang-undang. Bila tidak terima dengan hasil Pemilihan Umum semestinya mengusulkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Tanpa ikut prosedur yang berlaku, bermacam pengakuan dan tudingan tersebut cuma akan mendelegitimasi semua institusi formal kenegaraan, dan tidak lebih dari ratapan kegalauan kontestan yang tidak siap kalah,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus.

Baca juga: Eggy Ditahan, Pengacara Ingatkan Tim Prabowo Tidak Buat Susah. Ada Apa?

Prastowo juga menilai, ajakan tidak mengakui pemerintahan yang sah hasil Pemilihan Umum yang demokratis dan sah mempunyai konsekuensi dan risiko pelanggaran pada kewajiban dan tanggung jawab penduduk negara. Pelanggaran tersebut bahkan mempunyai konsekuensi hukum, termasuk pidana.

“Tidak membayar pajak padahal kita wajib membayarnya ialah pelanggaran Undang-undang Perpajakan. Penting diingat bahwa pelanggaran ini melekat secara individual bagi tiap wajib pajak,” ujar Prastowo. [Warta Sunda/pin]

Penjelasan: Data berita ini sepenuhnya diambil dari Tempo.co dari berita berjudul ‘Pihak Prabowo Ajak Boikot Hasil Pemilihan presiden dengan Tolak Bayar Pajak’ dengan editing seperlunya dari Redaksi Warta Sunda.

Source link

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *