Kritik Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, Lakpesdam PBNU: Jangan Sampai Komisi Pemberantasan Korupsi Jadi Mabes Polri Ke-2

Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad. (Foto: NU Online)

Warta Sunda – Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad menilai ada poin-poin bermasalah dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 soal KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Rumadi menerangkan, penyelidik dalam draf revisi wajib berasal dari Polri. Padahal penyelidik dalam UU direkrut secara independen. Dalam Pasal 43, disebutkan Penyelidik ialah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Penyelidik direkrut secara independen dari bermacam keahlian,” katanya, Senin (09/09/2019), sebagaimana dikutip NU Online.

Rumadi menyaksikan bahwa kalau penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dari Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi akan tersubordinasi. “Jangan sampai Komisi Pemberantasan Korupsi jadi Mabes Polri ke-2,” tegasnya.

Kalau pun Polri mempunyai perwira-perwira the best, lanjut dia, akan lebih baik didayagunakan untuk menyokong daya-kerja kepolisian. “Jika ada yang bagus, mendingan orang-orang itu dimaksimalkan untuk menyokong kepolisian,” kata Rumadi.

Lebih detail, Guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengungkapkan bahwa draf revisi UU soal Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak ada lagi penyidik independen. Draf tersebut menyebut bahwa penyidik wajib berasal dari Aparatur Sipil Negara  (ASN), kepolisian, dan kejaksaan.

“Hal tersebut artinya meniadakan independen. Jika begitu artinya penyidik independen nanti secara otomatis nanti akan keluar,” jelasnya.

Semestinya, lanjut Rumadi, DPR memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan perekrutan penyidik yang independen. “Semestinya yang ditunaikan oleh DPR untuk memperkuat dengan merekrut secara independen, pelan-pelan penyidik dari Polri kembali,” tegasnya.

Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi ini ditunaikan di masa akhir yang cuma mempunyai waktu 3 Minggu. Lebih detail, revisi tersebut juga tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019. [Warta Sunda/gg]

Source link

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *