Kala itu, hari Rabu (26/4) ratusan perangkat desa dari seluruh Jawa Barat meramaikan Rumah Dinas Bupati Purwakarta di Jalan Gandanegara Nomor 25. Kehadiran mereka bukanlah untuk berpiknik, apalagi berdemonstrasi.

Mereka hadir dalam rangka melakukan Seba Nagri, sebuah tradisi tahunan pascapanen raya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Oleh sebab itu, mereka turut membawa hasil bumi dari desa mereka masing-masing untuk dikumpulkan di rumah dinas Bupati, sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Yang menarik, tradisi itu juga diwarnai oleh ekspresi dukungan dari beberapa tokoh desa terhadap Bupati Dedi Mulyadi untuk meraih jabatan Gubernur Jawa Barat.

Salah satunya Mamat Rohmat (48). Tokoh desa asal Pantura itu mendukung Dedi untuk memimpin Jawa Barat dikarenakan pria yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu mengerti persoalan pedesaan.

Selain itu, Dedi juga menaruh perhatian yang besar pada kesejahteraan perangkat desa.

“Aparat desa di Purwakarta memiliki honor rutin yang cukup layak. Cara komunikasi beliau dengan orang desa juga bagus, tanpa sekat, kami ingin ini bisa diterapkan di seluruh Jawa Barat,” kata Mamat.

Benarkah pernyataan Mamat bahwa aparat desa di Purwakarta mendapatkan honor rutin yang layak?

Perangkat Desa Sejahtera

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta dibawah kepemimpinan Dedi memang sudah menaikkan gaji kepala desa dari Rp 2,6 juta menjadi Rp 4 juta per bulan sejak tahun 2016. Dedi menilai, beban kerja para kepala desa yang sangat tinggi membuat mereka layak diberikan gaji sebesar itu.

“Kalau secara pribadi, para kepala desa itu pantas digaji Rp 10 juta per bulannya,” ujar Dedi, pada tahun lalu.

Apalagi, lanjut Dedi, para kepala desa berada di garda terdepan dalam mewujudkan keberhasilan berbagai program pembangunan yang dicanangkan Pemkab Purwakarta.

Walhasil, kenaikan gaji ini membuat gaji kepala desa di Purwakarta menjadi yang terbesar di bandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Barat. Bahkan, bila dibandingkan dengan upah minimum kabupaten buruh Purwakarta yang hanya berkisar Rp 3 juta, gaji para kepala desa masih lebih tinggi.

Bahkan,pada tahun ini, Dedi menjanjikan lagi kenaikan gaji hingga Rp7,5 juta bagi kepala desa yang mampu melaksanakan program kesejahteraan, sehingga masyarakatnya tidak lagi menerima beras sejahtera (rastra). Beberapa program kesejahteraan yang dimaksud adalah beras perelek, Keluarga Angkat, serta Satu Keluarga Satu Usaha.

Tak hanya gaji kepala desa. Era Dedi Mulyadi ini adalah era penuh sukacita bagi para ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW). Sejak tahun 2017 ini, gaji ketua RT di Purwakarta naik dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu. Sementara gaji ketua RW naik dari semula Rp750 ribu menjadi Rp800 ribu.

Jadi,pernyataan Mamat itu bukanlah isapan jempol. Perangkat desa di Purwakarta memang menikmati kesejahteraan melalui peningkatan gaji sejak era kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Namun, kesejahteraan itu tidaklah diberikan Pemkab tanpa syarat. Dedi menegaskan peningkatan kesejahteraan perangkat desa wajib disertai peningkatan pelayanan pada warga.  Jika para perangkat desa itu abai pada warganya, maka sanksi pun siap menanti.

Hal itu dibuktikkan Dedi ketika dirinya menemukan seorang nenek warga Desa Cipaisan bernama Sahen (87) terlantar di Jalan Raya Bungursari beberapa hari lalu. Nenek tersebut terlantar karena tidak terjamah program-program kesejahteraan dari kepala desa dan Camat setempat.

Tanpa ragu, Dedi pun menghukum Camat dan kepala desa tempat nenek Sahen berdomisili  dengan memberikan honor mereka selama tiga bulan kepada nenek Sahen. Jika mereka tidak berkenan, Dedi memerintahkan agar mereka menikahi nenek Sahen.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here