WARTASUNDA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP). Dukungan ini disampaikan setelah adanya dialog langsung antara Presiden dan para pimpinan organisasi Islam, sekaligus merespons narasi negatif yang beredar di ruang publik.
Sikap MUI tersebut dinilai menjadi penegasan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak bertentangan dengan kepentingan Palestina, sebagaimana tudingan sebagian pihak di media sosial.
Dialog Langsung Jadi Penentu Sikap
Sebelumnya, MUI sempat menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Namun, setelah Presiden Prabowo menjelaskan secara langsung tujuan, mekanisme kerja, serta posisi strategis Indonesia dalam forum tersebut, MUI menyatakan dukungan.
Dalam pertemuan di Istana, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di Board of Peace diarahkan untuk mendorong kemaslahatan rakyat Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan bertahan dalam forum internasional apa pun apabila terbukti merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Jika Board of Peace tidak sejalan dengan perjuangan Palestina, Indonesia siap menarik diri,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam dialog tersebut.
Meski klarifikasi telah disampaikan, sejumlah narasi kontra masih beredar di media sosial. Sebagian pihak tetap menilai Board of Peace sebagai agenda yang merugikan Palestina dan mendesak MUI untuk menolak forum tersebut.
Pendekatan Diplomasi Dinilai Efektif
Perubahan sikap MUI dinilai sebagai hasil dari pendekatan dialog yang ditempuh Presiden Prabowo. Pendekatan ini dinilai mampu meredam kesalahpahaman sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan ulama.
Pengamat politik Islam Yusra menilai langkah Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik.
“Perbedaan pandangan dijawab melalui dialog, bukan dengan saling menegasikan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya membenturkan ulama dan pemerintah justru berpotensi menciptakan kegaduhan yang tidak produktif.
Ulama dan Diplomasi dalam Sejarah Indonesia
Dalam sejarah Indonesia, peran ulama dalam diplomasi internasional telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Sejumlah tokoh seperti HOS Tjokroaminoto, KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, KH Wahid Hasyim, hingga KH Agus Salim dikenal aktif menggabungkan perjuangan moral dan diplomasi politik.
KH Agus Salim, misalnya, dikenal sebagai tokoh diplomasi yang mendorong perdamaian dunia berbasis persaudaraan antarbangsa. Nilai tersebut dinilai sejalan dengan semangat Board of Peace.
Dalam konteks ini, dukungan MUI dipandang sebagai bagian dari tradisi ulama yang berperan aktif dalam menjaga kepentingan nasional dan kemanusiaan global.
Perkuat Persatuan dan Dukungan untuk Palestina
Dukungan MUI terhadap kebijakan Presiden Prabowo dinilai memperkuat persatuan umat sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
Sebaliknya, upaya membenturkan ulama dan pemerintah dinilai berpotensi melemahkan solidaritas nasional.
“Perjuangan Palestina membutuhkan kebersamaan, bukan perpecahan di dalam negeri,” kata Fauzan, pengamat geopolitik Timur Tengah.
Dengan sikap tersebut, Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam Board of Peace merupakan bagian dari ikhtiar diplomasi untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
