Resmi Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas, Pemerintah Ajak Publik Berikan Masukan Kepada Naskah RUU Sisdiknas

Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (Ka. BSKAP), RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang[1]Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Undang[1]Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

JAKARTA – www.wartasunda.com, – Pemerintah telah resmi mengajukan Rancangan Undang [1]

Read More

Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam Program Legislasi

Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (DPR RI). Usulan tersebut disampaikan dalam pada Rapat Kerja

Pemerintah dengan Badan Legislasi, pada Rabu (24/8).

Dijelaskan Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (Ka. BSKAP), RUU

Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang [1]

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Undang [1]

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang [1]

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada lima tahap dalam

proses pembentukan undang-undang. Kelima tahap itu adalah perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Sesuai dengan amanat perundangan yang berlaku terkait pembentukan undang-undang,

maka pemerintah terbuka dalam menerima saran dan masukan dari publik. Selama tahap

perencanaan, pemerintah telah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberi

masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya. Draf terbaru

juga telah dikirimkan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk mendapat masukan

lebih lanjut. Selain itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk

ikut mencermati semua dokumen dan memberi masukan melalui laman

https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/.

“Masukan dari publik tersebut merupakan bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai

amanat undang-undang dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahap penyusunan

dan pembahasan rancangan undang-undang,” kata Anindito Aditomo.

Dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

menyampaikan bahwa RUU Sisdiknas diharapkan dapat memberi kepastian kepada

masyarakat dengan adanya satu acuan yang terintegrasi dalam pengaturan sistem

pendidikan di Indonesia.

“Norma-norma pokok dari ketiga UU tersebut diintegrasikan ke dalam satu undang-undang,

sedangkan norma-norma turunannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah,”

tutur Menteri Hukum dan HAM.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id

Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI

Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri

Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri

Youtube: KEMENDIKBUD RI

Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar

#RUUSisdiknas

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.