Seringkali kearifan budaya yang sudah ada berabad lamanya,tak dihiraukan karena dianggap tak sesuai perkembangan zaman. Namun, hal itu tidak terjadi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta yang dipimpin Bupati Dedi Mulyadi meluncurkan program percontohan Desa Budaya pada 2015. Program ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Purwakarta Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya.

Melalui program ini, sang Bupati yang akrab disapa kang Dedi itu berupaya membangun desa dengan berlandaskan kearifan budaya Sunda yang memang merupakan jati diri warga Purwakarta. Sebuah desa bisa dikatakan sebagai desa budaya apabila desa tersebut masih mengusung keaslian budaya, tradisi serta hukum adat.

Yang menarik, dalam implementasinya, desa budaya Purwakarta menjalankan sistem demokrasi ala desa yang berbasiskan musyawarah. Pengelolaan desa budaya dijalankan oleh Majelis Adat Desa. Namun, perumusan semua aturan atau perihal yang berkaitan dengan hajat hidup penduduk desa akan melibatkan Kepala Desa dan Majelis Adat dalam sebuah Badan Musyawarah Desa (Bamusdes). Kepala Desa pun berhak untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) secara otonom.

Apabila ditelah, sistem demokrasi berbasis musyawarah ini merupakan manifestasi dari sila empat Pancasila. Dan itu memang warisan leluhur nusantara, termasuk leluhur Sunda.

 

Melalui kebijakan ini, kang Dedi berharap di desa akan terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik, hubungan sosial masyarakat yang harmonis hingga lingkungan hidup yang bersih. Sebab dalam pelaksanaannya, warga desa budaya harus mematuhi serangkaian aturan atau norma yang berkaitan dengan beragam aspek kehidupan.

 Terkait alam misalnya, ada aturan tentang tata-cara penebangan pohon dan pengelolaan sumber daya air yang benar dan baik. Selain itu, ada juga larangan membuang sampah sembarangan, dan pemilahan sampah organik dan nonorganik di tiap rumah sebelum akhirnya dibuang atau didaur ulang. Penambangan liar di desa budaya pun dilarang keras karena akan menghancurkan lingkungan.

Berbagai aspek yang juga dirancang dalam desa budaya itu adalah kewajiban memiliki bale pertunjukan kesenian tradisional, potensi ekonomi unggulan, lampu penerang dan tanaman di setiap rumah penduduk.

Tak hanya itu, untuk menjaga kedamaian, pidato atau ceramah yang provokatif dilarang keras di desa budaya. Apalagi ceramah provokatif yang mengatasnamakan agama.

Hasil penerapan kebijakan ini cukup manis. Beberapa desa budaya pada tahun 2017 ini menjelma menjadi desa wisata unggulan Kabupaten Purwakarta, yakni Desa Sukamulya dan Desa Cibeber.

Buah manis desa budaya adalah bukti bahwasanya adat budaya Sunda tak lekang di segala era. Hal itu telah dibuktikan kang Dedi di Purwakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here