Kegalauan Muhammadiyah yang Tersusupi Salafisme

Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah. (Foto: istimewa)

Warta Sunda – Guru besar UIN Sunan Ampel sekaligus Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, Dr Biyanto MAg, menceritakan soal kegalauan masuknya tren Salafisme di tubuh Muhammadiyah.

Kegalauan tersebut, kata Biyanto, dinikmati oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Anwar Abbas. Dia mengumumkan,

“Ada sebuah fenomena yang mengkhawatirkan di dalam tubuh Persyarikatan waktu ini. Di mana paham dan amalan yang dianut dan Dilakukan aktivis Persyarikatan telah tidak sama dalam beberapa hal dengan faham dan amalan Muhammadiyah.

Guru-guru ngaji yang diundang oleh pimpinan amal usaha jika kita lihat cara berpakaiannya sepertinya bukan dari guru ngaji Muhammadiyah lagi. Telah waktunya Muhammadiyah melaksanakan evaluasi kepada hal tersebut. Benarkah dalam hal yang menyangkut paham dan praktik keagamaan sudah terjadi pergeseran di kalangan masyarakat Persyarikatan?”, tulis Biyanto dalam artikelnya di pwmu.co, (16/09/2019).

Biyanto juga menceritakan kegalauan yang sama disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Nur Cholis Huda MSi. Dalam rapat rutin PWM, Pak Nur—panggilan akrab Nurkholis Huda—bercerita ada ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Jatim yang mengabarkan bahwa waktu ini banyak pegawai RS dan guru sekolah di lingkungan Persyarikatan yang pakaiannya tak sama dengan yang lain.

Sebagian pegawai dan guru di Muhammadiyah mulai bercadar dan bercelana ngatung. Sang ketua PDM itu menanyakan bagaimana semestinya sikap pimpinan AUM dan Muhammadiyah?

Menurut Biyanto, pertanyaan tersebut penting jadi renungan bagi aktivis Muhammadiyah.

“Tren salafisme yang menonjolkan simbol-simbol yang dipahami selaku bagian ajaran Islam sudah mewabah di tubuh AUM. Bahkan bukan cuma di AUM, melainkan juga di kalangan pimpinan Persyarikatan,” ujarnya.

Menurut dia, untuk Perkara yang di AUM sebaiknya diselesaikan dengan berpatokan pada pakaian atau seragam pegawai di lingkungan Persyarikatan.

“Menurut peraturan tersebut ditegaskan bahwa untuk pegawai wanita, yang wajib ditutup ialah semua member tubuh kecuali muka/muka dan telapak tangan. Jadi tidak diperkenankan karyawan/pegawai wanita di AUM yang bercadar,” kata Biyanto.

Kata dia, disamping tidak sesuai peraturan pakaian pegawai, bercadar bagi wanita Muslimah juga tidak sejalan dengan paham Islam dalam perspektif Muhammadiyah. Pandangan yang sama juga dapat dikerjakan untuk menata cara berpakaian bagi pegawai laki-laki.

“Argumentasi ketaksesuaian dengan paham Islam dalam Muhammadiyah mungkin dapat pro kontra. Sebab itu, pimpinan AUM sebaiknya tidak beradu dalil dalam merespon soal wanita bercadar atau pakaian celana ngatung bagi laki-laki,” lanjut Biyanto.

walau sedemikian, Biyanto mengumumkan, supaya tetap menghormati tiap-tiap pilihan, keyakinan, dan pandangan keagamaan seseorang.

“Termasuk pilihan bercadar bagi Muslimah atau bercelana ngatung bagi laki-laki. Perdebatan soal cadar, celana ngatung, dan seluruh bentuk pakaian yang serupa juga tidak ada habisnya,” tandasnya.

Menurut dia, yang sebaiknya dikedepankan pimpinan AUM dalam soal bercadar dan celana ngatung ialah tidak sesuai dengan peratuan seragam pegawai di lingkungan AUM.

“Dengan argumentasi ini, pimpinan AUM dan Persyarikatan dapat mengambil sikap yang tegas kepada munculnya gejala Salafisme di tubuh Persyarikatan dengan seluruh ekspresinya,” pungkas Biyanto. [Warta Sunda/gg]

Source link

You might like

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *