Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tak henti berupaya melawan komersialisasi sumber daya air di Kabupaten yang ia pimpin. Pada Selasa (22/8), pria yang akrab disapa kang Dedi itu meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta untuk menganggarkan pembelian sumber-sumber air di Purwakarta.

Menurut kang Dedi, pembelian sumber air perlu dilakukan karena sumber air merupakan kebutuhan hidup rakyat banyak.

Biaya untuk membeli sumber mata air itu sendiri bervariasi, yang sangat tergantung dari luas lahan dan nilai tanah. Tetapi, berdasarkan kalkulasi pihaknya. Kang Dedi mengatakan biayanya antara Rp 50 juta sampai Rp 2 miliar per titik.

“Langkah ini harus dilakukan, karena banyaknya mata air yang semula milik masyarakat kini dikuasai perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan. Terutama mata air di daerah pegunungan yang kini banyak dikomersialisasi seperti Pasawahan, Pondok Salam, Wanayasa dan Bojong,” ujar tokoh Nahdlatul Ulama Purwakarta itu.

Dan jika komersialisasi ini dibiarkan terus, bukan tak mungkin semua sumber mata air masyarakat akan berpindahtangan kepada pemilik modal untuk kepentingan bisnis mereka. Padahal, sumber air sejatinya adalah sumber kehidupan buat rakyat.

Masyarakat tak akan memiliki akses jika sumber mata air tersebut sudah dikuasai para pemilik modal. Penderitaan rakyat pun akan terjadi, terutama ketika kemarau panjang.

Dibawah kepemimpinan kang Dedi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta memang gencar menolak swastanisasi dan komersialisasi sumber air. Pemkab Purwakarta telah berupaya membeli sumber-sumber mata air, yang kemudian diserahkan ke warga atau pemerintah desa untuk dikelola.

Hal itu bertujuan agar mata air tetap bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Bukan untuk segelintir orang atau pemillik modal semata.

Perlawanan kang Dedi pada komersialisasi air tak hanya itu. Dua tahun lalu, kang Dedi pernah melaporkan kasus pencurian air di Purwakarta yang dilakukan seorang pengusaha ke Polres Purwakarta. Hal ini merupakan bentuk perlawanan terhadap komersialisasi air yang belum pernah dilakukan kepala daerah lainnya di Jawa Barat.

Semua upaya kang Dedi itu tak lepas dari amanat konstitusi yang mengamanatkan penguasaan air dan sumber alam lainya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian juga dengan Pancasila, yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here