WARTASUNDA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan pandangannya terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), inisiatif internasional yang dibentuk untuk merespons krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Sikap tersebut ditegaskan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan kebangsaan, bukan kritik baru terhadap pemerintah.
PP Muhammadiyah menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah mengakomodasi seluruh rekomendasi yang disampaikan organisasi tersebut, termasuk komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan silaturahmi Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh Islam pada 3 Februari 2026.
Rekomendasi Sudah Dibahas Sejak Awal
Pandangan Muhammadiyah tertuang dalam surat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKI) PP Muhammadiyah Nomor 326/1.0/A/2026 tentang Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Board of Peace (BoP).
Dalam surat tersebut, Muhammadiyah menekankan perlunya kehati-hatian dalam menyikapi BoP agar tetap sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif serta amanat UUD 1945, khususnya terkait pembelaan terhadap bangsa yang masih dijajah.
Muhammadiyah juga menyoroti kejelasan dasar hukum pembentukan BoP serta kesesuaiannya dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakui hak rakyat Palestina untuk merdeka.
Namun, surat itu merupakan rangkuman hasil Focus Group Discussion (FGD) LHKI Muhammadiyah pada 5 Februari 2026, yang substansinya telah lebih dahulu dibahas bersama Presiden Prabowo.
Pemerintah Tegaskan Sikap Tak Bergeser
Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak mengubah posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, BoP merupakan langkah yang dinilai paling realistis di tengah kebuntuan diplomasi internasional.
“Dalam situasi global saat ini, opsi yang tersedia memang Board of Peace. Namun komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah,” ujar Prasetyo Hadi.
Pernyataan tersebut diperkuat mantan Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab, usai bertemu Presiden Prabowo.
“Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara,” kata Alwi.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP bersifat fleksibel dan dapat dievaluasi.
“Jika tidak sejalan dengan kepentingan dan cita-cita bangsa Indonesia, keanggotaan itu bisa dicabut,” ujar Prabowo.
TNI Fokus pada Misi Kemanusiaan
Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Letjen TNI Agus Subiyanto memastikan bahwa kesiapan TNI dalam mendukung Board of Peace sepenuhnya berorientasi pada misi kemanusiaan.
“Persiapan pasukan difokuskan pada kemampuan Zeni dan tenaga kesehatan untuk mendukung bantuan dan rekonstruksi,” ujarnya.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara, sehingga keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian tidak diarahkan pada kepentingan politik pihak tertentu.
Konsensus Nasional Tetap Menguat
Dialog antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Islam, termasuk Muhammadiyah, menunjukkan adanya kesamaan sikap dalam isu Palestina.
Indonesia tetap menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai prioritas kebijakan luar negeri.
Board of Peace diposisikan sebagai instrumen diplomasi aktif yang digunakan secara hati-hati, tanpa mengurangi sikap tegas Indonesia terhadap penjajahan dan krisis kemanusiaan di Gaza.
